1 Juta Ton Beras Subsidi Untuk Pasar Tradisional: Memperluas Akses Pangan dan Menjaga Stabilitas Harga

Pemerintah kembali memperkuat intervensi di sektor pangan dengan menyiapkan 1 juta ton beras untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga untuk memperkuat pasokan beras melalui pasar tradisional sehingga tekanan harga dapat diredam.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 6 Oktober 2026 menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras subsidi untuk disalurkan melalui pasar tradisional dan pasar resmi, khususnya bagi masyarakat kelompok desil 5–7. Kebijakan tersebut melengkapi bantuan pangan bagi kelompok desil 1–4.

Kebijakan beras pemerintah memiliki dua jalur penting. Pertama, bantuan pangan langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Kedua, intervensi melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk memperkuat pasokan di pasar.

Untuk periode Juli–September 2026, pemerintah telah menyalurkan 967,5 ribu ton bantuan beras, atau sekitar 97 persen dari alokasi periode tersebut. Sasaran program mencapai 33,24 juta penerima, dengan masing-masing penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan. Pemerintah kemudian melanjutkan program untuk Oktober–Desember.

Artinya, negara tidak hanya berupaya membantu masyarakat paling rentan, tetapi juga berusaha memastikan adanya pasokan beras yang dapat diakses masyarakat melalui mekanisme pasar.

Langkah ini menjadi relevan karena tekanan harga pangan tidak hanya berdampak kepada keluarga miskin. Ketika harga beras meningkat, rumah tangga berpendapatan menengah pun dapat mengalami kenaikan beban pengeluaran. Data BPS menunjukkan inflasi nasional September 2026 mencapai 3,28 persen secara tahunan, dengan inflasi bulanan 0,30 persen.

Sementara itu, Bapanas mencatat inflasi khusus beras pada September berada di 3,73 persen secara tahunan. Bapanas juga melaporkan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog mencapai sekitar 4,48 juta ton per 30 September 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki ruang untuk melakukan intervensi pasokan ketika tekanan harga muncul.

Bahkan sebelumnya, penyaluran SPHP sebanyak 828 ribu ton telah mencapai 100 persen pada 23 September 2026. Pemerintah kemudian menambah alokasi SPHP karena tidak ingin terjadi kekosongan beras terjangkau hingga akhir tahun.

Dengan demikian, rencana 1 juta ton bukan berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari rangkaian kebijakan yang mencakup bantuan pangan, SPHP, Gerakan Pangan Murah, pengelolaan cadangan pemerintah, dan pengawasan harga.

Penyaluran melalui pasar tradisional memiliki arti strategis karena pasar rakyat merupakan salah satu tempat utama masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari.

Bapanas sebelumnya telah menetapkan berbagai saluran distribusi SPHP, termasuk pengecer pasar rakyat, Gerakan Pangan Murah, outlet pemerintah daerah, koperasi/BUMN-BUMD, Rumah Pangan Kita Bulog, ritel modern, serta distributor BUMN/BUMD. Harga SPHP juga telah diatur berdasarkan zonasi.

Karena itu, kebijakan beras murah akan semakin efektif apabila masyarakat dapat menemukannya dengan mudah di pasar tradisional, bukan hanya pada kegiatan pasar murah yang bersifat sementara.

Ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau di pasar juga berpotensi menciptakan efek penahan harga. Ketika konsumen memiliki alternatif beras dengan harga yang lebih rendah, ruang kenaikan harga yang terlalu tinggi menjadi lebih terbatas.

Di sinilah catatan pentingnya, 1 juta ton beras hanya akan memberikan manfaat maksimal apabila benar-benar sampai kepada konsumen yang menjadi sasaran. Risiko yang perlu diantisipasi adalah penyelewengan distribusi, penimbunan, permainan harga, pengalihan beras subsidi, atau praktik spekulatif di sepanjang rantai perdagangan.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki mekanisme pengawasan. Bapanas sebelumnya mengaktifkan kembali Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras yang melibatkan Bapanas, Satgas Pangan Polri, dan Perum Bulog, serta pemerintah daerah. Mekanisme ini perlu diperkuat khusus untuk program 1 juta ton.

Pengawasan sebaiknya mencakup pelacakan distribusi dari Bulog hingga pengecer, pencatatan volume beras yang masuk dan keluar setiap pasar, pencantuman harga jual secara terbuka kepada konsumen, pemeriksaan kualitas dan berat bersih beras, pengawasan terhadap penimbunan dan pembelian dalam jumlah tidak wajar, kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses, sanksi tegas bagi pihak yang terbukti menyalahgunakan beras subsidi. Dengan sistem tersebut, intervensi negara tidak berhenti pada penyediaan stok, tetapi juga memastikan integritas distribusinya.

Kebijakan stabilisasi harga juga harus mempertahankan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.

BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional September 2026 sebesar 131,11, naik 1,49 persen dibanding bulan sebelumnya. Indeks harga yang diterima petani naik 1,93 persen, lebih tinggi dibanding kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44 persen.

Ini menjadi pengingat bahwa stabilisasi harga tidak boleh hanya dilihat dari sisi konsumen. Petani juga harus memperoleh harga yang memberikan insentif untuk terus berproduksi.

Karena itu, kebijakan beras murah idealnya berjalan bersamaan dengan penyerapan produksi dalam negeri dan penguatan cadangan pemerintah. Dengan cara tersebut, negara dapat menjaga dua kepentingan sekaligus yaitu beras tetap terjangkau bagi masyarakat dan harga di tingkat petani tetap memberikan insentif produksi.

Penyediaan 1 juta ton beras untuk pasar tradisional menunjukkan bahwa stabilisasi pangan membutuhkan kombinasi antara stok yang cukup, distribusi yang lancar, harga yang terjangkau, dan pengawasan yang kuat.

Terlebih, Bapanas mencatat bahwa hingga 30 September 2026 total penyaluran Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai sekitar 2,73 juta ton, sementara stok Bulog masih sekitar 4,48 juta ton.

Tantangan berikutnya bukan sekadar seberapa besar beras yang disiapkan, tetapi seberapa efektif beras tersebut sampai kepada masyarakat.

Karena itu, kebijakan 1 juta ton beras subsidi layak ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga ketahanan pangan, daya beli masyarakat, dan stabilitas harga.

Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh transparansi distribusi dan pengawasan di lapangan. Jika setiap ton beras benar-benar sampai kepada konsumen sesuai sasaran dan harga yang ditetapkan, maka intervensi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas pasar beras nasional.