2 Juta Hektare Tebu: Langkah Strategis Menuju Kemandirian Energi Nasional

Penyediaan lahan tebu untuk mengejar target mandatori bioetanol E20 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Di tengah kebutuhan BBM yang terus meningkat dan tingginya ketergantungan terhadap impor bensin, pengembangan energi berbasis sumber daya domestik menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kedaulatan energi Indonesia.

Pemerintah kini menargetkan Indonesia mampu memproduksi bahan bakar dengan campuran 20 persen etanol atau E20 dalam dua tahun mendatang. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 16 September 2026, pemerintah membahas penyediaan bahan baku sekaligus pembangunan industri pengolahan etanol. Menteri Koordinator Bidang Pangan menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar 2 juta hektare lahan tebu, yang akan dikembangkan di sejumlah wilayah, termasuk Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Papua.

Langkah tersebut memiliki dasar kebutuhan energi yang sangat nyata. Kementerian ESDM memperkirakan konsumsi bensin nasional berada di sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Untuk penerapan E20, dibutuhkan sekitar 4 juta kiloliter etanol per tahun. Pada Juni 2026, Menteri ESDM juga menyebut produksi bensin domestik sekitar 14,3 juta kiloliter, sementara kebutuhan impor masih sekitar 25 juta kiloliter; setelah tambahan produksi dari Kilang Balikpapan, kebutuhan impor diperkirakan turun menjadi sekitar 20 juta kiloliter.

Angka tersebut menunjukkan mengapa diversifikasi energi menjadi kebutuhan strategis. Ketika sebagian kebutuhan bensin masih harus dipenuhi dari luar negeri, pemanfaatan tebu, molase, dan komoditas pertanian lain sebagai sumber energi memberikan peluang untuk memperbesar porsi energi yang diproduksi di dalam negeri.

Indonesia sebenarnya memiliki basis produksi tebu yang terus berkembang. Kementerian Pertanian memperkirakan luas areal tebu pada 2026 mencapai sekitar 585.390 hektare, meningkat dari 563.357 hektare pada 2025. Produksi tebu juga diperkirakan mencapai 40,20 juta ton, sementara produksi gula kristal putih diproyeksikan sekitar 3,02 juta ton, naik 13,1 persen dibandingkan 2025.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan produktivitas tebu menjadi 93 ton per hektare dengan rendemen 11,20 persen pada 2030. Artinya, agenda E20 semestinya tidak hanya diterjemahkan sebagai pembukaan lahan baru, tetapi juga sebagai momentum untuk melakukan transformasi menyeluruh terhadap industri tebu nasional: peremajaan tanaman, penggunaan benih unggul, mekanisasi, irigasi, peningkatan produktivitas, hingga pembangunan fasilitas pengolahan etanol.

Ini penting karena tantangan Indonesia bukan hanya luas lahan, tetapi juga produktivitas dan kapasitas industri. Data yang disampaikan pada Juli 2026 menunjukkan kapasitas terpasang pabrik etanol nasional sekitar 303 ribu kiloliter, sementara produksi aktual yang tersedia untuk berbagai kebutuhan jauh lebih kecil dan sebagian besar masih terserap sektor non-BBM seperti pangan, farmasi, dan kosmetik. Dengan demikian, target E20 harus dibangun sebagai ekosistem energi dari hulu hingga hilir.

Pemerintah perlu memastikan pengembangan 2 juta hektare lahan tebu dilakukan melalui tata kelola yang transparan, pemetaan lahan yang jelas, serta mekanisme perlindungan hak masyarakat. Penyediaan lahan harus mengutamakan lahan yang sesuai secara tata ruang dan agroklimat, lahan terdegradasi atau lahan yang memang tersedia secara legal, serta mengoptimalkan peningkatan produktivitas lahan tebu yang sudah ada.

Hal ini menjadi semakin penting karena luasan 2 juta hektare yang direncanakan jauh lebih besar dibandingkan areal tebu nasional saat ini. Untuk itu, ekspansi tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban. Peningkatan produktivitas dan peremajaan tanaman harus berjalan bersamaan.

Kementerian Pertanian sendiri mencatat bahwa sebagian besar tanaman tebu nasional telah berusia tua dan membutuhkan peremajaan. Pemerintah telah menjalankan program bongkar ratoon untuk meningkatkan produktivitas, termasuk dukungan terhadap petani tebu.

Dengan pendekatan tersebut, program E20 dapat sekaligus menjadi program peningkatan kesejahteraan petani. Petani tidak semestinya hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi harus memperoleh kepastian pasar, pendampingan teknologi, akses pembiayaan, bibit unggul, serta harga yang memberikan insentif untuk meningkatkan produktivitas.

Perluasan perkebunan harus didasarkan pada kepastian status dan tata ruang lahan, kajian lingkungan, serta proses perizinan yang berlaku. Pemanfaatan kawasan hutan pun memiliki aturan dan persyaratan tersendiri. Regulasi kehutanan mengatur bahwa kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tidak dapat dilakukan tanpa perizinan yang dipersyaratkan pemerintah.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu membangun peta tunggal lahan tebu nasional yang terintegrasi dengan data pertanahan, tata ruang, kawasan hutan, kawasan lindung, pemukiman, serta wilayah masyarakat. Transparansi data akan menjadi instrumen penting agar proyek besar ini tidak menimbulkan konflik agraria maupun kerusakan lingkungan.

Pemerintah telah menetapkan arah yang jelas, bahan baku berasal dari dalam negeri, tebu menjadi salah satu sumber utama, pengembangan industri pengolahan didorong, dan kebutuhan etanol E20 ditargetkan dapat dipenuhi dari produksi domestik.

Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh mata rantai tersebut benar-benar siap. Mulai dari lahan, petani, produktivitas, bibit, industri etanol, infrastruktur, distribusi, standar mutu, offtaker, hingga perlindungan lingkungan.

Jika dikelola secara transparan dan berkelanjutan, pengembangan tebu untuk bioetanol bukan hanya soal mencampurkan 20 persen etanol ke dalam bensin. Ini adalah kesempatan untuk membangun industri baru, membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah pertanian, memperkuat petani, mengurangi kebutuhan impor BBM, dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Dengan kata lain, kedaulatan energi adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Langkah pemerintah mempercepat E20 layak ditempatkan sebagai agenda strategis jangka panjang, dengan prinsip utama ialah energi harus mandiri, industri harus tumbuh, petani harus sejahtera, dan lingkungan serta hak masyarakat harus tetap terlindungi. Indonesia tidak boleh selamanya menjadi pasar energi. Indonesia harus semakin mampu menjadi produsen energi berbasis kekuatan sendiri.