44 Bupati Bergerak, Indonesia Menyiapkan Energi dari Tanah Sendiri

Sebagai warga negara Indonesia, saya melihat pengembangan bioetanol bukan sekadar proyek energi. Ini adalah cerita tentang bagaimana kekayaan tanah Indonesia dapat kembali menjadi kekuatan bagi rakyat dan masa depan bangsa.

Selama ini, ketika berbicara mengenai energi, perhatian kita sering tertuju pada minyak, gas, batu bara, atau pembangunan infrastruktur energi. Namun ada satu sumber daya yang sebenarnya berada sangat dekat dengan kehidupan kita tanah pertanian dan para petani Indonesia.

Kini, pemerintah mulai mengembangkan bioetanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Untuk mempercepat langkah tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng 44 bupati dari berbagai daerah untuk memetakan potensi lahan, komoditas, serta kesiapan wilayah dalam membangun rantai pasok bioetanol dari hulu. Pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare sebagai fondasi industri tersebut.

Bagi saya, angka 44 bupati bukan sekadar angka administratif. Itu menunjukkan bahwa agenda besar energi tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian. Ada pemerintah daerah. Ada petani. Ada dunia usaha. Ada BUMN. Ada masyarakat. Semuanya harus bergerak dalam satu ekosistem. Sebab membangun industri bioetanol bukan hanya soal membangun pabrik.

Pabrik tidak akan berjalan tanpa bahan baku. Bahan baku tidak akan tersedia tanpa lahan. Lahan tidak akan produktif tanpa petani. Dan petani membutuhkan kepastian pasar, teknologi, infrastruktur serta harga yang memberikan manfaat ekonomi. Karena itulah pengembangan bioetanol dari hulu menjadi penting.

Pemerintah tidak hanya berbicara tentang energi yang dihasilkan di hilir, tetapi juga tentang bagaimana memastikan kekuatan pertanian Indonesia menjadi bagian dari rantai ekonomi energi nasional.

Tebu, singkong dan jagung yang selama ini kita kenal sebagai komoditas pertanian dapat memiliki nilai tambah baru sebagai bahan baku energi. Pemerintah menyatakan pengembangan tersebut akan disesuaikan dengan potensi dan kondisi agroklimat masing-masing daerah.

Di sinilah wajah pembangunan mulai berubah. Petani tidak lagi hanya dipandang sebagai penghasil pangan. Petani juga dapat menjadi bagian dari solusi energi nasional. Bayangkan apabila rantai ini berkembang. Petani menanam. Hasil pertanian diserap industri. Industri mengolahnya menjadi bioetanol. Bioetanol menjadi bagian dari energi nasional. Nilai ekonomi kemudian berputar kembali ke daerah dan masyarakat. Inilah yang disebut sebagai membangun ekosistem.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa pengembangan bioetanol harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut menikmati pertumbuhan ekonomi. Dalam skema yang disampaikan Kementan, kemitraan dengan rakyat menjadi bagian penting agar pengembangan industri tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar.

Artinya, agenda kedaulatan energi harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebab apa artinya Indonesia memiliki energi sendiri jika rakyat di sekitar sumber produksinya tidak mendapatkan manfaat? Apa artinya industri tumbuh jika petani tetap berada di posisi paling lemah? Dan apa artinya kita berbicara tentang kemandirian jika nilai ekonomi justru terus mengalir keluar negeri? Karena itu, pengembangan bioetanol harus kita lihat sebagai kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara petani, daerah, industri dan negara.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan bioetanol untuk mendukung pengembangan E20 hingga 2029 dapat mencapai sekitar 5,53 juta kiloliter. Pada saat yang sama, pemerintah terus menyiapkan industri pengolahan dan kawasan produksi bahan baku.

Potensi ekonominya juga besar. Menteri Pertanian menyebut pengembangan bioetanol berpotensi menghemat devisa hingga sekitar Rp500 triliun per tahun apabila nilai ekonomi energi tersebut dapat berputar di dalam negeri. Angka itu merupakan proyeksi pemerintah, sehingga realisasinya tentu bergantung pada kesiapan bahan baku, industri, investasi, teknologi dan kebijakan.

Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan: pembangunan harus tetap memperhatikan lingkungan. Pemerintah menyatakan pengembangan kawasan akan mengutamakan lahan yang sesuai secara teknis dan memiliki kepastian legalitas, sementara pelepasan kawasan hutan disebut sebagai pilihan terakhir.

Ini penting. Kita membutuhkan energi baru, tetapi tidak boleh membangun masa depan dengan mengorbankan lingkungan. Kita membutuhkan industri, tetapi harus tetap menjaga keberlanjutan pertanian. Kita membutuhkan investasi, tetapi manfaatnya harus dirasakan masyarakat.

inilah semangat yang seharusnya terus kita dorong Indonesia tidak hanya menjadi pasar energi, tetapi menjadi negara yang mampu memproduksi energinya sendiri dari kekuatan dalam negeri. Pancasila mengajarkan gotong royong. Maka pengembangan bioetanol juga membutuhkan gotong royong. Pemerintah pusat bergerak. Pemerintah daerah bergerak. Petani bergerak. Dunia usaha bergerak. Masyarakat ikut mengambil bagian. Semua bergerak menuju tujuan yang sama: Indonesia yang semakin mandiri.

kedaulatan energi bukan hanya tentang berapa banyak bahan bakar yang kita produksi. Kedaulatan energi adalah tentang keberanian sebuah bangsa untuk memanfaatkan kekayaan alam, ilmu pengetahuan, teknologi dan kemampuan rakyatnya untuk menentukan masa depannya sendiri.

Dari tanah, kita menghasilkan pangan. Dari tanah pula, kita dapat menghasilkan energi. Dan dari kerja keras para petani, kita dapat membangun rantai ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi negeri.

Indonesia sedang menanam sesuatu yang lebih besar daripada tebu, singkong dan jagung. Kita sedang menanam harapan tentang masa depan ketika energi Indonesia semakin banyak berasal dari kekuatan Indonesia sendiri. Dari sawah ke industri. Dari petani ke energi. Dari daerah untuk Indonesia. Inilah perjalanan panjang menuju kedaulatan energi dimulai dari hulu, tumbuh bersama rakyat, dan manfaatnya kembali untuk Indonesia.