Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi persoalan yang bisa dipandang sebagai kejadian musiman. Ketika api kembali muncul, yang dipertaruhkan bukan hanya hektare lahan, tetapi kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, lingkungan, hingga rasa aman warga yang tinggal di sekitar wilayah rawan kebakaran.
Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya sibuk ketika asap sudah mengepul.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa karhutla harus dihadapi dengan pengerahan kekuatan negara. Sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi water bombing, terdiri dari 55 pesawat BNPB dan 9 pesawat TNI. Di darat, 54.394 personel gabungan turut bergerak menangani titik-titik kebakaran dan mencegah api meluas.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah pemerintah bergerak atau tidak.
Pemerintah jelas bergerak.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: sampai kapan Indonesia harus terus memadamkan api yang berulang?
Inilah pekerjaan rumah yang tidak boleh ditutup oleh keberhasilan pemadaman.
Luas wilayah Indonesia dan karakter lahan gambut memang menjadi tantangan besar. Api di lahan gambut tidak selalu mudah ditaklukkan karena titik panas dapat berada di bawah permukaan. Artinya, operasi pemadaman membutuhkan waktu, sumber daya, teknologi, dan koordinasi yang tidak sedikit.
Namun kondisi tersebut sekaligus mengingatkan bahwa karhutla tidak boleh hanya dilihat dari pendekatan pemadaman.
Ketika puluhan pesawat harus diterbangkan dan puluhan ribu personel harus dikerahkan, biaya sosial dan negara yang dikeluarkan tentu tidak kecil. Karena itu, semakin besar kekuatan yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran, semakin kuat pula alasan untuk memperbesar investasi pada pencegahan.
Di sinilah sikap Presiden Prabowo menjadi penting.
Kepemimpinan dalam menghadapi bencana bukan hanya soal datang ketika keadaan sudah darurat. Kepemimpinan juga berarti memastikan sistem bekerja sebelum bencana membesar: deteksi dini diperkuat, titik rawan dipantau, masyarakat dilibatkan, pengelolaan lahan diperbaiki, dan aturan ditegakkan terhadap pihak yang menyebabkan atau membiarkan kebakaran.
Jangan sampai negara menjadi sangat kuat ketika memadamkan api, tetapi lemah ketika mencegah api muncul.
Pengerahan 64 pesawat dan 54.394 personel menunjukkan kapasitas negara ketika menghadapi keadaan darurat. TNI, Polri, BNPB, BPBD, Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat bergerak bersama.
Tetapi keberhasilan sesungguhnya bukan ketika pesawat water bombing semakin banyak diterbangkan.
Keberhasilan yang lebih besar adalah ketika kebutuhan untuk mengerahkan sebanyak itu kekuatan dapat semakin berkurang karena kebakaran berhasil dicegah sejak awal.
Perspektif inilah yang perlu terus didorong dalam pemerintahan Presiden Prabowo: negara hadir bukan hanya untuk memadamkan akibat, tetapi juga membereskan akar persoalan.
Masyarakat pun memiliki peran penting. Pencegahan karhutla tidak mungkin dibebankan kepada pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah, aparat di lapangan, perusahaan, pemilik lahan, kelompok masyarakat, hingga warga di daerah rawan harus memiliki tanggung jawab yang jelas.
Sebab jika setiap tahun pola yang sama terus berulang—api muncul, asap menyebar, pesawat dikerahkan, personel diturunkan, lalu masalah kembali terjadi—maka bangsa ini harus berani mengevaluasi apa yang belum beres.
Karhutla tidak boleh menjadi rutinitas yang dianggap biasa.
Di tengah kondisi tersebut, langkah Presiden Prabowo untuk mengerahkan kekuatan negara patut dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat. Namun respons darurat harus berjalan beriringan dengan pembenahan jangka panjang.
Memadamkan api adalah kewajiban. Mencegah api kembali muncul adalah pekerjaan yang lebih besar.
Indonesia membutuhkan keduanya.
Dan ketika negara sudah menunjukkan kemampuan menggerakkan 64 pesawat serta lebih dari 54 ribu personel, tantangan berikutnya adalah memastikan kekuatan sebesar itu tidak hanya hadir setelah kebakaran terjadi, tetapi juga digunakan untuk membangun sistem pencegahan yang membuat karhutla semakin sulit terjadi.
Sebab bagi rakyat, ukuran negara hadir bukan berapa banyak pesawat yang dikerahkan setelah api membesar.
Ukuran keberhasilan yang lebih mendasar adalah berapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah sebelum api sempat mengancam kehidupan masyarakat.
Komentar (0)
Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.