81 Tahun Merdeka: Ujian Berat dan Optimisme Indonesia di Era Presiden Prabowo

Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka bukan sekadar angka dalam kalender sejarah. Tapi merupakan perjalanan panjang sebuah bangsa yang berkali-kali diuji oleh krisis, perubahan geopolitik, tekanan ekonomi global, ketimpangan pembangunan, hingga persoalan pangan dan kesejahteraan rakyat.

Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81 tahun, kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Perubahan geopolitik berlangsung cepat, konflik bersenjata mengguncang kawasan, perdagangan global semakin penuh ketidakpastian, sementara persaingan negara-negara besar memperebutkan energi, pangan, teknologi, investasi dan rantai pasok semakin keras.

Selain tantangan yang berasal dari luar, Indonesia pun menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi didalam negeri. Pemerintahan Prabowo justru akan diuji oleh keberaniannya menghadapi masalah secara terbuka diantaranya masih ada kesenjangan antarwilayah, masih ada kemiskinan, masih ada pengangguran, masih ada korupsi, masih ada birokrasi yang lamban, masih ada harga komoditas yang berfluktuasi, masih ada persoalan daya beli, masih ada ketimpangan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan masih ada pekerjaan besar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif.

Namun ditengah situasi tantangan luar dan berbagai persoalan didalam, Indonesia memiliki alasan kuat untuk menatap masa depan dengan optimisme. Tantangan dunia yang tidak semakin sederhana, Indonesia justru menunjukkan daya tahan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, memperluas perlindungan sosial, dan mulai membangun fondasi kemandirian nasional yang lebih tegas.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan semakin diletakkan pada gagasan besar yaitu Indonesia harus kuat karena mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Kita tidak hidup dalam situasi global yang mudah. Ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, perubahan harga komoditas, ancaman krisis pangan dan energi, serta ketidakpastian pasar keuangan global terus menjadi tantangan bagi negara-negara di dunia. Indonesia pun tidak kebal terhadap tekanan tersebut. Tetapi justru di sinilah kualitas sebuah pemerintahan diuji, bukan ketika keadaan mudah, melainkan ketika dunia penuh ketidakpastian.

Data terbaru menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 secara tahunan. Bahkan, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen dan sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh 10,81 persen. Dengan demikian menunjukkan bahwa mesin ekonomi nasional masih bergerak ketika banyak negara harus menghadapi tekanan global yang berat.

Lebih penting lagi, ketahanan tersebut berjalan bersama stabilitas makroekonomi. Inflasi Indonesia pada Juli 2026 tercatat 2,88 persen secara tahunan, masih berada dalam sasaran inflasi nasional. Sementara itu, cadangan devisa pada akhir Juli 2026 berada di sekitar US$145,3 miliar atau setara dengan Rp. 2.597 triliun, menunjukkan bantalan eksternal Indonesia tetap kuat. Inilah modal penting bagi bangsa yang sedang memasuki babak baru pembangunan.

Tentu saja ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada pertumbuhan ekonomi. Kemerdekaan baru memiliki makna ketika rakyat merasakan kehidupan yang semakin layak. Karena itu, perkembangan sosial menjadi bagian penting dari cerita Indonesia hari ini.

BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, berkurang 0,18 poin persentase dibanding September 2025 dan 0,40 poin dibanding Maret 2025. Kemiskinan di perkotaan turun menjadi 6,34 persen, sedangkan di perdesaan menjadi 10,67 persen. Di pasar kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 juga turun menjadi 4,65 persen. Jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang, meningkat sekitar 522 ribu orang dibanding Februari 2026.

Tentu angka tersebut belum berarti seluruh persoalan rakyat selesai. Masih ada pekerjaan besar untuk memperbaiki kualitas pekerjaan, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja formal, dan memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan secara lebih merata. Tetapi arah pergerakannya memberikan alasan untuk percaya bahwa pembangunan Indonesia membuahkan hasil.

Salah satu perubahan strategis yang paling penting adalah keberanian Presiden Prabowo menempatkan pangan sebagai bagian dari kedaulatan negara, menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda utama pembangunan. Kebijakan tersebut mulai memperlihatkan hasil. BPS mencatat produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Pada 2026, pemerintah juga mencatat penguatan cadangan beras nasional. Data Badan Pangan Nasional menyebut stok yang dikelola Bulog telah mencapai sekitar 4,9 juta ton pada April 2026 dan diproyeksikan menembus 5 juta ton. Karena itu, agenda swasembada pangan harus dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan sekadar target politik lima tahunan.

Disisi lain, kemerdekaan juga harus diterjemahkan menjadi kesempatan yang lebih adil bagi setiap anak Indonesia. Pemerintahan Prabowo menempatkan Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pemerataan pendidikan sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia. Pemerintah memandang program-program tersebut bukan semata bantuan sosial, melainkan investasi untuk membangun kualitas manusia Indonesia.

Anak yang memperoleh gizi lebih baik memiliki peluang tumbuh dan belajar lebih optimal. Masyarakat yang memiliki akses pemeriksaan kesehatan lebih awal mempunyai peluang mencegah penyakit sebelum menjadi beban ekonomi yang lebih besar. Anak dari keluarga kurang mampu yang memperoleh akses pendidikan berkualitas mendapatkan kesempatan untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya membangun jalan, bendungan, kawasan industri atau gedung pemerintahan. Pembangunan sesungguhnya adalah membangun manusia yang kelak mampu menggerakkan Indonesia.

Indonesia juga harus berani melakukan reformasi struktural yaitu memperkuat industri nasional, meningkatkan hilirisasi yang memberikan nilai tambah di dalam negeri, memperbaiki kualitas pendidikan, memperkuat UMKM, memperluas digitalisasi, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.

Di sinilah tantangan pemerintahan Presiden Prabowo menjadi semakin besar. Bukan sekadar mempertahankan capaian, tetapi mengubah capaian menjadi lompatan. Di usia kemerdekaan yang ke-81 tahun, saatnya Indonesia lebih percaya diri. Percaya diri karena bangsa ini telah membuktikan berkali-kali bahwa ia mampu melewati ujian. Dari krisis ekonomi hingga pandemi, dari gejolak geopolitik hingga tekanan pangan dan energi, Indonesia terus menemukan cara untuk bertahan sekaligus bergerak maju. Kini tantangannya adalah membawa ketahanan tersebut menuju kemandirian dan kemakmuran.

Dilain hal, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk bangsa lain. Indonesia harus menjadi produsen. Tidak cukup hanya menjadi eksportir bahan mentah, Indonesia harus membangun industri bernilai tambah. Tidak cukup hanya menjadi negara dengan penduduk besar, Indonesia harus menjadi bangsa dengan sumber daya manusia unggul. Dan tidak cukup hanya merayakan kemerdekaan sebagai warisan sejarah, kemerdekaan harus diperjuangkan sebagai kemampuan untuk menentukan masa depan bangsa dan negara.

Presiden Prabowo dan seluruh elemen bangsa memiliki pekerjaan besar untuk mewujudkannya. Tetapi satu hal patut kita yakini bahwa Indonesia memiliki alasan untuk optimistis. Karena kemerdekaan bukanlah garis akhir. Merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, merdeka adalah berani membangun masa depan. Sebab kemerdekaan Indonesia ialah keberanian untuk menentukan nasib Bangsa dan Negara Indonesia.