Beras Terjaga, Bantuan Bertambah: Negara Hadir Menjaga Ketahanan Pangan Rakyat

Kelancaran distribusi beras SPHP dan meningkatnya cakupan bantuan pangan menunjukkan bahwa pemerintah terus memperkuat kehadiran negara dalam menjaga kebutuhan pokok masyarakat.

Di Sulawesi Utara, Bulog memastikan penyaluran beras SPHP tetap berjalan melalui pasar rakyat, ritel modern, Rumah Pangan Kita, serta Gerakan Pangan Murah. Langkah ini penting untuk menjaga pasokan sekaligus membantu menahan tekanan harga beras.

Secara nasional, hingga 8 Agustus 2026 realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 610,3 ribu ton atau 73,71 persen dari target 828 ribu ton. Ini menunjukkan bahwa program stabilisasi bukan sekadar kebijakan di atas kertas, tetapi terus bergerak menjangkau masyarakat.

Hal positif juga terlihat di Kabupaten Dompu. Penerima bantuan pangan beras periode Juli - September 2026 mencapai 36.572 penerima, naik 60,6 persen dibandingkan 2025 yang berjumlah 22.773 penerima.

Peningkatan tersebut merupakan hasil pemutakhiran melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga keluarga yang sebelumnya belum terdata kini dapat memperoleh bantuan. Total alokasi Dompu mencapai 1.097,16 ton beras.

Kenaikan 60,6 persen harus dilihat sebagai kabar baik dalam satu aspek penting, bahwa negara semakin mampu menemukan dan menjangkau keluarga yang memang membutuhkan.

Pemerintah sebelumnya juga menetapkan bantuan pangan Juli - September 2026 bagi sekitar 33,24 juta penerima secara nasional, masing-masing 10 kilogram beras per bulan.

Dalam hal ini perlu dijaga dan diperkuat aspek-aspeknya, antara lain:

Pertama, perkuat distribusi berbasis kebutuhan daerah. Jangan sampai stok beras tersedia secara nasional tetapi terjadi kekurangan di wilayah tertentu.

Kedua, terus sempurnakan DTSEN. Data yang akurat adalah kunci agar bantuan semakin tepat sasaran dan tidak ada keluarga rentan yang terlewat.

Ketiga, jaga keseimbangan harga. SPHP harus mampu melindungi konsumen tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.

Keempat, perkuat pengawasan distribusi. Pemerintah daerah, Bulog, aparat, dan masyarakat perlu memastikan beras SPHP benar-benar sampai kepada konsumen dengan harga dan mekanisme yang sesuai.

Kelima, pertahankan cadangan pangan nasional. Per 9 Agustus 2026, Bulog masih menguasai sekitar 5,25 juta ton stok beras, menjadi modal penting untuk menghadapi dinamika kebutuhan pangan nasional.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pangan bukan hanya tentang besarnya stok atau banyaknya program, tetapi tentang seberapa nyata manfaatnya dirasakan rakyat.

Beras tersedia, distribusi lancar, bantuan semakin luas, dan data semakin akurat, itulah bentuk konkret negara hadir menjaga daya beli serta memastikan tidak ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.