Data Warga Bukan Komoditas, Keamanan Siber Harus Jadi Prioritas Negara

Transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya menghadirkan layanan yang cepat dan mudah. Di balik semakin luasnya penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, ada tanggung jawab besar untuk memastikan data masyarakat dan sistem pemerintahan terlindungi dari berbagai ancaman siber.

Karena itu, Gerindra mendukung penguatan sistem perlindungan data dan keamanan siber nasional sebagai bagian penting dari pembangunan pemerintahan digital. Rasa aman di ruang digital merupakan bagian dari kepentingan masyarakat yang harus dijaga seiring meningkatnya ketergantungan terhadap layanan berbasis teknologi.

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan harus dibangun dengan sistem yang memiliki keamanan dan keandalan tinggi. Menurut Yusril, keamanan siber bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan integritas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.

Langkah konkret terlihat melalui kerja sama Kemenko Kumham Imipas dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Melalui kerja sama yang berlaku 2026–2031, kedua lembaga memperkuat keamanan infrastruktur teknologi informasi, mitigasi potensi insiden siber, serta perlindungan aset dan data strategis pemerintah dari ancaman seperti peretasan dan kebocoran data.

Bagi Gerindra, langkah tersebut perlu terus dikembangkan dan diperluas. Keamanan harus menjadi bagian sejak tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengembangan setiap sistem digital pemerintahan. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tetapi juga membangun sistem yang aman, andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ke depan, pemerintah perlu terus memperbarui teknologi keamanan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memastikan standar perlindungan data diterapkan secara konsisten. Ancaman siber berkembang sangat cepat sehingga sistem keamanan juga tidak boleh berhenti pada satu titik.

Gerindra berkomitmen mengawal agenda transformasi digital yang sejalan dengan perlindungan data pribadi dan kepentingan masyarakat. Digitalisasi harus memberikan kemudahan tanpa mengorbankan keamanan.

Sebab, keberhasilan pemerintahan digital bukan hanya diukur dari seberapa banyak layanan berpindah ke platform digital, tetapi juga dari seberapa kuat negara menjaga data, privasi, dan kepercayaan masyarakat di dalamnya.