Gambut Dijaga, Indonesia Dilindungi, Istana Perkuat Pencegahan Karhutla

Ada keputusan penting dari Istana yang mungkin terlihat sebagai urusan kelembagaan, tetapi sesungguhnya menyangkut masa depan lingkungan dan kehidupan jutaan masyarakat Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Yang membuatnya berbeda, badan ini nantinya berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh para ilmuwan serta profesional. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut.

Ini bukan sekadar membentuk badan baru. Ini adalah perubahan cara pandang. Selama ini, persoalan karhutla sering terlihat ketika asap sudah memenuhi udara, api sudah membesar, lahan sudah terbakar, dan masyarakat mulai merasakan dampaknya. Padahal, ketika api sudah muncul, biaya sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang harus ditanggung jauh lebih besar.

Karena itu, pendekatan pencegahan menjadi sangat penting. Menurut pemerintah, BPGMN akan berfokus pada pencegahan, termasuk bekerja sampai tingkat desa. Enam provinsi yang menjadi perhatian utama karena basis kawasan gambutnya adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pesannya jelas jangan menunggu api membesar baru bergerak.

Yang juga menarik adalah keterlibatan ilmu pengetahuan. Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), akan terus dikembangkan untuk mendeteksi titik panas lebih dini. Para ahli juga mengusulkan berbagai pendekatan, mulai dari teknologi water injection, pompa air yang dikelola desa, hingga alternatif bahan untuk pemadaman.

Artinya, persoalan lingkungan tidak lagi cukup ditangani dengan cara lama. Indonesia membutuhkan kombinasi antara kebijakan, teknologi, pengetahuan ilmiah, dan kekuatan masyarakat di tingkat akar rumput.

Di sinilah keputusan menempatkan BPGMN langsung di bawah Presiden menjadi penting secara tata kelola. Posisi tersebut dapat memberikan jalur koordinasi yang lebih kuat untuk menangani persoalan yang memang lintas kementerian, lintas daerah, bahkan lintas kepentingan.

Namun, keberhasilan badan ini nantinya tentu tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaannya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana badan tersebut bekerja di lapangan. Karhutla tidak hanya berbicara tentang pohon dan lahan. Ada manusia yang hidup di sekitarnya. BRIN mencatat perhatian pemerintah juga mencakup sekitar 41 juta masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut. Karena itu, solusi lingkungan harus berjalan bersama solusi ekonomi masyarakat.

Masyarakat tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek yang harus menjaga hutan. Mereka harus menjadi bagian dari solusi. Karena itu, gagasan mengenai pengembangan sumber penghidupan seperti sagu, kopi, dan tanaman hortikultura menjadi penting. Perlindungan gambut harus mampu berjalan berdampingan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

menjaga gambut bukan sekadar menjaga warna hijau di peta Indonesia. Gambut adalah bagian dari ekosistem, sumber kehidupan, sekaligus benteng menghadapi ancaman kebakaran dan kerusakan lingkungan. Ketika gambut rusak, persoalannya tidak berhenti di satu desa atau satu provinsi. Dampaknya dapat menyebar melalui asap, kesehatan, ekonomi, dan kualitas lingkungan. Karena itu, langkah membangun BPGMN perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat negara dalam menghadapi persoalan lingkungan secara lebih terencana.

Negara hadir bukan hanya ketika bencana terjadi. Negara juga harus hadir sebelum bencana datang. Dan ketika ilmu pengetahuan, teknologi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat desa ditempatkan dalam satu gerak bersama, pencegahan karhutla memiliki fondasi yang lebih kuat. Gambut dijaga bukan hanya demi hari ini. Gambut dijaga demi generasi Indonesia yang akan datang.