Indonesia Adalah Rumah Bersama, Jangan Biarkan Perbedaan Iman Merobek Persatuan

Sebagai warga negara Indonesia, saya percaya bahwa perbedaan bukan alasan bagi kita untuk saling menjauh. Justru karena Indonesia dibangun dari keberagaman suku, agama, budaya, bahasa dan tradisi, kita membutuhkan fondasi kebangsaan yang membuat semuanya tetap berada dalam satu rumah yang sama.

Karena itu, peristiwa dugaan pembubaran kegiatan ibadah jemaat GKPI di Rajeg, Tangerang, harus menjadi pengingat bersama: persoalan apa pun yang menyangkut kehidupan beragama tidak boleh diselesaikan dengan intimidasi, ancaman, apalagi tindakan main hakim sendiri.

Pemberitaan menyebut kegiatan ibadah pada 20 September 2026 dihentikan oleh sekelompok warga. Dalam rekaman yang beredar juga terlihat dugaan seseorang membawa senjata tajam. GEKIRA, organisasi sayap Partai Gerindra, kemudian mengecam tindakan intoleransi dan meminta agar fakta peristiwa diverifikasi serta persoalan ditangani melalui mekanisme hukum.

Tetapi kita juga perlu melihat perkembangan berikutnya secara utuh. Pemerintah daerah, kepolisian, tokoh agama, FKUB dan pihak terkait telah melakukan mediasi. Kedua pihak kemudian menyatakan sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan menjaga kondusivitas lingkungan.

Inilah jalan yang seharusnya kita kedepankan: dialog, hukum dan musyawarah, bukan tekanan dan kekerasan.

Sebagai warga negara yang menjunjung Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus memahami bahwa keempatnya bukan sekadar hafalan dalam upacara. MPR menjelaskan keempat unsur tersebut sebagai fondasi penting kehidupan berbangsa: Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NKRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa.

Maka ketika ada persoalan terkait kegiatan keagamaan, pertanyaan kita seharusnya bukan siapa mayoritas dan siapa minoritas? Pertanyaan yang lebih penting Adalah apakah kita masih mau berdiri bersama sebagai warga Indonesia?

Kalau terdapat persoalan administratif mengenai tempat ibadah, ada pemerintah dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menentukan proses selanjutnya. Hal itu juga ditegaskan dalam respons GEKIRA bahwa persoalan perizinan tidak semestinya diselesaikan melalui ancaman atau tindakan sepihak.

Pada saat yang sama, kita juga harus menjaga asas praduga tak bersalah. Jangan sampai video yang beredar di media sosial membuat masyarakat mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta diperiksa. Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak kemarahan. Indonesia membutuhkan lebih banyak kedewasaan.

Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi kita memiliki konstitusi yang sama. Kita boleh berbeda cara beribadah, tetapi kita memiliki tanah air yang sama. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga ketertiban dan persatuan.

Bagi saya, membela kerukunan bukan berarti membela satu kelompok dan menyalahkan kelompok lainnya. Membela kerukunan berarti memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan hukum.

Di sinilah kehadiran negara menjadi penting. Negara harus memastikan keamanan warga, menjamin ketertiban, memfasilitasi dialog dan menegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab yang sama: tidak melakukan provokasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan tidak mengambil alih kewenangan aparat dengan tindakan sendiri.

Kita boleh marah terhadap sebuah peristiwa. Tetapi jangan sampai kemarahan terhadap satu kejadian berubah menjadi kebencian terhadap kelompok lain. Sebab Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh konflik di tingkat lingkungan.

Indonesia dibangun bukan karena kita semua sama. Indonesia berdiri karena kita yang berbeda-beda memilih untuk tetap menjadi satu. Maka menjaga kebebasan menjalankan ibadah, menyelesaikan persoalan melalui hukum, menghormati perbedaan dan menjaga keamanan bersama bukan sekadar persoalan toleransi. Itu adalah bagian dari cara kita menjaga Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah rumah Bersama dan Jangan biarkan perbedaan keyakinan membuat kita lupa bahwa kita adalah satu bangsa.