Indonesia Tegaskan Netralitas dalam Konflik Timur Tengah dan Perkuat Perlindungan WNI

Pemerintah Indonesia menegaskan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menyikapi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sikap ini diambil sebagai bentuk implementasi amanat konstitusi sekaligus upaya Indonesia untuk tetap berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto, menyampaikan bahwa Indonesia memilih untuk bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang terlibat konflik. Menurutnya, posisi tersebut memungkinkan Indonesia berperan sebagai penengah atau “honest broker” dalam mendorong penyelesaian damai.

Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah konkret sebagai implementasi dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pertama, Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi yang mendesak seluruh pihak yang terlibat konflik untuk menghentikan kekerasan dan menempuh jalur diplomasi. Seruan ini disampaikan sejak awal eskalasi konflik terjadi.

Kedua, pemerintah mengintensifkan komunikasi diplomatik dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Dalam kurun waktu sepekan, Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan komunikasi dengan pimpinan Uni Emirat Arab, Emir Qatar, serta Raja Yordania guna mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional.

Ketiga, pemerintah memprioritaskan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di wilayah terdampak untuk memantau kondisi di lapangan serta menyiapkan langkah-langkah perlindungan, termasuk kemungkinan evakuasi apabila situasi keamanan memburuk.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Luar Negeri juga membentuk tim respons krisis guna memantau perkembangan situasi secara intensif. Tim ini bertugas memastikan koordinasi yang cepat antara kantor pusat Kemlu dan seluruh perwakilan RI di kawasan terdampak.

Perwakilan RI di Timur Tengah saat ini juga terus memperbarui data jumlah dan sebaran WNI serta menyiapkan rencana kontinjensi jika diperlukan langkah evakuasi. Selain itu, komunikasi dengan otoritas setempat terus ditingkatkan untuk memastikan keselamatan WNI.

Kementerian Luar Negeri juga memantau operasional bandara internasional di kawasan tersebut karena sejumlah wilayah mengalami pembatasan hingga penutupan ruang udara. Beberapa WNI dilaporkan mengalami kendala perjalanan akibat situasi tersebut.

Pemerintah memastikan WNI yang terdampak tetap mendapatkan pendampingan dari perwakilan RI, termasuk bantuan akomodasi, konsumsi, serta pengaturan ulang jadwal penerbangan hingga mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan aman.