Ketegasan Presiden Dalam Mengatasi Karhutla: Turun Langsung, Perkuat Operasi, Lindungi Rakyat

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan. Di balik kepulan asap dan luasnya lahan yang terbakar, terdapat persoalan kesehatan masyarakat, keselamatan warga, aktivitas ekonomi, hingga ancaman terhadap kelestarian ekosistem. Untuk itu, ketika karhutla kembali meningkat pada musim kemarau 2026, negara membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memberikan instruksi dari pusat, tetapi juga hadir langsung di lapangan.

Dalam konteks inilah, langkah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 22 Agustus 2026 patut dilihat sebagai bentuk ketegasan sekaligus tanggung jawab seorang kepala negara. Presiden tidak berhenti pada rapat dan laporan administratif. Setelah tiba di Kalimantan Barat, Presiden memimpin rapat penanganan karhutla, kemudian bergerak langsung ke Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, untuk melihat kondisi lahan terbakar dan proses pemadaman.

Kehadiran Presiden di lokasi bencana memiliki arti penting. Karhutla adalah persoalan yang sangat bergantung pada kondisi lapangan. Data satelit, laporan pemerintah daerah dan laporan posko memang penting, tetapi keputusan operasional harus terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Presiden bahkan secara langsung menyusuri lahan yang terbakar, menyapa petugas dan berinteraksi dengan warga sekitar. Pemerintah menyatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan strategi penanganan benar-benar diterapkan secara efektif dan cepat. Bagi masyarakat, kehadiran kepala negara di tengah situasi sulit tentu memberikan pesan bahwa persoalan karhutla bukan persoalan yang dibiarkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata. Negara hadir dan mengambil kendali koordinasi.

Hal tersebut terlihat dari respons emosional warga yang menyambut kehadiran Presiden. Dalam suasana penuh keprihatinan akibat karhutla, warga Desa Limbung bahkan mendoakan kesehatan Presiden. Momen sederhana ini menunjukkan adanya hubungan kemanusiaan antara pemimpin dan masyarakat yang sedang menghadapi persoalan di lapangan.

Doa warga tersebut juga dapat dimaknai sebagai harapan agar Presiden diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus menjalankan tugas negara. Di tengah kepungan asap dan kekhawatiran terhadap dampak kebakaran, perhatian masyarakat terhadap kesehatan pemimpinnya menjadi gambaran bahwa kehadiran langsung pemimpin memiliki nilai psikologis bagi masyarakat.

Ketegasan pemerintah tentu bukan tanpa alasan. Data resmi menunjukkan bahwa karhutla 2026 merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan serius. BNPB pada 10 Agustus 2026 menyebut risiko karhutla diperkirakan meningkat dan mencapai puncaknya pada periode Agustus - September. Enam provinsi menjadi prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Hingga 9 Agustus, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai sekitar 48.889,69 hektare.

Situasi di Kalimantan Tengah juga memperlihatkan besarnya tantangan. Data pemerintah daerah yang disampaikan kepada Presiden mencatat 19.992 hotspot sepanjang 1 Januari–22 Agustus 2026, dengan 1.639 kejadian karhutla dan luas lahan yang telah ditangani sekitar 4.499,21 hektare. Sementara analisis satelit Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla Kalimantan Tengah mencapai 7.634,46 hektare. Angka-angka tersebut cukup untuk menjelaskan mengapa respons negara tidak boleh biasa-biasa saja.

Salah satu hal positif dari kebijakan Presiden adalah pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman. Pemerintah juga memperkuat operasi darat dan udara, menambah personel, memperbanyak helikopter water bombing, memperkuat pompanisasi serta pipanisasi, dan meningkatkan Operasi Modifikasi Cuaca.

Pemerintah juga menyampaikan penambahan tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan untuk memperkuat operasi di lapangan. Dari udara, pemerintah menambah enam helikopter besar water bombing, sementara dukungan pesawat dan sarana lainnya terus diperkuat.

Pendekatan tersebut penting karena karakter karhutla, terutama di kawasan gambut, tidak cukup ditangani hanya dengan menyiram api yang terlihat. Titik panas dapat bertahan di bawah permukaan sehingga membutuhkan metode pemadaman dan pendinginan yang lebih spesifik. Artinya, ketegasan Presiden diterjemahkan menjadi mobilisasi sumber daya negara secara nyata.

Karhutla juga tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan alam dan cuaca. Apabila terdapat pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja dan melanggar hukum, maka penegakan hukum harus berjalan. Presiden menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan dan melanggar hukum harus ditindak tegas. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah menerapkan aturan secara tegas sekaligus memperkuat pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang. Inilah prinsip yang seharusnya dipertahankan, yaitu padamkan apinya, selamatkan masyarakatnya, pulihkan lingkungannya, dan tindak pelanggar hukumnya. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, pemadaman hanya menjadi pekerjaan berulang setiap musim kemarau.

Presiden sendiri telah menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat hingga tingkat paling bawah agar aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dapat dicegah, terutama ketika kondisi cuaca sangat kering. Dengan kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi karhutla pada akhirnya harus dilihat lebih luas dari sekadar agenda kunjungan kerja, tapi harus dicermati bahwa persoalan tersebut menjadi perhatian langsung pemerintah pusat. Api harus benar-benar dikendalikan, masyarakat harus terlindungi, kualitas lingkungan harus dipulihkan, dan pelaku pembakaran yang terbukti melanggar hukum harus diproses secara tegas.

Oleh karena itu, langkah Presiden Prabowo untuk turun langsung ke lokasi karhutla layak diapresiasi sebagai bentuk kepemimpinan yang responsif dan tegas. Ketegasan itu terlihat dari keberanian melihat kondisi lapangan, memperkuat personel dan peralatan, menggerakkan operasi darat serta udara, memperhatikan kesehatan masyarakat, memperkuat pencegahan, dan menegaskan penegakan hukum.