Kisah Inspiratif Guru Dalam Kebijakan Prabowo

Ada profesi yang bekerja di balik layar, tetapi menentukan masa depan sebuah bangsa. Ada manusia yang mungkin tidak selalu masuk dalam berita, tetapi setiap hari membentuk generasi yang kelak menjadi dokter, insinyur, prajurit, pengusaha, birokrat, ilmuwan, bahkan pemimpin bangsa. Mereka adalah guru.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kesejahteraan, kompetensi, dan penghormatan terhadap guru sebagai bagian penting dari agenda pendidikan nasional, sesungguhnya yang sedang dibangun bukan sekadar kebijakan pendidikan. Yang sedang dibangun adalah fondasi peradaban Indonesia.

Salah satu kritik yang selama bertahun-tahun melekat pada dunia pendidikan Indonesia adalah persoalan kesejahteraan guru. Tidak sedikit guru yang menjalankan tugas mulia dengan penghasilan terbatas, terutama mereka yang berstatus non ASN. Pemerintahan Prabowo mulai menjawab persoalan tersebut melalui kebijakan yang lebih konkret.

Pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan Tunjangan Profesi Guru bagi guru non-ASN bersertifikat dari Rp. 1,5 juta menjadi Rp. 2 juta per bulan. Untuk guru ASN, tunjangan profesi diberikan sebesar satu kali gaji pokok. Pemerintah juga mengubah mekanisme penyaluran sehingga tunjangan guru ASN daerah dikirim langsung ke rekening guru setiap bulan.

Perubahan ini penting. Sebab kesejahteraan bukan hanya soal jumlah uang. Kesejahteraan juga menyangkut kepastian bahwa hak seorang guru diterima secara langsung, tepat waktu, dan dengan birokrasi yang lebih sederhana. Inilah salah satu wajah baru kebijakan pemerintah, yaitu bukan sekadar mengatakan guru harus sejahtera, tetapi memperbaiki sistem agar kesejahteraan tersebut benar-benar sampai kepada guru.

Keseriusan pemerintah juga terlihat dari besarnya alokasi anggaran. Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp. 178,7 triliun untuk gaji guru, penguatan kompetensi, serta kesejahteraan guru dan dosen. Angka ini memberikan pesan yang sangat jelas bahwa guru bukan beban anggaran tapi guru adalah investasi negara. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru pada hakikatnya adalah investasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Jalan raya dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Infrastruktur digital dapat menghubungkan masyarakat dengan dunia. Tetapi gurulah yang menghubungkan generasi muda dengan ilmu pengetahuan, karakter, dan masa depan.

Kebijakan Prabowo tidak berhenti pada kesejahteraan. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualifikasi akademik guru. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 12.500 guru yang belum memiliki pendidikan D4/S1, dengan bantuan Rp. 3 juta per semester melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program tersebut kemudian dilanjutkan pada 2026 dengan target mencapai sekitar 150.000 guru.

Kebijakan ini yang patut diapresiasi. Sebab guru yang sejahtera harus berjalan bersama guru yang semakin profesional. Negara tidak boleh hanya mengatakan, "Kami ingin guru hidup lebih baik.” Tapi negara juga harus mengatakan: "Kami ingin guru terus belajar, berkembang, dan menjadi semakin hebat." Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi menjadi dua sisi mata uang yang sama.

Banyak kisah tentang perjuangan seorang guru dalam menjalankan pengabdiannya bagi bangsa negara. Mereka berjuang menghadapi rintangan dan berbagai macam keterbatasan, tapi karena kecintaannya terhadap negeri rintangan tak pernah menyurutkan semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaiknya, tak pernah goyah tekad dan dedikasinya untuk terus mendidik anak-anak Indonesia menjadi manusia-manusia unggul. Berikut adalah kisah inspiratif yang patut kita ketahui, sebagai cerminan bahwa ketulusan terhadap merah putih masih menggelorakan di bumi Nusantara.

1. Kisah Syifa: Ketika Keterbatasan Tidak Menghalangi Pengabdian

Salah satu contoh nyata tentang bagaimana seorang guru dapat menjadi pahlawan pendidikan adalah Syifa Urrachmah, guru di SLB Negeri Banda Aceh. Syifa mengembangkan program Komputer Bicara (Kombira) untuk membantu peserta didik tunanetra belajar teknologi secara lebih mandiri.

Dengan memanfaatkan perangkat lunak pembaca layar, para siswa tunanetra dapat mengakses materi pembelajaran, mengerjakan tugas, dan meningkatkan kemampuan digital. Syifa juga bekerja sama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia untuk menyusun panduan yang mudah dipahami, termasuk menggunakan modul braille.

Pada tahun 2025, Syifa menerima Anugerah Guru Indonesia yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo. Kisah Syifa memberikan pelajaran penting bahwa guru hebat bukan hanya guru yang mengajar di sekolah dengan fasilitas lengkap. Guru hebat adalah mereka yang mampu mengubah keterbatasan menjadi kreativitas. Dan ketika negara memberikan penghargaan kepada guru seperti Syifa, negara sebenarnya sedang mengatakan kepada jutaan pendidik Indonesia bahwa pengabdian kalian dilihat, perjuangan kalian dihargai.

2. Koko Triantoro: Sepuluh Tahun Mengabdi di Wilayah 3T

Kisah lain datang dari Koko Triantoro, Kepala SD Negeri Embacang Lama, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Selama lebih dari 10 tahun, Koko mengabdikan dirinya mengajar di wilayah 3T. Ia tidak hanya mengajar mata pelajaran. Ia juga mengembangkan program Zero Literacy untuk membantu memberantas buta baca di kalangan siswa.

Program tersebut menggunakan metode bertahap dengan modul dan buku yang disusun oleh para guru. Hasilnya, program tersebut membantu siswa keluar dari persoalan buta baca dan kemudian mendapatkan perhatian lebih luas.

Bayangkan seorang guru menghabiskan lebih dari satu dekade di wilayah yang penuh tantangan. Tidak selalu ada fasilitas terbaik, tidak selalu ada akses yang mudah, tidak selalu ada kenyamanan, tetapi ia tetap berdiri di depan kelas, tetap mengajar, tetap membimbing, tetap percaya bahwa anak-anak di pelosok Indonesia memiliki hak yang sama untuk bermimpi.

Inilah wajah patriotisme yang sesungguhnya. Patriotisme tidak selalu berarti mengangkat senjata, kadang patriotisme berarti berdiri setiap pagi di depan kelas dan berkata kepada seorang anak: "Kamu bisa. Kamu punya masa depan”.

3. Umi Salamah: Rumah Pribadi Menjadi Sekolah

Kisah inspiratif lainnya adalah Umi Salamah dari Banyumas, Jawa Tengah. Ia menjadikan rumah pribadinya sebagai tempat belajar bagi masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan formal, mengajar masyarakat yang bahkan belum mengenal huruf, mengajarkan mereka dari huruf demi huruf hingga mampu membaca kata dan kalimat. 

Inilah bukti bahwa pendidikan Indonesia tidak hanya dibangun dari gedung-gedung sekolah. Pendidikan dibangun oleh hati yang mau mengabdi. Dan ketika pemerintah memberikan penghargaan kepada Umi Salamah, Koko Triantoro, dan Syifa Urrachmah pada peringatan Hari Guru Nasional 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa guru merupakan tonggak penting pembangunan bangsa.

Penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni. Ia merupakan simbol bahwa negara mulai memberikan ruang yang lebih besar bagi kisah-kisah perjuangan guru untuk menjadi inspirasi nasional.

4. Kisah Dua Guru yang Menunjukkan Keberpihakan Negara

Kebijakan terhadap guru juga terlihat dalam kasus dua guru ASN dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Keduanya sebelumnya menghadapi persoalan hukum terkait pungutan iuran yang digunakan untuk membantu pembayaran gaji 10 guru honorer. Pada November 2025, Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi kepada keduanya.

Kasus ini penting untuk direnungkan. Persoalan guru tidak selalu berhenti pada tunjangan. Ada pula persoalan perlindungan hukum, status kepegawaian, distribusi guru, dan hubungan antara guru ASN dan non ASN.

Oleh karena itu, keberpihakan kepada guru harus dilihat secara lebih luas. Guru membutuhkan kesejahteraan, guru membutuhkan peningkatan kompetensi, guru membutuhkan kepastian karier, dan guru juga membutuhkan perlindungan ketika menjalankan tugas profesionalnya sesuai aturan.

Tentu saja, kita tidak boleh mengatakan bahwa seluruh persoalan guru telah selesai. Masih terdapat persoalan status guru non ASN, distribusi tenaga pendidik, kesenjangan antardaerah, kebutuhan peningkatan kompetensi, dan kepastian karier. Pada tahun 2026 bahkan masih muncul dorongan agar persoalan guru honorer dan status kepegawaian mereka diselesaikan secara lebih menyeluruh. Namun, keberadaan pekerjaan rumah tersebut tidak berarti kita harus menutup mata terhadap kebijakan yang telah berjalan.

Justru sebaliknya. Kebijakan yang sudah dilakukan harus dijadikan fondasi untuk melangkah lebih jauh. Jika tunjangan sudah diperbaiki, maka berikutnya kepastian karier harus diperkuat. Jika sertifikasi diperluas, maka kualitas pelatihan harus terus ditingkatkan. Jika kesejahteraan meningkat, maka perlindungan dan profesionalisme juga harus diperkuat. Dengan demikian, kebijakan guru tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi menjadi reformasi menyeluruh terhadap profesi pendidik.

Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Dunia bergerak menuju ekonomi digital. Artificial intelligence berkembang sangat cepat. Persaingan antarnegara semakin ketat. Bonus demografi menuntut kualitas manusia yang jauh lebih tinggi. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan tidak boleh berjalan biasa-biasa saja.

Indonesia membutuhkan guru yang mampu mendidik anak-anak agar tidak hanya pintar menghafal, tetapi mampu berpikir kritis, kreatif, berkarakter, beradaptasi dengan teknologi, dan memiliki rasa cinta terhadap bangsa. Oleh karena itu, kebijakan Prabowo terhadap guru harus dibaca sebagai bagian dari agenda besar pembangunan manusia.

Dari Syifa yang membuka dunia teknologi bagi anak tunanetra. Dari Koko yang mengabdikan lebih dari satu dekade di wilayah 3T. Dari Umi Salamah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar. Hingga para guru honorer yang tetap berdiri di ruang kelas meski menghadapi berbagai keterbatasan. Dan mungkin banyak kisah guru-guru lainnya yang belum diketahui, mereka adalah wajah Indonesia yang sebenarnya. Mereka tidak meminta Indonesia menjadi besar dengan cara instan. Mereka sedang mendidik anak-anak Indonesia agar kelak mampu membuat Indonesia menjadi besar. Karena itulah, sudah seharusnya negara berdiri bersama mereka.

Dan melalui kebijakan yang terus diperkuat, Pemerintahan Prabowo memiliki kesempatan untuk menjadikan penghormatan kepada guru bukan sekadar slogan, tetapi sebuah warisan kebijakan untuk membangun Indonesia Emas 2045.