Kritik Greenpeace di Bundaran HI: Pemerintah Tidak Diam, Upaya Nyata Terus Diperkuat

Aksi Greenpeace yang membentangkan spanduk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 20 Oktober 2026, menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan hidup dan krisis iklim masih menjadi perhatian penting masyarakat. Pesan mengenai bencana ekologis, biaya hidup, dan tuntutan penanganan krisis iklim patut dipandang sebagai bagian dari ruang kritik publik yang sehat dalam kehidupan demokrasi.

Namun, menilai pemerintah tidak bekerja hanya berdasarkan pesan pada spanduk juga bukanlah gambaran yang utuh. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menangani persoalan lingkungan, dan berbagai langkah yang telah dilakukan perlu dilihat secara objektif, bersamaan dengan evaluasi terhadap hasilnya di lapangan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, merespons aksi tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya keras menangani berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam sebagaimana kesan yang disampaikan dalam spanduk tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari besarnya tantangan dan terus berupaya mengatasinya.

Fakta bahwa upaya penanganan terus berlangsung juga tercermin dalam laporan resmi pemerintah. Pada 12 Oktober 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa 639,23 hektar lahan di enam provinsi prioritas masih dalam proses pemadaman. Pemerintah mengerahkan operasi darat, helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Sebelumnya, pada 23 September 2026, Presiden Prabowo Subianto juga memantau langsung perkembangan penanganan karhutla melalui rapat bersama jajaran terkait. BNPB melaporkan bahwa 209,78 hektar lahan saat itu masih dalam proses pemadaman. Angka dari dua tanggal tersebut merupakan potret kondisi pada waktu pelaporan masing-masing, bukan bukti bahwa luas kebakaran pasti meningkat atau menurun secara keseluruhan. Namun, keduanya menunjukkan adanya pemantauan dan pengerahan sumber daya untuk menangani persoalan tersebut.

Karena itu, kritik Greenpeace sebaiknya tidak langsung dipertentangkan dengan pemerintah. Kritik dapat menjadi masukan, sedangkan pemerintah perlu menjawabnya dengan kebijakan yang terukur, tindakan yang konsisten, serta hasil yang bisa diperiksa publik. Keduanya dapat berkontribusi terhadap tujuan yang sama yaitu lingkungan yang lebih terlindungi dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Sikap positif terhadap pemerintah bukan berarti mengabaikan kekurangan. Justru dukungan yang konstruktif dapat diwujudkan dengan mengapresiasi langkah yang sudah berjalan sekaligus mendorong percepatan perbaikan. Penanganan karhutla, pencegahan kerusakan hutan, penegakan hukum terhadap pelanggar, pemulihan ekosistem, dan perlindungan masyarakat terdampak harus terus menjadi prioritas.

Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil seperti Greenpeace memiliki kesempatan untuk menyampaikan data, kajian, dan rekomendasi yang konkret kepada kementerian serta lembaga terkait. Dialog yang terbuka akan lebih produktif apabila kritik disertai usulan yang dapat dievaluasi, sementara pemerintah bersedia menjelaskan capaian, kendala, dan target perbaikannya.

Kesimpulannya, pemerintah pusat tidak tepat dinilai hanya dari slogan protes. Kinerja perlu diukur dari langkah nyata dan dampaknya bagi masyarakat. Pernyataan Mensesneg dan laporan penanganan karhutla memperlihatkan bahwa upaya pemerintah memang berlangsung. Tantangan berikutnya adalah memastikan upaya itu semakin efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan semangat gotong royong, kritik yang bertanggung jawab dan respons pemerintah yang terbuka dapat menjadi dua kekuatan yang saling melengkapi. Tujuan akhirnya bukan memenangkan perdebatan antara pemerintah dan aktivis, melainkan memastikan lingkungan Indonesia semakin aman, bencana dapat dicegah atau dikurangi, serta kesejahteraan rakyat semakin terlindungi.