Kuliah Negeri Gratis, Investasi SDM: Akses Pendidikan Tinggi Lebih Terjangkau

Rencana pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui penguatan beasiswa dan kajian pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) merupakan langkah strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kebijakan ini penting karena biaya pendidikan masih menjadi salah satu faktor yang dapat membatasi kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa gagasan tersebut mulai diterjemahkan ke dalam perhitungan anggaran yang lebih konkret. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyatakan telah menghitung kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengkaji standar pembiayaan mahasiswa di seluruh PTN sekaligus berbagai kemungkinan skema implementasinya.

Bahkan, berdasarkan kalkulasi yang disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, kebutuhan untuk menanggung biaya pendidikan sekitar 2,83 juta mahasiswa PTN diperkirakan mencapai sekitar Rp93,7 triliun. Angka ini merupakan hasil penghitungan kebutuhan pembiayaan dan masih menjadi bagian dari proses kajian pemerintah sebelum menentukan skema kebijakan dan implementasinya.

Di sisi lain, Kemdiktisaintek pada pembahasan anggaran 2027 juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp16,525 triliun. Penting dicatat, angka tersebut bukan seluruhnya merupakan anggaran beasiswa, melainkan mencakup kebutuhan belanja pegawai, operasional perguruan tinggi, beasiswa yang sedang berjalan, bantuan operasional PTN, layanan LLDikti, serta sejumlah kebutuhan lainnya.

Urgensi kebijakan ini terlihat dari data partisipasi pendidikan tinggi. BPS mencatat Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi Indonesia pada 2025 sebesar 32,89 persen. Artinya, ruang untuk memperluas akses pendidikan tinggi masih sangat besar. Di Jawa Barat, misalnya, APK perguruan tinggi tercatat 28,36 persen, sementara beberapa provinsi lainnya juga berada di bawah rata-rata nasional.

Untuk itu, kebijakan kuliah gratis atau perluasan bantuan pendidikan tidak semata-mata berbicara mengenai pembebasan UKT. Lebih jauh, kebijakan tersebut harus dipandang sebagai investasi negara terhadap kualitas manusia Indonesia.

Semakin banyak anak muda dari keluarga kurang mampu yang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi, semakin besar pula peluang Indonesia memiliki tenaga profesional, peneliti, teknolog, guru, dokter, wirausahawan, dan pekerja terampil yang dibutuhkan untuk menghadapi transformasi ekonomi.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki pondasi melalui KIP Kuliah. Program ini memberikan pembebasan biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi sekaligus bantuan biaya hidup sebesar Rp800 ribu hingga Rp1,4 juta per bulan, sesuai wilayah biaya hidup mahasiswa.

Dokumen kebijakan pendidikan tinggi pemerintah juga mencatat bahwa pada 2024 lebih dari 1 juta mahasiswa menerima KIP Kuliah dengan pagu sekitar Rp13,7 triliun, sementara pagunya pada 2025 meningkat mendekati Rp15 triliun.

Dengan demikian, rencana perluasan beasiswa dan kajian kuliah gratis dapat dilihat sebagai kelanjutan dari kebijakan afirmasi pendidikan yang sudah berjalan, bukan kebijakan yang berdiri sendiri.

Namun, besarnya anggaran harus diikuti dengan tata kelola yang kuat. Semangat memberikan akses pendidikan gratis jangan sampai justru membuka celah bagi penerima yang sebenarnya mampu secara ekonomi.

Oleh karena itu, verifikasi dan validasi penerima harus menjadi bagian penting dari desain kebijakan. Pemerintah perlu menggunakan data sosial-ekonomi yang terintegrasi, melakukan pemeriksaan silang, menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat, serta melakukan evaluasi secara berkala.

Sistem KIP Kuliah saat ini telah menggunakan sejumlah indikator, antara lain kepemilikan KIP, data Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) maksimal desil 4, status dari panti sosial/asuhan, serta kriteria pendapatan tertentu. Perguruan tinggi juga diwajibkan melakukan evaluasi terhadap kondisi akademik dan ekonomi penerima.

Langkah pemerintah menghadirkan Satu Beasiswa Indonesia juga dapat memperkuat transparansi. Platform tersebut dirancang untuk mengintegrasikan informasi berbagai program beasiswa sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai peluang pembiayaan pendidikan.

Ke depan, transparansi harus diperkuat. Siapa yang menerima, berdasarkan kriteria apa, berapa besar bantuan yang diterima, dan bagaimana evaluasinya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi gratis tidak berhenti pada persoalan biaya kuliah. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu membutuhkan ekosistem pendukung agar benar-benar dapat menyelesaikan studinya.

Biaya hidup, transportasi, buku, perangkat digital, tempat tinggal, hingga kebutuhan akademik lainnya perlu menjadi bagian dari kalkulasi kebijakan. Jika biaya kuliah sudah ditanggung tetapi mahasiswa tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, tujuan memperluas akses pendidikan belum sepenuhnya tercapai.

Karena itu, kalkulasi Rp93,7 triliun yang sedang disiapkan pemerintah menjadi penting sebagai dasar untuk melihat kemampuan fiskal, jumlah mahasiswa, kebutuhan PTN, dan tahapan implementasi secara realistis. Pemerintah sendiri menyatakan penghitungan tersebut masih akan dimatangkan sebelum hasilnya dibawa kepada Presiden.

Pada akhirnya, pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas ekonomi. Negara tidak hanya membiayai mahasiswa, tetapi sedang membangun kapasitas generasi yang kelak akan mengisi berbagai sektor strategis.

Langkah pemerintah memperluas beasiswa dan menyiapkan skema pendidikan tinggi gratis patut ditempatkan dalam kerangka investasi jangka panjang pembangunan manusia.

Tantangannya jelas, bagaimana anggaran harus berkelanjutan, penerima harus tepat sasaran, proses harus transparan, dan kualitas perguruan tinggi tetap harus dijaga.

Jika keempat hal tersebut berjalan bersamaan, maka gagasan kuliah gratis bukan hanya tentang menghilangkan biaya pendidikan bagi mahasiswa, tetapi tentang membuka pintu kesempatan yang lebih luas agar anak-anak Indonesia dapat mencapai pendidikan tinggi tanpa terhambat kondisi ekonomi keluarga.

Dengan demikian, keberpihakan pada pendidikan bukan sekadar membelanjakan anggaran, melainkan mempersiapkan manusia Indonesia yang lebih terdidik, produktif, dan mampu bersaing dalam ekonomi masa depan.