Langkah Statregis Pasca Gempa NTT: Penanganan dan Nasib Fasilitas Pendidikan

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 bukan hanya meninggalkan duka dan kerusakan fisik. Bencana ini juga kembali mengingatkan bahwa ketika bumi berguncang, yang ikut terancam bukan hanya rumah warga dan fasilitas publik, tetapi juga masa depan pendidikan anak-anak.

Pemerintah telah menunjukkan langkah awal yang positif melalui mobilisasi penanganan darurat dan upaya menjaga keberlangsungan pembelajaran. Langkah tersebut harus diapresiasi karena menunjukkan bahwa negara tidak hanya melihat gempa sebagai persoalan kerusakan fisik, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Namun apresiasi bukan berarti menutup mata terhadap pekerjaan besar yang masih menunggu. Justru dukungan publik harus berjalan bersama pengawasan konstruktif. Pemerintah pusat perlu memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah berjalan efektif. BNPB harus terus memperbarui data secara akurat. Kementerian terkait harus memastikan bantuan tidak berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah daerah harus aktif mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat dan sekolah.

Data penanganan masih terus bergerak seiring proses pendataan di lapangan. BNPB dalam pembaruan pada Jumat 21 Agustus 2026 pagi tercatat 78 korban meninggal dunia, 953 korban luka, pengungsi sementara 95.831 jiwa, ribuan rumah mengalami kerusakan, serta puluhan fasilitas pendidikan terdampak. Sementara data sektoral Kemendikdasmen pada fase awal penanganan mencatat 253 satuan pendidikan terdampak di tujuh kabupaten di Pulau Flores. Di balik setiap bangunan sekolah yang retak atau rusak, terdapat ruang belajar yang terhenti, guru yang menghadapi situasi darurat, dan anak-anak yang berpotensi kehilangan ritme pendidikan.

Pada fase awal bencana, pemerintah pusat bergerak melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. BNPB mencatat rapat koordinasi dilakukan pada hari kejadian, sementara personel, peralatan, dan sumber daya dari berbagai institusi dikerahkan untuk mendukung penanganan darurat. Langkah ini penting karena dalam bencana besar, keterlambatan koordinasi dapat memperbesar dampak kemanusiaan. Dalam situasi darurat, prinsipnya harus jelas diantaranya selamatkan manusia terlebih dahulu, amankan kebutuhan dasar, lalu percepat pemulihan kehidupan masyarakat. Namun, ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian yaitu pemulihan kehidupan masyarakat tidak akan benar-benar selesai jika pendidikan dibiarkan tertinggal.

Bantuan logistik memang mendesak. Layanan kesehatan sangat vital. Hunian sementara merupakan kebutuhan utama. Tetapi anak-anak juga membutuhkan kepastian bahwa setelah bencana, mereka tetap memiliki tempat untuk belajar dan masa depan mereka tidak ikut runtuh bersama bangunan sekolah. Oleh karena itu, langkah Kemendikdasmen yang bergerak mengirimkan 50 tenda darurat dan bantuan untuk mendukung keberlanjutan layanan pendidikan merupakan respons yang patut diapresiasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembelajaran harus tetap berlangsung dengan menyesuaikan kondisi satuan pendidikan dan keselamatan warga sekolah. Inilah arah kebijakan yang tepat; sekolah boleh rusak, tetapi hak belajar tidak boleh berhenti.

Sering kali, dalam penanganan pascabencana, pendidikan ditempatkan sebagai urusan tahap berikutnya. Seolah-olah sekolah dapat menunggu setelah rumah selesai dibangun, jalan diperbaiki, dan seluruh bantuan sosial tersalurkan. Pandangan seperti itu harus diubah. Bagi anak-anak di daerah terdampak, sekolah bukan hanya tempat menerima pelajaran. Sekolah juga dapat menjadi ruang aman, tempat membangun kembali rutinitas, ruang pemulihan sosial, dan sarana untuk mengurangi dampak psikologis setelah mengalami bencana. Karena itu, keberlanjutan pendidikan harus masuk ke dalam agenda utama tanggap darurat dan rehabilitasi.

Kemendikdasmen sebenarnya telah memiliki kerangka kebijakan melalui Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 mengenai penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan terdampak bencana. Kebijakan ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak murid untuk tetap memperoleh layanan pendidikan dalam situasi darurat. Artinya, fondasi kebijakannya sudah tersedia. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya benar-benar sampai ke seluruh titik terdampak, termasuk wilayah dengan akses geografis yang sulit.

Gempa NTT juga harus menjadi momentum evaluasi terhadap kualitas dan ketahanan infrastruktur pendidikan. Rehabilitasi sekolah tidak boleh sekadar berorientasi pada target administratif, seperti berapa gedung selesai dibangun, berapa ruang kelas diperbaiki, atau berapa anggaran terserap. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah: Apakah sekolah yang dibangun kembali menjadi lebih aman ketika bencana berikutnya datang?

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan pemetaan kerusakan dilakukan secara terintegrasi dan berbasis tingkat risiko. Sekolah yang mengalami kerusakan berat harus menjadi prioritas rehabilitasi. Namun, bangunan yang terlihat hanya mengalami kerusakan ringan pun tetap harus melalui pemeriksaan teknis yang memadai sebelum kembali digunakan.

Kesalahan terbesar setelah bencana adalah terburu-buru mengembalikan aktivitas tanpa memastikan keselamatan bangunan. Dalam konteks NTT yang memiliki tantangan geografis dan risiko kebencanaan, pembangunan sekolah ke depan harus lebih serius mengintegrasikan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Rekonstruksi tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi sebelum gempa. Rekonstruksi harus meningkatkan tingkat keamanan dibandingkan sebelumnya.

Agar penanganan pendidikan pascagempa NTT tidak berhenti pada respons jangka pendek, pemerintah perlu mendorong sedikitnya lima langkah strategis.

Pertama, membangun satu basis data terpadu untuk seluruh sekolah terdampak. Data BNPB, pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan Kemendikdasmen harus segera disinkronkan. Perbedaan angka pada fase awal pendataan merupakan hal yang wajar dalam situasi bencana, tetapi data harus cepat diverifikasi agar tidak terjadi sekolah yang luput dari bantuan atau justru menerima penanganan ganda.

Kedua, memastikan pendidikan darurat berjalan secepat mungkin. Tenda pendidikan, ruang belajar sementara, pembelajaran berbasis komunitas, dan penyesuaian kurikulum harus menjadi bagian dari masa tanggap darurat. Fokusnya bukan mengejar target akademik seperti dalam kondisi normal, melainkan menjaga keberlangsungan belajar dan kondisi psikososial peserta didik.

Ketiga, melakukan audit keselamatan seluruh bangunan pendidikan sebelum digunakan kembali. Tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan siswa dan guru. Bangunan yang retak harus diperiksa tenaga teknis yang kompeten, bukan sekadar dinilai secara visual.

Keempat, mengintegrasikan rehabilitasi sekolah dengan program revitalisasi pendidikan. Sekolah terdampak jangan hanya diperbaiki seadanya. Pemulihan harus menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas ruang kelas, sanitasi, akses air bersih, fasilitas bagi penyandang disabilitas, serta sistem keselamatan sekolah.

Kelima, memastikan transparansi dan pengawasan publik. Masyarakat perlu mengetahui sekolah mana yang rusak, bagaimana tingkat kerusakannya, kapan rehabilitasi dimulai, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Transparansi akan memperkuat kepercayaan sekaligus mencegah pemulihan berjalan lambat tanpa pengawasan.

Gempa telah merenggut nyawa, merusak rumah, dan melumpuhkan berbagai fasilitas. Negara tidak mungkin menghapus seluruh luka dalam waktu singkat. Tetapi negara dapat memastikan bahwa bencana tidak melahirkan korban kedua, jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan belajar karena sekolah mereka tidak segera pulih.

Penanganan gempa NTT harus menjadi contoh bahwa kebencanaan dan pendidikan tidak boleh berjalan di dua jalur yang terpisah. Tanggap darurat harus menyelamatkan manusia hari ini, sementara pemulihan pendidikan harus menjaga masa depan mereka. Karena pada akhirnya, membangun kembali sekolah bukan hanya membangun dinding dan atap. Membangun kembali sekolah berarti membangun kembali harapan dan memastikan harapan itu tetap hidup adalah salah satu bentuk paling nyata dari kehadiran negara.