Melihat Gerak Kapolri Berantas Narkoba Sesuai Arahan Presiden

Pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian orang di kursi kepemimpinan Polri. Yang lebih penting adalah bagaimana pemimpin baru menerjemahkan arahan Presiden menjadi tindakan nyata yang dirasakan masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah peredaran narkoba, yang bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda. Presiden Prabowo sendiri sebelumnya menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman besar bagi masa depan bangsa.

Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya pemberantasan narkotika, penyelundupan ilegal, dan judi online. Suyudi pun menyatakan akan melakukan konsolidasi internal, mengevaluasi program yang sudah berjalan, serta memperkuat penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, pemberantasan narkoba menjadi salah satu ujian penting bagi kepemimpinan Kapolri yang baru. Sebab, masyarakat tidak cukup hanya mendengar janji atau melihat konferensi pers. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa jaringan pengedar benar-benar ditindak, bandar besar diburu, dan lingkungan yang selama ini menjadi tempat peredaran narkoba bisa dipulihkan.

Belum genap dua pekan menjabat, Suyudi sudah menggerakkan operasi pemberantasan narkoba di sejumlah wilayah. Pada 9 Oktober 2026, aparat gabungan menyasar kawasan Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta Barat. Sebanyak 24 orang diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Operasi serupa juga dilakukan di Sumatera Utara, Riau, Makassar, Palu, Palembang, dan Palangka Raya.

Di Sumatera Utara, petugas mengamankan 36 orang dari operasi di sembilan titik. Di Makassar, operasi di kawasan Borta, Kecamatan Tallo, mengamankan 104 orang, termasuk tiga orang yang diduga sebagai bandar. Namun, penting dicatat bahwa orang yang diamankan belum tentu semuanya terbukti bersalah. Status hukum setiap orang tetap harus ditentukan melalui proses pemeriksaan dan pembuktian.

Langkah ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba menjadi prioritas awal kepemimpinan Suyudi. Operasi yang melibatkan Polri, BNN, TNI, dan unsur pemerintah lainnya juga memperlihatkan bahwa masalah narkoba tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja.

Menurut saya, gerak cepat Kapolri Suyudi merupakan awal yang positif dalam menerjemahkan arahan Presiden. Namun, pekerjaan rumahnya masih panjang. Operasi besar harus diikuti penyelidikan yang menyasar jaringan keuangan bandar, pengawasan jalur penyelundupan, pencegahan di sekolah dan lingkungan masyarakat, serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah juga perlu memastikan penegakan hukum berjalan adil dan tidak berhenti pada pelaku kecil. Jika hanya pengguna atau pengedar tingkat bawah yang ditangkap sementara jaringan utama tetap beroperasi, masalah yang sama berpotensi terus berulang.

Masyarakat pun punya peran penting. Warga dapat melaporkan dugaan peredaran narkoba melalui saluran resmi, mendukung upaya pencegahan di lingkungan masing-masing, dan tidak main hakim sendiri.

Pada akhirnya, perang melawan narkoba bukan sekadar agenda Presiden atau Kapolri, melainkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Arahan Presiden sudah jelas, operasi mulai berjalan, dan hasil awal telah terlihat. Kini yang dibutuhkan adalah konsistensi, keberanian menindak jaringan besar, transparansi hasil penegakan hukum, dan perlindungan bagi generasi muda.

Jika semua itu dijalankan secara serius, apresiasi terhadap kinerja Polri tidak hanya didasarkan pada ramainya berita penggerebekan, tetapi juga pada perubahan nyata: peredaran narkoba berkurang, lingkungan menjadi lebih aman, dan semakin banyak masyarakat yang terlindungi.