Memahami Maksud Prabowo Dorong Pembenahan Tata Kelola Migas dan Percepatan Energi Surya

Indonesia punya sumber daya energi yang besar, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga sinar matahari yang tersedia sepanjang tahun. Namun, kekayaan alam saja tidak cukup kalau pengelolaannya belum maksimal dan kebutuhan energi masih bergantung pada pasokan dari luar negeri. Karena itu, langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi tata kelola minyak dan gas bumi (migas) sekaligus mempercepat pembangunan energi surya patut dilihat sebagai bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi nasional.

Dalam menghadapi gejolak geopolitik dunia, ketergantungan pada impor energi bisa menjadi beban serius bagi negara. Kementerian ESDM pada April 2026 menjelaskan bahwa sekitar 20% pasokan minyak mentah Indonesia berkaitan dengan jalur Selat Hormuz, yang menjadi salah satu jalur penting perdagangan energi dunia. Ketika jalur tersebut terganggu, dampaknya bisa merembet ke biaya pengadaan energi, anggaran negara, hingga harga yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong diversifikasi impor, optimalisasi pasokan dalam negeri, peningkatan kinerja kilang, dan pemanfaatan bahan bakar nabati.

Di sinilah pembenahan tata kelola migas menjadi penting. Indonesia tidak cukup hanya mencari minyak dan gas baru, tetapi juga harus memastikan produksi, distribusi, investasi, dan pengawasannya berjalan lebih efektif. Setiap kebocoran, ketidakefisienan, atau keputusan yang tidak tepat bisa menambah beban ekonomi. Pemerintah perlu memastikan sumber daya energi benar-benar memberi manfaat bagi negara dan masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Pada saat yang sama, Prabowo mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW). Pemerintah juga menyiapkan tahapan pembangunan awal, termasuk target 17 GW yang disampaikan pada Mei 2026. Target ini menunjukkan bahwa energi surya bukan lagi sekadar pilihan tambahan, melainkan mulai ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi ketahanan energi nasional.

Manfaatnya bisa besar. Jika PLTS dibangun secara tepat, Indonesia berpeluang mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, terutama pembangkit diesel yang membutuhkan pasokan BBM. Pemerintah memperkirakan program PLTS 100 GW dapat menghemat biaya pokok produksi listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun. Namun, angka tersebut merupakan proyeksi, bukan penghematan yang sudah seluruhnya terealisasi. Keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan jaringan listrik, baterai penyimpanan energi, pendanaan, dan pelaksanaan proyek di lapangan.

Artinya, pembenahan migas dan percepatan energi surya sebenarnya saling melengkapi. Migas tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi selama masa transisi, sementara energi surya dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam jangka panjang. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber energi, tetapi perlu membangun sistem yang beragam, efisien, dan tahan terhadap gejolak global.

Oleh karena itu, arah kebijakan Prabowo ini perlu dinilai dari hasil nyata apakah produksi energi domestik meningkat, impor bisa ditekan, biaya listrik menjadi lebih efisien, dan masyarakat memperoleh pasokan energi yang terjangkau. Target besar tentu layak diapresiasi, tetapi pelaksanaan yang transparan, pengawasan yang kuat, dan evaluasi berkala tetap menjadi kunci.

Kemandirian energi bukan sekadar soal memiliki sumber daya alam, melainkan kemampuan mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Jika pembenahan migas berjalan konsisten dan target energi surya diwujudkan dengan perencanaan yang matang, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi krisis global tanpa terlalu bergantung pada keputusan dan pasokan dari negara lain.