Membongkar Manipulasi Narasi "Demo Tak Diliput Media": Ujian Literasi Digital di Tengah Upaya Menjaga Stabilitas Nasional

Gelombang disinformasi kembali menguji ruang publik Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial dipenuhi narasi seragam seperti "Demo sebesar ini kok tidak diliput media?", "Media nasional sengaja bungkam?", hingga "Negara sedang menyembunyikan fakta." Bagi sebagian orang, narasi tersebut mungkin tampak meyakinkan. Namun ketika ditelusuri lebih dalam, justru terlihat adanya pola penyebaran informasi yang patut dipertanyakan.

Temuan riset dari Monash University Indonesia terhadap sekitar 197 ribu unggahan di platform X, Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook selama periode 26 Juli hingga 1 Agustus menunjukkan adanya indikasi penyebaran percakapan yang tidak sepenuhnya organik. Peneliti Monash, Ika Idris, mengungkapkan bahwa sejumlah konten diduga disebarkan secara terkoordinasi, bahkan melibatkan akun-akun bercentang biru, sehingga mampu memperkuat jangkauan algoritma dan membentuk persepsi publik secara masif.

Pola yang ditemukan bukanlah penyajian fakta baru, melainkan pengemasan ulang materi lama agar seolah-olah merupakan peristiwa terkini.

Video aksi mahasiswa Universitas Indonesia di sekitar Bundaran HI pada 12 Juni, misalnya, kembali diunggah tanpa konteks waktu sehingga memunculkan kesan bahwa demonstrasi besar sedang berlangsung. Padahal, aksi tersebut telah diliput secara luas oleh berbagai media nasional maupun internasional saat benar-benar terjadi.

Hal serupa juga terlihat pada foto-foto aksi di Polda Metro Jaya pada Agustus 2025 dan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2024 yang diunggah ulang dengan narasi seolah-olah merupakan dokumentasi demonstrasi pada 30 Juli 2026. Di sisi lain, isu mengenai pemagaran kawasan pusat perbelanjaan di Jakarta ikut dipelintir menjadi "bukti" bahwa pemerintah sedang bersiap menghadapi kerusuhan besar, hingga akhirnya memerlukan klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Fenomena semacam ini bukan sekadar kesalahan berbagi informasi. Peneliti CSIS, Nicky Fahrizal, menjelaskan bahwa resirkulasi konten seperti ini kerap memanfaatkan pemahaman terhadap algoritma media sosial untuk memperbesar eksposur sebuah narasi. Dalam praktiknya, pola tersebut berpotensi menciptakan fearmongering, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama, serta membangun persepsi bahwa kondisi politik sedang berada dalam situasi genting, meskipun fakta di lapangan tidak selalu demikian.

Di era digital, perang opini sering kali tidak lagi dilakukan melalui argumentasi yang sehat, melainkan melalui manipulasi konteks, pengulangan visual lama, dan penyebaran narasi secara masif agar tampak sebagai kenyataan. Ketika ribuan unggahan menyampaikan pesan yang sama dalam waktu bersamaan, sebagian masyarakat akan menganggapnya sebagai fakta, padahal yang terjadi bisa jadi hanyalah efek penguatan algoritma.

Dalam konteks tersebut, sikap media nasional yang tidak serta-merta mengangkat setiap video viral tanpa proses verifikasi justru mencerminkan pelaksanaan prinsip jurnalistik yang bertanggung jawab. Verifikasi merupakan fondasi utama pemberitaan. Tidak semua konten yang viral otomatis layak diberitakan sebagai fakta.

Dari sudut pandang stabilitas nasional, penyebaran disinformasi semacam ini tentu menjadi tantangan bagi siapa pun yang sedang memimpin pemerintahan, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai agenda pembangunan, mulai dari penguatan ekonomi, pemerataan pelayanan publik, hingga peningkatan investasi. Dalam situasi seperti itu, penyebaran informasi yang tidak akurat berpotensi mengganggu kepercayaan publik dan memicu keresahan yang sebenarnya tidak perlu.

Pada saat yang sama, penting untuk ditegaskan bahwa kritik, demonstrasi, maupun penyampaian aspirasi merupakan bagian sah dari kehidupan demokrasi. Yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan demonstrasi itu sendiri, melainkan penggunaan konten lama atau informasi yang dimanipulasi sehingga menciptakan gambaran yang keliru mengenai situasi aktual. Disinformasi justru berisiko merugikan masyarakat dan bahkan dapat mengaburkan aspirasi publik yang benar-benar autentik.

Karena itu, tantangan terbesar bangsa hari ini bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi dan politik, tetapi juga menjaga kualitas informasi yang beredar di ruang digital. Literasi digital menjadi benteng pertama agar masyarakat mampu membedakan antara fakta, opini, dan manipulasi.

Indonesia membutuhkan ruang publik yang sehat, tempat kritik dapat disampaikan secara bertanggung jawab, media bekerja berdasarkan verifikasi, dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan kepanikan.

Narasi "Demo Tak Diliput Media" patut diuji dengan data dan konteks, bukan sekadar diterima karena viral. Sebab dalam demokrasi yang sehat, kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya unggahan, melainkan oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Menjaga ruang informasi yang jujur pada akhirnya merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas nasional, sekaligus mendukung iklim pembangunan yang kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia.