Menakar Arah Baru Indonesia: Catatan Tahun 2025 Pemerintahan Prabowo–Gibran

Tahun 2025 dapat dibaca sebagai fase awal yang krusial bagi pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam rentang satu tahun penuh, negara tidak hanya sibuk menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi juga mulai menunjukkan arah kebijakan yang lebih tegas, responsif, dan berani mengambil keputusan besar. Dari kebijakan sosial hingga diplomasi global, ada upaya nyata untuk memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat.

Langkah awal pemerintahan langsung menyentuh kebutuhan paling dasar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sejak Januari dengan 190 dapur di 38 provinsi menandai keseriusan negara membangun kualitas manusia sejak dini. Program ini dipertegas dengan peluncuran Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Februari, yang membuka akses layanan kesehatan secara lebih luas. Keduanya menunjukkan satu pesan penting: negara tidak lagi menempatkan pangan dan kesehatan sebagai beban, melainkan sebagai investasi masa depan bangsa.

Di sisi lain, bulan-bulan awal 2025 juga diwarnai pembenahan struktural dan penegakan hukum. Pembentukan Danantara sebagai lembaga konsolidasi aset BUMN senilai Rp16.000 triliun menjadi fondasi penting bagi tata kelola ekonomi negara yang lebih rapi dan transparan. Pada saat yang sama, praktik kecurangan seperti BBM oplosan dan manipulasi minyak goreng berhasil diungkap dan ditindak. Negara memberi sinyal tegas bahwa perlindungan konsumen dan keadilan ekonomi tidak boleh dikompromikan. Perlindungan sosial pun merambah ruang digital melalui terbitnya PP TUNAS, yang memberi payung hukum bagi keselamatan anak-anak di era gawai dan media sosial.

Pada level global, Indonesia di bawah Prabowo tampil lebih percaya diri. Rentang April hingga September dipenuhi diplomasi aktif, mulai dari pidato di parlemen Turki hingga keterlibatan intens dalam isu Palestina. Indonesia tidak sekadar menyampaikan sikap moral, tetapi juga menawarkan kontribusi konkret, termasuk komitmen pengiriman pasukan perdamaian. Dukungan 142 negara terhadap posisi Indonesia dalam pengakuan Palestina memperlihatkan bahwa diplomasi Indonesia kembali memiliki bobot dan arah yang jelas di panggung internasional.

Ketahanan pangan dan ekonomi domestik menjadi pilar yang tak kalah penting. Cadangan beras nasional mencapai 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—menjadi penopang stabilitas di tengah ketidakpastian global. Kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, hingga EAEU membuka ruang baru bagi ekspor dan investasi. Sementara itu, penguatan ekonomi rakyat dijalankan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai tumbuh di berbagai daerah, menandakan pembangunan tidak hanya bertumpu pada pusat.

Reformasi internal pemerintahan juga tampak di paruh kedua tahun. Penghapusan tantiem komisaris BUMN yang menghemat Rp8,2 triliun per tahun menunjukkan komitmen efisiensi dari lingkaran elite. Penertiban ratusan tambang ilegal, termasuk di Bangka Belitung, menegaskan keberpihakan negara pada kelestarian sumber daya alam. Bahkan ketika program MBG menghadapi insiden, pemerintah memilih jalur koreksi dengan memperbaiki SOP dan menjatuhkan sanksi, sebuah pendekatan yang mencerminkan akuntabilitas, bukan penyangkalan.

Menjelang akhir tahun, akumulasi kebijakan mulai menunjukkan hasil. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di atas 5 persen, neraca dagang mencatat surplus selama 68 bulan berturut-turut, dan IHSG menembus angka 8.530. Lembaga internasional seperti IMF pun menempatkan Indonesia sebagai “bright spot” di tengah ekonomi global yang bergejolak. Di ranah sosial, MBG telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima, CKG dimanfaatkan hampir 70 juta warga, dan ratusan ribu sekolah mulai menggunakan layar belajar interaktif.

Tahun 2025 ditutup dengan ujian berat berupa bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun respons cepat negara dan kerja kolektif masyarakat memperlihatkan bahwa solidaritas nasional bukan sekadar jargon. Pemulihan dilakukan serempak, menunjukkan kapasitas negara dalam menghadapi krisis. Di saat yang sama, prestasi olahraga di SEA Games, serta langkah strategis pengadaan lahan Kampung Haji di Mekkah yang mulai memasuki tahap pembangunan, menegaskan bahwa agenda besar bangsa tetap berjalan.

Setahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran memang belum menutup seluruh pekerjaan rumah. Namun arah kebijakan sudah terlihat lebih jelas. Negara hadir, berani menata ulang, dan percaya diri melangkah ke depan. Dengan fondasi yang mulai terbentuk di 2025, harapan menuju Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera pada 2026 bukan sekadar optimisme, melainkan kemungkinan yang realistis.