Menata Ekosistem Ojol: Negara Hadir Memberi Kepastian Hukum dan Perlindungan Bagi Pengemudi

Perkembangan transportasi berbasis aplikasi telah mengubah wajah mobilitas masyarakat sekaligus membuka sumber penghasilan bagi banyak orang. itu, upaya pemerintah menyusun regulasi yang memberikan hukum, perlindungan, keselamatan kerja, serta kepastian mengenai mekanisme tarif bagi pengemudi ojek online (ojol) merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih tertata.

Per 21 September 2026, proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai transportasi online masih berada dalam tahap sinkronisasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa penyusunan secara prinsip dan teknis telah selesai, tetapi pemerintah masih menyelaraskannya dengan regulasi lain, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan serta lalu lintas dan angkutan jalan.

Regulasi ojol tidak semestinya hanya melihat pengemudi sebagai bagian dari sistem transportasi, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi yang membutuhkan kepastian dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini menjadi semakin relevan karena persoalan yang dihadapi pengemudi mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan dengan perusahaan aplikasi, mekanisme suspend atau deaktivasi akun, jaminan sosial, keselamatan kerja, hingga kepastian pendapatan.

Komnas HAM sebelumnya mencatat adanya pengaduan mengenai suspend akun, persoalan klaim jaminan sosial, serta ketidakjelasan status hukum pengemudi dan kurir transportasi online. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap payung hukum yang lebih jelas bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan perlindungan hak pengemudi.

Salah satu aspek penting adalah kepastian mengenai tarif. Dalam pembahasan pemerintah dan DPR, pengaturan tarif dibedakan berdasarkan jenis layanan, yaitu tarif angkutan orang berada dalam kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan layanan pengantaran barang dan makanan akan diatur Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu, pelaku transportasi online akan berada dalam pembinaan Kementerian UMKM.

Pembagian kewenangan tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Bagi pengemudi, aturan yang jelas dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme tarif dan hak maupun kewajibannya dalam menjalankan layanan.

Pada Mei 2026, Kementerian HAM juga menyampaikan bahwa kebijakan pembatasan potongan aplikator menjadi maksimal 8 persen membuat porsi pendapatan pengemudi menjadi 92 persen dari tarif perjalanan dalam skema yang diterapkan. Kebijakan tersebut dinilai kementerian sebagai bagian dari penguatan perlindungan pekerja digital.

Pengemudi ojol bekerja di ruang publik dan menghadapi risiko lalu lintas setiap hari. Untuk itu, keselamatan kerja dan akses terhadap jaminan sosial harus menjadi bagian penting dari desain regulasi.

Dialog tripartit nasional yang digelar pada September 2026 juga menyoroti kebutuhan memperkuat perlindungan pekerja platform digital, termasuk kejelasan status hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, tata kelola deaktivasi akun, transparansi algoritma, serta skema jaminan sosial.

Artinya, regulasi yang baik bukan hanya mengatur berapa tarif yang diterima pengemudi, tetapi juga menciptakan mekanisme perlindungan ketika terjadi kecelakaan, perselisihan, pemutusan akses platform, atau persoalan lainnya.

Pemerintah telah membuka ruang bagi organisasi pengemudi dan aplikator untuk terlibat dalam proses harmonisasi. Kementerian Komunikasi dan Digital juga menegaskan pentingnya melibatkan platform dan pengemudi dalam pembahasan aturan layanan pengantaran barang dan makanan.

Pelibatan tersebut perlu dipertahankan sampai tahap akhir. Pengemudi merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan persoalan di lapangan sehingga masukan mereka dapat membantu memastikan regulasi tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga realistis ketika diterapkan.

Pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyatakan target harmonisasi Perpres dilakukan dalam waktu dekat. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa sinkronisasi dengan regulasi lain masih diperlukan. Oleh karena itu, percepatan penyelesaian tetap penting, tetapi harus berjalan bersama ketelitian dalam memastikan tidak ada aturan yang saling bertentangan.

Perpres ojol dapat menjadi tonggak penting dalam menata ekonomi platform di Indonesia. Negara tidak hanya hadir untuk mengatur industri digital, tetapi juga memastikan bahwa kemajuan teknologi memberikan manfaat yang lebih seimbang bagi seluruh pihak—masyarakat sebagai pengguna, perusahaan aplikasi, dan terutama para pengemudi yang menjadi bagian penting dari rantai layanan tersebut.

Dengan regulasi yang memberikan kepastian hukum, perlindungan keselamatan, akses jaminan sosial, transparansi hubungan dengan aplikator, serta mekanisme tarif yang jelas, pemerintah dapat membangun ekosistem transportasi online yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Suara pengemudi harus tetap menjadi bagian dari proses finalisasi regulasi. Dengan demikian, kebijakan yang lahir bukan hanya cepat selesai, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan lapangan dan memberikan kepastian bagi para pekerja transportasi digital di seluruh Indonesia.