Menimbang Keadilan Dan Asas Legalitas Dalam Perkara Penyadapan Presiden

Skandal penyadapan ilegal yang terungkap pada 2026 menjadi sorotan serius dan memicu perdebatan mengenai batas kewenangan intelijen aparat serta integritas penegakan hukum di Indonesia. 

Berdasarkan pemberitaan yang beredar terkait penanganan perkara ini oleh kepolisian dan desakan dari Komisi III DPR RI, kasus tersebut telah menetapkan empat tersangka dari kalangan perwira tinggi Polri, yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Slamet Uliandi, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Dalam konteks hukum dan tata negara, tindakan penyadapan terhadap kepala negara, jajaran menteri, serta pimpinan redaksi media tanpa dasar legalitas penegakan hukum yang sah dipandang oleh berbagai kalangan sebagai pelanggaran berat terhadap konstitusi dan keamanan nasional. 

Operasi yang disebut menyalahi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 serta disertai dugaan penghapusan jejak digital pada Oktober 2026 ini memperlihatkan bagaimana instrumen intelijen negara dapat disalahgunakan ketika tidak diawasi secara ketat. 

Sejumlah pandangan publik bahkan menilai tindakan tersebut menyerupai bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan kedaulatan negara, sehingga muncul wacana penerapan sanksi pidana maksimal, termasuk ancaman hukuman mati apabila terbukti memenuhi unsur kejahatan terhadap keamanan negara.

Di sisi lain, proses penegakan hukum yang berjalan saat ini menempatkan para tersangka di bawah jerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP Nasional serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam negara hukum yang demokratis, penjatuhan hukuman seberat apa pun harus tetap berpijak pada asas legalitas, pembuktian yang sah di persidangan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa pandang bulu. 

Komisi III DPR sendiri telah menekankan pentingnya transparansi dan integritas institusi dengan mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membatalkan rencana kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) bagi anggota yang diduga terlibat, guna memastikan tidak ada impunitas berbasis jabatan maupun kedekatan struktural.

Peristiwa ini sekaligus menjadi momentum evaluasi mendasar bagi reformasi institusi penegak hukum di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain menuntut pertanggungjawaban pidana yang adil bagi para pelaku penyalahgunaan wewenang, penguatan regulasi melalui undang-undang penyadapan yang spesifik dan independen menjadi kebutuhan mendesak. 

Dengan arsitektur hukum yang tegas serta pengawasan eksternal yang efektif, kewenangan penyadapan dapat dikembalikan pada fungsi aslinya untuk menjaga keamanan negara, sekaligus melindungi hak privasi warga negara serta tatanan demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan di masa mendatang.