Negara Tidak Bisa Dibaca dari Potongan Amarah

Kita sedang hidup di zaman ketika kemarahan beredar lebih cepat daripada bacaan, dan prasangka lebih dipercaya daripada naskah utuh.

Di ruang publik, setiap kebijakan strategis negara hampir selalu hadir dalam suasana curiga—bukan karena substansinya terbukti keliru, melainkan karena ia dipersepsikan melalui potongan kalimat, bukan melalui keseluruhan makna. Di titik inilah akal sehat kerap tersingkir oleh emosi kolektif.

Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (ART) menjadi contoh paling mutakhir. Ia menjelma sasaran tuduhan bahkan sebelum dibaca dengan sabar. Negara disebut menyerah, petani dikorbankan, industri lokal dilepas ke pasar bebas, data warga dijual, dan sertifikasi halal dilonggarkan. Tuduhan-tuduhan itu beredar cepat, saling menguatkan, tetapi berdiri di atas fondasi rapuh: pembacaan yang tidak utuh.

Padahal ART tidak lahir dari posisi Indonesia yang sepenuhnya kuat, melainkan dari situasi tertekan. Pada April 2025, Amerika Serikat secara sepihak memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia. Dampaknya nyata: ancaman terhadap jutaan pekerja industri padat karya, mulai dari tekstil hingga pengolahan karet.

Dalam kondisi seperti itu, negara tidak dihadapkan pada pilihan ideal, melainkan pada pilihan yang paling mungkin menyelamatkan keadaan.

Pemerintah memilih jalur diplomasi. Bukan karena ingin tampil lunak, tetapi karena pembalasan dagang berisiko memperluas luka ekonomi. Hasilnya memang tidak dramatis, namun signifikan: tarif diturunkan menjadi 19 persen, bahkan menjadi nol persen bagi ribuan produk unggulan Indonesia—dari sawit, kopi, kakao, hingga tekstil.

Ini bukan kisah kemenangan besar. Ini kisah upaya bertahan agar pabrik tidak tutup dan buruh tidak kehilangan penghidupan.

Di sinilah kegagalan komunikasi elit menjadi nyata. Kebijakan yang kompleks disederhanakan secara berlebihan. Impor beras dari Amerika Serikat dijadikan simbol pengkhianatan terhadap petani, padahal volumenya nyaris tak berarti dibanding produksi nasional yang mencapai puluhan juta ton. Jagung, ayam, dan produk pertanian lain diposisikan seolah akan membanjiri pasar, padahal sebagian besar diarahkan sebagai bahan baku industri dengan spesifikasi tertentu yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi produksi dalam negeri.

Yang terjadi bukan pembiaran impor, melainkan pengelolaan rantai pasok. Namun publik tidak diajak masuk ke ruang penjelasan tersebut. Yang beredar justru kalimat-kalimat pendek yang mudah membakar emosi. Di titik ini kebijakan kehilangan konteks, dan negara kehilangan kepercayaan.

Isu data dan halal bahkan lebih sensitif. Kecemasan publik sepenuhnya sah. Namun kecemasan yang tidak dipertemukan dengan fakta mudah berubah menjadi ketakutan kolektif. ART menegaskan bahwa transfer data lintas negara tetap tunduk pada hukum nasional, dan data yang dipindahkan adalah data operasional bisnis—bukan data kependudukan. Sertifikasi halal pun tetap wajib; yang disesuaikan hanyalah mekanisme pengakuan, tanpa menghapus perlindungan konsumen.

Masalah sesungguhnya bukan pada boleh atau tidaknya publik curiga. Dalam demokrasi, curiga adalah vitamin. Persoalan muncul ketika elit ikut memelihara kecurigaan itu dengan cara berbicara parsial—mengutip satu pasal, satu angka, atau satu frasa, lalu menjadikannya vonis moral.

Negara tidak bisa dibaca dari satu pasal, sebagaimana manusia tidak bisa dihakimi dari satu kalimat. Kebijakan publik selalu lahir dari rangkaian pilihan yang tidak sempurna, dari ruang abu-abu tempat negara memilih kerugian yang paling kecil. Menghakimi tanpa membaca keseluruhan isi bukanlah kritik, melainkan pengabaian terhadap nalar itu sendiri.

ART bukan kitab suci yang kebal kritik. Ia dapat dievaluasi, diamandemen, bahkan dikoreksi. Namun kritik yang adil hanya mungkin lahir dari pembacaan yang utuh. Tanpa itu, kita hanya mengganti analisis dengan kemarahan, dan kebijakan dengan prasangka.

Bangsa yang dewasa bukan bangsa yang selalu setuju dengan pemerintah, melainkan bangsa yang mampu membaca kebijakan sebelum menolaknya. Kritik yang berangkat dari pengetahuan akan memperbaiki negara. Kritik yang lahir dari potongan emosi hanya akan memperkeruh ruang publik.

Di tengah dunia yang semakin proteksionis, kebijakan dagang tidak lagi hitam putih. Yang ada adalah pilihan-pilihan sulit yang menuntut ketenangan berpikir. Di titik ini, tugas elit bukan memperbesar kabut, melainkan membantu publik melihat medan dengan jernih.

Sebab demokrasi tidak runtuh oleh perbedaan pendapat, melainkan oleh kebiasaan berprasangka sebelum membaca. Dan dari sanalah tanggung jawab etis kita bermula.