Paradoks Aksi 27 Agustus: AMPB Pulang Membawa Komitmen DPR, Kerusuhan Terjadi Hingga Larut Malam.

Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 seharusnya menjadi contoh bahwa suara rakyat tidak harus identik dengan kerusuhan.

Ratusan warga Pati datang ke Jakarta dengan tuntutan yang sangat jelas yaitu mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman tegas terhadap koruptor. Sehari sebelum aksi, koordinator AMPB Supriyono alias Botok bahkan secara terbuka menegaskan bahwa aksi tersebut akan berlangsung damai dan tidak memiliki agenda membuat kerusuhan.

Dan faktanya, AMPB kemudian memilih membubarkan diri setelah mendapatkan komitmen tertulis dari pimpinan DPR mengenai penyelesaian RUU Perampasan Aset, dengan target paling lambat 15 Desember 2026.

Di titik inilah publik patut bertanya: Jika warga Pati sudah mendapatkan komitmen dan memilih pulang secara tertib, lalu siapa yang berkepentingan mempertahankan kericuhan hingga malam?

Kerusuhan yang terjadi setelah massa AMPB meninggalkan lokasi justru menciptakan paradoks. Aspirasi yang sejak awal dibawa dengan tuntutan pemberantasan korupsi berubah menjadi bentrokan, pembakaran, kerusakan fasilitas, dan ketegangan berkepanjangan.

Polda Metro Jaya menyatakan masih melakukan inventarisasi kerusakan akibat aksi 27 Agustus. Sementara laporan media menyebut kericuhan berlanjut setelah massa AMPB membubarkan diri.

Lebih jauh, polisi juga menyampaikan dugaan bahwa massa di luar AMPB memiliki niat berbeda. Dugaan Polisi sebagian massa selain AMPB datang dengan tujuan merusak.

Pernyataan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan, rekaman CCTV, identifikasi pelaku, dan proses hukum, bukan sekadar asumsi.

Namun ada satu fakta yang sulit diabaikan ialah AMPB sudah pergi. Kerusuhan tetap berlangsung.

Ini membuat publik berhak mempertanyakan apakah memang terdapat kelompok yang sengaja memanfaatkan momentum aksi untuk menciptakan kekacauan.

Jangan biarkan kerusuhan membajak aspirasi rakyat. Demonstrasi adalah hak konstitusional. Kritik kepada DPR juga sah. Bahkan tuntutan agar negara memperkuat pemberantasan korupsi merupakan isu yang sangat serius.

Tetapi ketika aksi berubah menjadi perusakan, pembakaran, atau kekerasan, substansi tuntutan justru tenggelam. Lebih berbahaya lagi apabila ada pihak yang sengaja masuk setelah massa utama membubarkan diri untuk menciptakan kerusuhan.

Jika benar ada kelompok yang datang bukan untuk menyampaikan aspirasi, melainkan untuk membuat kekacauan, maka tindakan tersebut bukan lagi perjuangan rakyat. Itu adalah pembajakan terhadap suara rakyat.

Rakyat Pati tidak datang ke Jakarta untuk merusak gedung DPR. Mereka datang untuk menagih komitmen politik mengenai pemberantasan korupsi. Bahkan setelah memperoleh komitmen tersebut, mereka memilih mengakhiri aksi dan pulang.

Karena itu, jangan sampai narasi publik justru dibalik. Yang damai dianggap rusuh, sementara yang membuat rusuh berlindung di balik nama rakyat.

Atas peristiwa ini, aparat harus mengungkap, bukan sekadar membubarkan. Kerusuhan pasca-aksi harus diusut secara profesional. Siapa yang melakukan pembakaran? Siapa yang merusak fasilitas? Siapa yang membawa benda berbahaya? Siapa yang pertama kali melakukan tindakan anarkis?

Apakah mereka benar-benar bagian dari massa AMPB, atau kelompok lain yang masuk setelah AMPB meninggalkan lokasi? Semua pertanyaan itu harus dijawab dengan bukti.

Kamera pengawas, rekaman media, rekaman telepon genggam warga, keterangan saksi, serta identitas orang-orang yang diamankan harus menjadi dasar penyelidikan.

Jangan ada kriminalisasi terhadap warga yang hanya menyampaikan aspirasi. Tetapi jangan pula ada impunitas terhadap mereka yang sengaja melakukan kekerasan dan perusakan.

Jika memang terbukti ada pihak yang sengaja memanfaatkan aksi untuk menciptakan kerusuhan, aparat harus bertindak tegas. Jangan biarkan perjuangan melawan korupsi dicemari oleh kelompok yang menjadikan kerusuhan sebagai tujuan.

Rakyat boleh marah. Rakyat boleh kritis. Rakyat boleh turun ke jalan. Tetapi rakyat tidak boleh dibajak oleh provokator. Dan kepada siapa pun yang mencoba menunggangi aksi rakyat untuk menciptakan kekacauan, pesannya sederhana, yaitu jangan sembunyikan agenda politik di balik nama rakyat.

Warga Pati sudah menunjukkan bahwa perjuangan bisa dilakukan dengan keberanian sekaligus kedewasaan. Mereka datang membawa tuntutan. Mereka pulang membawa komitmen. Jangan biarkan segelintir pelaku kerusuhan merampas makna perjuangan tersebut.

Karena pada akhirnya, yang harus diperangi bukan rakyat yang berbeda pendapat. Yang harus diperangi adalah korupsi, impunitas, dan siapapun yang mencoba membajak demokrasi dengan kekerasan.