Pemenuhan Guru dan Tenaga Pendidik Melalui Ekosistem Sekolah Rakyat

Pendidikan merupakan fondasi paling fundamental dalam membangun kualitas manusia sekaligus jalan panjang untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur. Untuk itu, pendidikan tidak boleh menjadi hak eksklusif yang hanya mudah dinikmati oleh kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi dan akses geografis lebih baik. Kini, di era Presiden Prabowo Subianto harapan itu terwujud melalui program Sekolah Rakyat sebagai salah satu terobosan strategis negara untuk memperluas akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program pendidikan berasrama gratis ini dirancang bukan sekadar untuk menyediakan ruang belajar, tetapi juga menjadi instrumen intervensi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Pemerintah sendiri menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diarahkan untuk memberikan akses pendidikan yang bermutu, setara, dan inklusif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Program Sekolah Rakyat tidak selesai pada tahap pembangunan, kurikulum, asrama, maupun fasilitas pembelajaran. Kualitas pendidikan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang berada di dalamnya. Untuk itu, pemenuhan tenaga pendidik dipandang oleh pemerintah sebagai prioritas utama dalam pengembangan ekosistem Sekolah Rakyat.

Langkah Kementerian Sosial yang kini mempercepat rekrutmen guru dan tenaga pendidik merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Pada 5 Agustus 2026, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menyampaikan bahwa proses rekrutmen terus berjalan dan pemerintah berkoordinasi dengan KSP, BKN, serta Kementerian PANRB untuk mempercepat pengadaan guru, termasuk melalui jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG). Skalanya pun tidak kecil, Kemensos menyebut kebutuhan sekitar 3.300 guru dan sekitar 5.000 tenaga pendidik yang mencakup wali asuh dan wali asrama. Untuk menjaga proses pembelajaran tetap berjalan selama masa transisi, pemerintah menyiapkan guru dan tenaga pendidik tamu, termasuk 207 guru untuk MPLS, 2.643 guru untuk matrikulasi, serta 4.987 tenaga pendidik tamu.

Di tengah percepatan pemenuhan tenaga pendidik, perhatian khusus harus diberikan kepada guru yang mengabdi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Mengajar di wilayah 3T bukan sekadar pekerjaan. Dalam banyak kasus, guru harus menghadapi tantangan geografis, keterbatasan fasilitas, akses teknologi yang belum optimal, serta jarak yang jauh dari pusat layanan publik. Karena itu, kebijakan pemerataan guru tidak boleh hanya menggunakan pendekatan jumlah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesulitan penugasan.

Pemerintah perlu memperkuat insentif khusus, tunjangan berbasis wilayah, kepastian karier, fasilitas tempat tinggal, akses pelatihan, perlindungan kerja, serta dukungan teknologi bagi guru yang bersedia mengabdi di daerah khusus. Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional yang menempatkan distribusi dan redistribusi guru, afirmasi bagi guru di daerah khusus, peningkatan kompetensi, serta kesejahteraan guru sebagai bagian dari penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah juga telah menegaskan pentingnya dukungan pendidikan di wilayah 3T, termasuk peningkatan kompetensi guru, pemerataan fasilitas, dan akses teknologi pembelajaran.

Dengan demikian, ekosistem Sekolah Rakyat dibangun melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Kemensos berperan dalam pengelolaan program, sementara Kemendikdasmen mendukung aspek kurikulum, tenaga pendidik, dan penguatan mutu pendidikan. Sinergi ini penting agar program dapat terlaksana dengan baik dang memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, data sosial ekonomi harus digunakan secara akurat untuk memastikan anak-anak yang paling membutuhkan benar-benar mendapatkan manfaat. Sistem DTSEN yang menggunakan pengelompokan desil kesejahteraan dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan afirmasi lebih tepat sasaran.

Upaya pemerintah harus didukung dalam mempercepat pemenuhan tenaga pendidik Sekolah Rakyat. Namun, percepatan rekrutmen juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan. Guru Sekolah Rakyat harus memperoleh kepastian status, kesempatan pengembangan profesi, perlindungan kerja, fasilitas yang layak, serta penghargaan yang sepadan dengan tanggung jawabnya. Bahkan, pemerintah telah memiliki regulasi mengenai tunjangan profesi guru Sekolah Rakyat sebagai bentuk penghargaan terhadap profesionalitas guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi.

Pada akhirnya, keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga rentan dan prasejahtera bukanlah bentuk belas kasihan. Ini merupakan kewajiban negara untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, program ini patut didukung karena membawa pendidikan lebih dekat kepada kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi dan sosial paling besar. Dukungan publik juga harus disertai pengawalan konstruktif. Pemerintah perlu memastikan bahwa percepatan pemenuhan guru berjalan dengan standar kompetensi yang kuat, proses rekrutmen yang transparan, distribusi tenaga pendidik yang adil, serta kesejahteraan yang memadai.

Kesimpulannya, percepatan pemenuhan tenaga pendidik melalui ekosistem Sekolah Rakyat layak ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis pembangunan manusia Indonesia. Bukan sekadar program pendidikan, tetapi sebagai investasi untuk memutus rantai kemiskinan, memperluas mobilitas sosial, dan memastikan bahwa cita-cita keadilan sosial benar-benar dirasakan hingga pelosok negeri.