Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026. Salah satu fokus utama kebijakan tersebut adalah pemberian diskon tarif transportasi dengan total alokasi anggaran mencapai Rp911,16 miliar yang bersumber dari APBN dan non-APBN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat selama periode mudik sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Total alokasi anggaran sebesar Rp911,16 miliar dialokasikan khusus untuk diskon tarif transportasi guna menggenjot mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026).
Diskon Berbagai Moda Transportasi
Stimulus transportasi akan berlaku selama Maret hingga April 2026 dan mencakup berbagai moda angkutan, baik darat, laut, maupun udara.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan diskon sebesar 30 persen dari tarif normal untuk periode perjalanan 14 hingga 29 Maret 2026. Program ini ditargetkan menjangkau 1,2 juta penumpang.
Untuk transportasi udara, pemerintah memberikan diskon tarif tiket pesawat kelas ekonomi domestik sebesar 17 hingga 18 persen. Kebijakan ini diproyeksikan dapat dimanfaatkan oleh sekitar 3,3 juta penumpang.
Di sektor penyeberangan, pemerintah membebaskan biaya jasa kepelabuhanan hingga 100 persen bagi penumpang ASDP Indonesia Ferry selama periode 12 hingga 31 Maret 2026. Program ini ditargetkan memfasilitasi mobilitas 2,4 juta penumpang dan hampir 1 juta kendaraan.
Sementara itu, PT PELNI memberikan potongan tarif sebesar 30 persen untuk perjalanan kapal laut pada 11 Maret hingga 5 April 2026, dengan target 445 ribu penumpang.
Skema Kerja Fleksibel untuk Kurangi Kepadatan
Selain diskon transportasi, pemerintah juga menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement selama lima hari, yakni pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan dapat diadopsi oleh sektor swasta sesuai kebijakan masing-masing perusahaan.
Penerapan WFA diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik dan arus balik, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan.
Bantuan Pangan untuk Jaga Daya Beli
Sebagai bagian dari stimulus yang lebih luas, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari desil 1 hingga 4. Setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan, mulai Ramadan atau Februari 2026.
Program ini memiliki estimasi anggaran sebesar Rp11,92 triliun dan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah selama Ramadan dan Idul Fitri.
Melalui rangkaian kebijakan ini, pemerintah berharap momentum Lebaran 2026 dapat menjadi pendorong aktivitas ekonomi nasional, sekaligus memastikan masyarakat dapat merayakan hari raya dengan lebih nyaman, aman, dan terjangkau.
Komentar (0)
Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.