Pemerintah Bangun RKD dan Revitalisasi 72 Sekolah Pasca Banjir di Pidie Jaya

Pemerintah terus mempercepat pemulihan sektor pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya setelah banjir besar yang terjadi pada akhir 2025 merusak sejumlah fasilitas sekolah. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan ruang kelas darurat serta program revitalisasi puluhan sekolah yang terdampak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, resmikan enam Ruang Kelas Darurat (RKD) di SMA Negeri 2 Meureudu. Fasilitas tersebut dibangun untuk mendukung kegiatan belajar mengajar sementara sambil menunggu proses rekonstruksi gedung sekolah permanen.

Sebelumnya, para siswa di sekolah tersebut harus mengikuti kegiatan belajar di tenda darurat setelah bangunan sekolah rusak dan tertimbun material banjir. Dengan adanya RKD, siswa kini dapat kembali belajar di ruang kelas yang dilengkapi meja, kursi, dan papan tulis.

Selain meresmikan ruang kelas darurat, pemerintah juga menyalurkan bantuan buku pembelajaran serta Bantuan Pendidikan Tahun 2026 sebesar Rp25 juta untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

Secara keseluruhan, pemerintah telah membangun 21 Ruang Kelas Darurat di lima sekolah di Kabupaten Pidie Jaya sebagai bagian dari upaya pemulihan pendidikan pascabencana.

Di sisi lain, pemerintah juga menjalankan program revitalisasi sarana pendidikan di wilayah tersebut. Sebanyak 72 satuan pendidikan di Pidie Jaya telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) program revitalisasi tahun 2026 dengan total nilai Rp86,7 miliar.

Dari jumlah tersebut, 62 sekolah akan direhabilitasi melalui mekanisme swakelola, sedangkan 10 sekolah lainnya dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat. Program ini mencakup perbaikan hingga pembangunan ulang bangunan sekolah yang rusak akibat banjir.

Salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi adalah SD Negeri 8 Meureudu yang memperoleh rehabilitasi 12 ruang kelas. Sementara itu, SMA Negeri 2 Meureudu akan mendapatkan pembangunan gedung sekolah baru dengan nilai anggaran sekitar Rp7,9 miliar.

Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang dapat selesai sebelum tahun ajaran baru pada Juni 2026. Sementara itu, sekolah dengan kerusakan berat atau yang memerlukan relokasi ditargetkan rampung pada November 2026.

Secara nasional, program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 memiliki anggaran sekitar Rp14 triliun untuk memperbaiki sekitar 11.000 satuan pendidikan di berbagai daerah, terutama sekolah yang terdampak bencana serta berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).