Pemerintah Indonesia resmi membebaskan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) serta sejumlah bahan baku plastik guna menjaga stabilitas industri dan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa tarif bea masuk LPG diturunkan dari 5% menjadi 0%. Kebijakan ini bertujuan memberikan alternatif bahan baku bagi industri petrokimia yang selama ini bergantung pada nafta.
“Impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0%, sehingga industri bisa memperoleh bahan baku alternatif,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta.
Selain LPG, pemerintah juga menghapus bea masuk untuk sejumlah bahan baku plastik, seperti polypropylene, polyethylene, Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE), dan High-Density Polyethylene (HDPE). Langkah ini diambil untuk menekan biaya produksi dan menjaga harga produk plastik tetap stabil di pasar.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket percepatan ekonomi yang dijalankan melalui satuan tugas (satgas) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Aturan teknisnya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Pemerintah menetapkan kebijakan ini berlaku selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi ekonomi ke depan.
Selain insentif fiskal, pemerintah juga berencana menyederhanakan proses perizinan impor bahan baku plastik guna mempercepat distribusi dan memberikan kepastian bagi pelaku industri.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap biaya produksi industri plastik dapat ditekan, pasokan bahan baku tetap terjaga, serta harga produk yang beredar di masyarakat tetap terjangkau.
Komentar (0)
Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.