Pemerintah Evaluasi Kinerja dan Bahas Ketahanan Energi dalam Rapat Kerja di Istana

Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 8 April 2026.

Rapat tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah sekaligus membahas langkah strategis menghadapi dinamika global. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun terakhir, pemerintah telah menjalankan berbagai program dan kebijakan yang dinilai berjalan cukup baik, meskipun dihadapkan pada kondisi global yang tidak pasti.

Presiden juga menyoroti situasi dunia yang dipengaruhi konflik dan ketegangan geopolitik, termasuk dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan harga energi. Meski demikian, berdasarkan laporan yang diterima dari para menteri, kondisi nasional dinilai relatif stabil.

Terkait ketahanan energi, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas, terutama dalam periode 12 bulan ke depan yang dianggap krusial. Kebijakan yang disiapkan antara lain pengendalian konsumsi bahan bakar serta keberlanjutan subsidi energi bagi sebagian besar masyarakat.

Selain itu, Presiden mengingatkan kembali proyeksi United Nations mengenai potensi krisis global di sektor pangan, energi, dan air. Pemerintah disebut terus mendorong upaya menuju kemandirian energi serta pemanfaatan sumber daya domestik.

Dalam aspek tata negara, Presiden menekankan pentingnya penegakan hukum dan konstitusi sebagai dasar kehidupan bernegara. Ia juga menyinggung konsensus nasional yang terbentuk melalui Sumpah Pemuda dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi persatuan bangsa.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menginstruksikan evaluasi terhadap izin usaha pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan. Izin yang dinilai tidak memenuhi ketentuan diminta untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Presiden menargetkan laporan hasil evaluasi dapat disampaikan dalam waktu satu minggu.

Rapat kerja ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di tengah tantangan global yang berkembang.