Pemerintah Siapkan Perumahan Rakyat di Lahan Strategis

Pemerintah akan memanfaatkan lahan negara di kawasan strategis untuk pembangunan perumahan rakyat sebagai upaya memperluas akses hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara.

Menurut Maruarar, Presiden juga meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk segera menyiapkan lahan-lahan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan. Sementara itu, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan akan didukung oleh lembaga investasi negara Danantara.

Pemerintah saat ini telah mulai mengidentifikasi sejumlah lahan potensial milik negara, termasuk di kawasan Tanah Abang serta beberapa titik di Bandung.

Sebagai langkah awal, pembangunan perumahan telah dimulai di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, dengan jumlah sekitar 324 unit. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026.

Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga menyiapkan tambahan sekitar 500 unit hunian di wilayah Jakarta. Pemerintah juga merencanakan proyek serupa di Bandung yang akan mulai dipersiapkan dalam waktu dekat.

Secara keseluruhan, jumlah hunian yang tengah dipersiapkan saat ini mencapai sekitar 824 unit.

Di sisi lain, pemerintah juga akan meningkatkan program renovasi rumah bagi masyarakat miskin. Maruarar menyebutkan bahwa jumlah rumah yang direnovasi ditargetkan meningkat dari 45.000 unit pada tahun sebelumnya menjadi 400.000 unit pada 2026.

Program tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik guna memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

Selain peningkatan jumlah, cakupan program juga diperluas. Jika pada tahun sebelumnya sekitar 220 kabupaten/kota belum mendapatkan program bedah rumah, maka pada tahun ini seluruh wilayah di Indonesia akan memperoleh program tersebut.

Pemerintah menilai kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan serta menggerakkan perekonomian daerah.