Penanganan Krisis Air Bersih dan Bencana Karhutla di Kalimantan Selatan

Krisis air bersih dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan terpadu, cepat, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut bukan hanya menyangkut persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta kualitas kehidupan warga.

Data BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa hingga 10 September 2026 masih terdapat sejumlah wilayah yang mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari atau masuk kategori kekeringan ekstrem. Kondisi tersebut antara lain ditemukan di bagian selatan dan barat daya Kalimantan Selatan. BMKG mengingatkan bahwa kekeringan berkepanjangan meningkatkan risiko krisis air bersih, kekeringan pertanian, sekaligus potensi karhutla.

Tekanan terhadap ketersediaan air juga nyata dirasakan masyarakat. Di Kabupaten Banjar, misalnya, BPBD hingga 9 September 2026 telah mendistribusikan 2.146.350 liter air bersih kepada masyarakat di 54 desa yang tersebar pada 15 kecamatan, sekaligus menyediakan 130 tandon air untuk membantu penampungan kebutuhan warga.

Di Banjarbaru, pemerintah kota juga turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang sumurnya mengering akibat kemarau berkepanjangan. Sementara di Tabalong, BPBD bersama unsur kepolisian, TNI dan pihak swasta turut menyalurkan air siap minum kepada warga terdampak kekeringan.

Situasi pasokan air juga menjadi perhatian di Kota Banjarmasin. Intrusi air laut ke sumber air baku Sungai Martapura menyebabkan kadar garam dilaporkan mencapai 8.000 miligram per liter, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan pengolahan air baku dan menyebabkan distribusi air bersih di sejumlah wilayah pelayanan turun sekitar 40–60 persen. Pemerintah kota bersama pengelola air minum pun telah menyiapkan langkah strategis bersama pemerintah pusat.

Pada saat yang sama, ancaman karhutla juga masih serius. BPBD Kalimantan Selatan mencatat hingga 10 September 2026 terdapat 2.963 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 20.206,06 hektare. Kabupaten Banjar, Banjarbaru dan Tanah Laut termasuk wilayah dengan luasan terdampak besar. Sejumlah titik masih mengeluarkan asap karena berada di kawasan gambut yang membutuhkan proses pemadaman dan pendinginan lebih lama.

Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai langkah. BNPB memperkuat operasi penanganan karhutla, termasuk dukungan patroli udara dan 43 kali operasi water bombing di Kalimantan Selatan hingga 15 September 2026 dengan total sekitar 172.000 liter air yang dijatuhkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengintensifkan ratusan personel serta puluhan pompa untuk pemadaman dan pembasahan kawasan rawan karhutla.

Namun, penanganan darurat harus terus diperkuat karena kondisi atmosfer masih sangat kering. BMKG pada pertengahan September 2026 mencatat sekitar 81 persen Zona Musim Indonesia telah memasuki musim kemarau, sementara Kalimantan bagian selatan termasuk wilayah yang mengalami hari tanpa hujan panjang. BMKG juga memperingatkan bahwa kombinasi kondisi kering dan El Niño meningkatkan potensi karhutla serta penyebaran asap.

Dampak kesehatan masyarakat pun tidak boleh diabaikan. Di Banjarmasin, Dinas Kesehatan mencatat 38.407 kasus ISPA hingga pertengahan Agustus 2026, dengan sekitar 1.875 warga dalam satu pekan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan akibat gejala ISPA. Pada 9 September, kualitas udara Banjarmasin bahkan tercatat pada angka ISPU 298 atau kategori sangat tidak sehat sehingga pemerintah memperpanjang pembelajaran jarak jauh untuk melindungi peserta didik. Oleh karena itu, langkah pemerintah perlu diarahkan pada tiga agenda besar sekaligus.

Pertama, menjamin pasokan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Mobilisasi tangki air, tandon, sumber air alternatif dan dukungan lintas kementerian/lembaga harus dilakukan secara cepat pada desa dan kelurahan yang mengalami kekeringan. Data kebutuhan air harus diperbarui setiap hari agar distribusi tepat sasaran dan tidak menunggu kondisi masyarakat semakin kritis.

Kedua, memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dari kabut asap. Puskesmas dan fasilitas kesehatan harus disiapkan sebagai pusat layanan bagi warga terdampak, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan. Distribusi masker, penyediaan ruang aman dari asap, pemantauan kualitas udara dan layanan kesehatan bergerak perlu terus diperluas. Langkah seperti yang dilakukan Pemkot Banjarmasin melalui pembagian sedikitnya 4.200 masker, penyiapan layanan kesehatan serta posko lapangan menunjukkan pentingnya respons cepat pemerintah di tingkat masyarakat.

Ketiga, penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan harus berjalan tegas berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah api muncul. Pencegahan, pengawasan kawasan rawan, penelusuran sumber api dan proses hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum harus menjadi bagian dari satu sistem penanggulangan.

Dengan kata lain, krisis air bersih dan karhutla di Kalimantan Selatan harus dipandang sebagai satu rangkaian persoalan yang saling berkaitan. Kekeringan memperbesar risiko kebakaran, kebakaran menghasilkan asap yang mengancam kesehatan, sementara kondisi lingkungan yang rusak semakin memperberat persoalan sumber daya air.

Penanganan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, aparat penegak hukum, TNI-Polri, tenaga kesehatan, dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci agar Kalimantan Selatan dapat melewati tekanan kekeringan dan karhutla dengan dampak seminimal mungkin.