Penegakan Akurasi Data Manifest Kapal Penumpang Demi Keselamatan Pelayaran

Keselamatan pelayaran tidak boleh menjadi kompromi. Di tengah tingginya aktivitas transportasi laut Indonesia sebagai negara kepulauan, ketepatan data manifest penumpang dan kendaraan harus ditempatkan sebagai bagian fundamental dari sistem keselamatan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Pemerintah patut didukung dalam memperketat pengawasan terhadap akurasi manifest kapal penumpang. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 19 Agustus 2026 menegaskan bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak akan diterbitkan apabila data manifest penumpang, kendaraan, dan muatan belum tervalidasi. Pemerintah juga mengarahkan pengelolaan manifest menuju sistem data tunggal dengan pembaruan dan validasi secara waktu nyata.

Kebijakan tersebut menjadi semakin penting karena data investigasi menunjukkan bahwa persoalan manifest masih menjadi salah satu titik lemah keselamatan pelayaran. KNKT dalam capaian kinerja 2025 mencatat delapan investigasi kecelakaan pelayaran, terdiri dari enam kapal tenggelam, satu kapal terbakar, dan satu tabrakan. KNKT juga mengidentifikasi kelemahan sistem manifest penumpang sebagai salah satu isu keselamatan yang masih ditemukan.

Urgensi akurasi manifest terlihat nyata dalam insiden KMP Putri Yasmin pada 12 Agustus 2026. Data awal yang diterima Basarnas mencatat 131 orang di atas kapal, sementara dalam operasi pencarian dan pertolongan kemudian dievakuasi 212 orang, terdiri dari 211 orang selamat dan satu orang meninggal dunia. Perbedaan data tersebut menunjukkan bahwa ketidakakuratan manifest dapat secara langsung mempersulit pekerjaan tim SAR dalam menentukan siapa yang harus dicari, siapa yang telah dievakuasi, dan apakah operasi pencarian masih harus dilanjutkan.

Oleh karena itu, manifest harus dipandang sebagai instrumen keselamatan dan penyelamatan jiwa. Dalam keadaan darurat, data tersebut menjadi rujukan bagi Syahbandar dan tim SAR untuk mengetahui jumlah orang yang berada di kapal serta mempercepat proses identifikasi korban. KNKT menegaskan bahwa manifest yang valid juga berkaitan dengan pencocokan tiket, pencegahan penumpang tidak terdaftar, serta kepastian administrasi bagi korban dan keluarga.

Data KNKT yang dirilis September 2026 juga menunjukkan besarnya tantangan keselamatan kapal Ro-Ro. Berdasarkan investigasi periode 2003 hingga Agustus 2026, terdapat 46 kecelakaan kapal Ro-Ro di perairan Indonesia. Dalam rangkaian investigasi tersebut, KNKT menemukan persoalan antara lain terkait muatan, pengawasan barang berbahaya, kelebihan muatan, serta akurasi manifest.

Fakta tersebut memperkuat prinsip bahwa tidak boleh ada kepentingan komersial yang mengalahkan keselamatan manusia. Pemerintah bahkan telah menyampaikan prinsip bahwa keberangkatan harus ditunda atau dibatalkan apabila ditemukan kondisi kritis yang belum diselesaikan. Dengan kata lain, lebih baik kapal tidak berangkat daripada kapal berlayar dalam kondisi yang berpotensi membahayakan penumpang.

Langkah berikutnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar ditegakkan secara konsisten. Operator yang terbukti memanipulasi manifest, membawa penumpang melebihi kapasitas, mengabaikan pemeriksaan keselamatan, atau tidak menyediakan sarana keselamatan sebagaimana dipersyaratkan harus dikenai sanksi tegas sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, melainkan untuk menciptakan efek pencegahan. Pelaku usaha harus memahami bahwa keuntungan dari menambah penumpang atau mempercepat keberangkatan tidak pernah sebanding dengan risiko hilangnya nyawa manusia.

Pada saat yang sama, pengawasan tidak boleh hanya berhenti di pintu pelabuhan. Sistem manifest harus terintegrasi sejak pembelian tiket, proses check-in, pemeriksaan di pelabuhan, keberangkatan, hingga proses penyelamatan ketika terjadi keadaan darurat. Setiap perubahan jumlah penumpang, kendaraan, maupun muatan harus tercatat dan tervalidasi.

Pemerintah juga perlu memperkuat pemeriksaan sarana penolong, alat pemadam kebakaran, alat keselamatan jiwa, kapasitas kapal, kompetensi awak, serta kesiapan prosedur keadaan darurat. Keselamatan harus menjadi sistem yang bekerja sebelum kapal berangkat, selama pelayaran, dan sampai seluruh penumpang tiba di tujuan.

Data Mahkamah Pelayaran menunjukkan bahwa pada periode 2020–2026 terdapat 111 kejadian kecelakaan kapal yang menjadi perkara pemeriksaan, terdiri antara lain dari 40 tabrakan, 28 tenggelam, 24 kandas, dan 20 kebakaran. Kapal penumpang feri/Ro-Ro tercatat sebanyak 20 kapal dalam objek pemeriksaan pada periode tersebut.

Angka-angka tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan pelayaran membutuhkan pengawasan yang konsisten dan tidak boleh bersifat seremonial.

Indonesia membutuhkan budaya keselamatan yang menempatkan nyawa manusia di atas target keberangkatan, keuntungan perusahaan, maupun kepentingan operasional. Ketegasan pemerintah dalam memastikan manifest akurat, menunda keberangkatan apabila persyaratan keselamatan tidak terpenuhi, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran merupakan bagian penting dari upaya membangun transportasi laut yang aman dan terpercaya.

Keselamatan pelayaran pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau operator kapal. Ini adalah tanggung jawab bersama. Namun, negara harus hadir sebagai regulator dan pengawas yang memastikan setiap kapal yang membawa masyarakat benar-benar memenuhi standar keselamatan.

Manifest yang akurat bukan sekadar angka di atas kertas. Di balik setiap nama terdapat manusia, keluarga, dan hak untuk kembali ke rumah dengan selamat. Dengan demikian, penegakan keselamatan pelayaran harus tegas, konsisten, dan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan bisnis.