Penguatan Strategi Penanganan Karhutla, Presiden Prabowo Undang Akademisi ke Istana

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut, bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi. Persoalannya jauh lebih kompleks: menyangkut tata kelola ekosistem, kondisi muka air gambut, aktivitas manusia, cuaca, hingga sistem pencegahan dan respons di lapangan.

Karena itu, langkah Presiden Prabowo Subianto mengundang akademisi dan para pakar ke Istana Merdeka pada 24 September 2026 untuk membahas pengelolaan gambut dan pencegahan karhutla menjadi sinyal penting bahwa pemerintah ingin mencari solusi berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman para ahli.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendengarkan masukan dari akademisi berbagai perguruan tinggi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pembahasan mencakup tiga aspek utama: penanganan ketika kebakaran terjadi, perlindungan ekosistem gambut, serta pemilihan tanaman dan varietas yang sesuai untuk dibudidayakan di kawasan gambut.

Pendekatan ini penting karena karakter gambut berbeda dengan lahan biasa. Api pada gambut dapat bertahan di bawah permukaan sehingga setelah api terlihat padam, bara masih dapat menyala kembali ketika kondisi mengering.

Data Kementerian Kehutanan per 25 September 2026 menunjukkan tantangan tersebut masih nyata. Hingga 24 September pukul 21.15 WIB, terdeteksi 575 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Kalimantan Tengah mencatat 261 hotspot, sedangkan Kalimantan Barat 26, Sumatera Selatan 25, Kalimantan Selatan 9, sementara Riau dan Jambi tercatat nihil hotspot high confidence. Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan dan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas area terbakar.

Data SiPongi juga mencatat bahwa luas indikasi karhutla sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Justru dalam konteks itulah, keterlibatan langsung Presiden dalam membahas solusi bersama akademisi menjadi relevan. Pemerintah tidak cukup hanya meningkatkan operasi pemadaman, tetapi perlu memperkuat pencegahan dari sumber persoalan.

Kementerian Kehutanan saat ini mengerahkan 61 armada udara untuk mendukung penanganan karhutla, terdiri dari 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca serta 44 unit untuk water bombing. Di lapangan, Manggala Agni bekerja bersama BNPB, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha dan berbagai pihak lainnya.

Dalam diskusi di Istana, Presiden Prabowo juga memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Kementerian Kehutanan menyebut penguatan kelembagaan tersebut diarahkan untuk memperbesar porsi pencegahan, mengedepankan ilmu pengetahuan, serta memperkuat keterlibatan masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran.

Hal ini merupakan pendekatan yang penting. Pencegahan yang efektif harus dilakukan sebelum api membesar: menjaga ekosistem gambut tetap terkelola, memperkuat deteksi dini, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta memastikan respons cepat ketika muncul indikasi kebakaran.

Masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan rawan memiliki posisi strategis dalam mendeteksi asap atau titik api sejak dini. Karena itu, pendekatan berbasis masyarakat dapat menjadi pelengkap penting bagi teknologi satelit, patroli udara, groundcheck, hingga operasi pemadaman.

Pemerintah sendiri menyatakan bahwa penguatan pendekatan berbasis masyarakat tersebut akan melengkapi sistem yang sudah berjalan, termasuk deteksi dini, patroli, pemadaman darat dan udara, operasi modifikasi cuaca serta penegakan hukum.

Dengan demikian, persoalan karhutla tidak semata-mata ditempatkan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, akademisi dan masyarakat dapat ditempatkan dalam satu ekosistem pencegahan yang saling terhubung.

Hal yang patut dicermati dari langkah Presiden Prabowo adalah kemauan untuk membawa persoalan teknis dan lingkungan ke meja diskusi bersama para ahli. Kebijakan publik yang menyangkut ekosistem gambut memang membutuhkan kombinasi antara keputusan politik, kapasitas birokrasi, teknologi, riset dan pengetahuan lapangan.

Oleh karena itu, mendengarkan akademisi bukan sekadar seremoni. Jika masukan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan, kelembagaan dan program konkret, maka diskusi di Istana dapat menjadi bagian dari proses memperkuat sistem pengendalian karhutla Indonesia.

Tantangan karhutla memang masih besar. Bahkan data terbaru menunjukkan kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah dan kondisi asap masih memengaruhi kualitas udara serta jarak pandang di beberapa kawasan. Tetapi justru karena persoalannya kompleks, pemerintah membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

Langkah Presiden Prabowo mempertemukan akademisi, pemerintah dan unsur terkait menunjukkan bahwa penanganan karhutla diarahkan tidak hanya pada memadamkan api, tetapi juga mencegah api muncul kembali.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi di lapangan. Jika penguatan kelembagaan, riset, pencegahan berbasis desa, pengelolaan gambut, deteksi dini dan penegakan aturan dapat berjalan secara terpadu, Indonesia memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman karhutla secara berkelanjutan. Inilah bukti bahwa Presiden Prabowo mendengar masukan dari para ahli. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengetahuan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.