Penyadapan Dari Tahun 2023? Listyo Sigit Sudah Kapolri, Pidato Jokowi: “Ingin Mereka Menuju Kemana Saya Juga Ngerti”

Ada satu pertanyaan politik yang patut dibuka kembali: apa sebenarnya makna pernyataan Joko Widodo pada 2023, ketika ia mengatakan, “Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti.”

Pernyataan tersebut menarik untuk ditelaah karena pada tahun 2023, Listyo Sigit Prabowo sudah menjabat sebagai Kapolri. Artinya, ketika Presiden menyampaikan pernyataan tersebut, institusi kepolisian berada di bawah kepemimpinan Listyo Sigit.

Namun, apakah pernyataan itu berkaitan dengan informasi intelijen, pengawasan politik, atau dugaan penyadapan terhadap tokoh-tokoh tertentu? Sampai ada bukti yang dapat diverifikasi, hubungan tersebut tidak boleh dianggap sebagai fakta. Justru di sinilah persoalan politik dan hukum harus diuji secara terbuka.

Pertanyaannya bukan semata-mata siapa yang mengetahui informasi, melainkan siapa yang mengumpulkan, melalui kewenangan apa, untuk kepentingan siapa, dan apakah prosesnya sesuai hukum?

Pernyataan seorang Presiden dalam ruang publik tidak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan yang sedang berjalan. Pada 2023, Indonesia memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. Persaingan antar kelompok politik meningkat, konfigurasi koalisi berubah, dan pengaruh Presiden dalam dinamika politik nasional menjadi bahan perbincangan.

Pada periode yang sama, Listyo Sigit masih memimpin Polri. Ia dilantik Jokowi sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021. Bahkan, dalam Rapim Polri 2023, Listyo menyampaikan komitmen kepolisian untuk mengawal kebijakan pemerintah.

Berikut isi pidato Jokowi yang disampaikan pada 16 September 2023 saat membuka Rakernas Seknas Jokowi di Hotel Salak, Bogor. “Dalamnya partai saya tau, ingin mereka menuju kemana saya juga tahu. Informasi yang saya terima komplit, dari intelijen saya ada, dari intelijen Polri ada BIN, dari intelijen di TNI saya punya BAIS, dan informasi-informasi diluar itu. Angka, data, survey, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya milik Presiden.”

Di sinilah muncul persoalan yang layak diuji, bagaimana batas antara informasi intelijen untuk kepentingan negara dan pengumpulan informasi yang berpotensi digunakan untuk kepentingan politik?

Kalimat “ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti” tidak otomatis membuktikan adanya operasi penyadapan. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan dugaan praktik pengawasan ilegal yang kini mencuat, pernyataan tersebut layak ditempatkan dalam kajian lebih luas mengenai akuntabilitas kekuasaan. Karena dalam negara hukum tidak boleh membiarkan informasi rahasia berubah menjadi alat untuk mengendalikan kehidupan politik.

Perkembangan pada November 2026 membawa persoalan ini ke tingkat yang jauh lebih serius. Ada satu koreksi penting, informasi penyidikan yang dipublikasikan sejauh ini menunjuk periode 2025–2026, bukan 2023. Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa dugaan operasi penyadapan tersebut sudah berlangsung sejak 2023 atau merupakan pelaksanaan dari pernyataan Jokowi.

Tetapi fakta bahwa Listyo sudah menjabat Kapolri pada 2023 membuat pertanyaan tentang tata kelola intelijen, pengawasan internal, dan pertanggungjawaban institusi Polri tetap relevan. Dugaan publik mengenai penyadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit semenjak tahun 2023 harus dijawab melalui mekanisme hukum yang berlaku. Jika benar, ungkapkan ke publik agar tidak menambah polemik berkepanjangan.

Ada fakta historis yang juga perlu diperhatikan. Sebelum menjadi Kapolri, Listyo pernah bertugas sebagai ajudan Presiden Jokowi pada 2014–2016. Kemudian, Jokowi mengusulkannya sebagai calon Kapolri pada Januari 2021 dan melantiknya pada 27 Januari 2021. Inilah inti persoalan yang tidak boleh dihindari.

Pada 12 November 2026, persoalan tersebut bahkan menjadi agenda Komisi III DPR. Ketua Komisi III Habiburokhman meminta Kapolri Suyudi Ario Seto membuka fakta dugaan penyadapan dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Dalam rapat yang sama, Kapolri memaparkan luasnya kelompok yang diduga menjadi sasaran pengawasan, termasuk lingkungan Istana, DPR, kementerian, KPK, kejaksaan, dan internal Polri.

Artinya, persoalan ini tidak lagi cukup dilihat sebagai konflik antar pejabat kepolisian. Ini menyangkut perlindungan institusi negara dan hak konstitusional masyarakat.

Meski demikian, satu persoalan politik tidak bisa diabaikan. Ketika seseorang pernah berada di pusat kekuasaan, memiliki akses terhadap institusi negara, dan kemudian muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan institusi tersebut, publik berhak meminta penjelasan.

Penyadapan ilegal telah terbukti, siapa yang memerintahkan? Siapa yang menerima hasilnya? Siapa yang memanfaatkannya? Dan untuk kepentingan siapa seluruh informasi itu dikumpulkan?

Jangan sampai demokrasi Indonesia hanya terlihat bebas di atas kertas, sementara di balik layar ada praktik pengawasan yang tidak diketahui rakyat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, jabatan Kapolri bukan kekuasaan pribadi. Jabatan Presiden bukan pula legitimasi untuk menguasai seluruh informasi warga negara.

Negara tidak boleh menjadi alat perlindungan bagi kepentingan kelompok. Kepolisian tidak boleh menjadi instrumen politik siapa pun. Dan hukum tidak boleh tunduk kepada siapapun, termasuk mereka yang pernah berada di puncak kekuasaan. Oleh sebab itu, dugaan publik mengenai penyadapan dilakukan dari sebelum tahun 2025 wajib diungkap ke publik agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.