Percepatan Bedah Rumah: Negara Hadir Memastikan Hunian Layak Dari Papua Hingga Jakarta

Rumah layak huni bukan sekadar tempat berlindung, tetapi bagian penting dari kualitas hidup, kesehatan, keamanan, dan produktivitas keluarga. Karena itu, percepatan Program Bedah Rumah dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan program di Papua sekaligus menangani RTLH di kawasan perkotaan Jakarta menunjukkan bahwa persoalan perumahan membutuhkan kebijakan yang menjangkau wilayah dengan karakteristik berbeda.

Di Papua, Kementerian PKP pada 2026 mengalokasikan 5.133 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Angka tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan alokasi 851 unit pada 2025. Pemerintah saat ini memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengejar penyelesaian seluruh target tersebut hingga akhir 2026.

Percepatan di Papua memiliki tantangan tersendiri. Kondisi geografis, keterbatasan akses menuju lokasi penerima, serta distribusi material ke wilayah pedalaman membuat pelaksanaan pembangunan tidak semudah di kawasan perkotaan. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, fasilitator masyarakat, dinas teknis, hingga lembaga perbankan menjadi penting untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada penerima.

Kebijakan tersebut juga perlu dilihat dalam konteks kebutuhan perumahan Papua yang masih besar. Kementerian PKP mencatat program BSPS di kawasan Papua Raya pada 2026 mencapai 22.379 unit, jauh meningkat dibandingkan 1.656 unit pada 2025. Data pemerintah juga menunjukkan masih terdapat sekitar 71.500 RTLH di Provinsi Papua, sementara persentase RTLH di Papua disebut mencapai 32,5 persen.

Dengan demikian, peningkatan alokasi bukan hanya soal menambah angka bantuan, tetapi merupakan upaya memperkecil kesenjangan kualitas hunian antara wilayah perkotaan, pedalaman, kepulauan, dan kawasan perbatasan.

Persoalan RTLH ternyata tidak hanya berada di daerah terpencil. Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional juga masih menghadapi persoalan hunian tidak layak.

Pada 2026, alokasi Program Bedah Rumah untuk DKI Jakarta meningkat menjadi 10.300 unit, dari hanya 158 unit pada 2025. Sebanyak 10.000 unit dialokasikan untuk kawasan perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir. Alokasi perkotaan tersebut dibagi masing-masing 2.000 unit untuk Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Data yang disampaikan dalam kunjungan Kementerian PKP bersama BPS pada September 2026 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 821.800 rumah tangga di Jakarta yang menempati RTLH, dengan sekitar 174.100 rumah berada di Jakarta Utara. Sekitar 55 persen RTLH tersebut masih menggunakan atap asbes.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perumahan di Jakarta bukan sekadar masalah estetika kawasan. Rumah yang struktur bangunannya rapuh, bocor, tidak memiliki fondasi memadai, atau menggunakan material yang sudah rusak dapat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan keluarga.

Karena itu, program Bedah Rumah mempunyai dimensi sosial yang lebih luas. Perbaikan rumah dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih aman dan sehat sekaligus membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu hal penting dari pelaksanaan program ini adalah upaya menghubungkan perbaikan rumah dengan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Kementerian PKP menyatakan bahwa penerima Bedah Rumah juga didorong memperoleh kepastian legalitas hunian melalui sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta akses terhadap KUR Perumahan. Artinya, pendekatan yang dibangun tidak berhenti pada memperbaiki atap, dinding, lantai, atau struktur bangunan, tetapi berusaha memperkuat ekosistem kesejahteraan penerima manfaat.

Aspek transparansi juga menjadi perhatian. Mekanisme Pemilihan Toko Terbuka atau "Tender Rakyat" diterapkan untuk pengadaan material. Di Pejagalan, Jakarta Utara, proses tersebut menghasilkan efisiensi sekitar Rp12,384 juta atau 7,08 persen, yang menurut Kementerian PKP akan dikembalikan untuk manfaat kelompok masyarakat penerima bantuan.

Sementara itu, secara nasional pemerintah mengalokasikan sekitar Rp8,3 triliun untuk program BSPS 2026. Besaran bantuan reguler mencapai Rp20 juta per unit, sedangkan bantuan di Papua dan Maluku Utara dapat mencapai Rp25 juta dan bahkan hingga Rp40 juta untuk wilayah pegunungan, pulau kecil, serta daerah terluar sesuai karakteristik kebutuhan pembangunan.

Besarnya anggaran dan alokasi tentu harus diikuti dengan kecepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, kualitas bangunan, serta pengawasan.

Data September 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan di Papua masih perlu dikejar. Karena itu, langkah Kementerian PKP memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, merekrut fasilitator, serta mencari solusi atas persoalan distribusi material merupakan bagian penting dari percepatan program.

Disinilah ukuran keberhasilan program tidak semata-mata berapa banyak rumah yang dialokasikan, melainkan berapa banyak keluarga yang akhirnya dapat tinggal di rumah yang aman, sehat, dan layak.

Percepatan Bedah Rumah dari Papua hingga Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan perumahan perlu menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai karakter wilayah. Papua membutuhkan perhatian terhadap persoalan geografis dan logistik, sedangkan Jakarta membutuhkan penanganan RTLH di tengah kepadatan perkotaan dan keterbatasan ruang.

Dengan data yang semakin diperkuat, koordinasi pusat-daerah yang lebih erat, transparansi pengadaan, serta pengawasan terhadap kualitas pembangunan, program penanganan RTLH dapat menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Pada akhirnya, rumah layak bukan hanya persoalan bangunan. Rumah yang aman dan sehat menjadi fondasi bagi keluarga yang lebih sehat, anak-anak yang tumbuh lebih baik, serta masyarakat yang memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya.