Pesan Penting Video Pernyataan Budi Arie “Agenda Pemilu 2029 Dipercepat”

Langkah Jokowi Besarkan PSI, Hancur Oleh Budi Arie

Satu video viral bisa mengganggu strategi politik yang sedang dibangun. Itulah pelajaran penting dari polemik pernyataan Budi Arie Setiadi di hadapan Jokowi yang kini menjadi perbincangan publik.

Langkah politik Joko Widodo untuk memperkuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebenarnya sedang memasuki fase penting. Nama Jokowi semakin kuat dikaitkan dengan masa depan PSI, sementara Budi Arie (Ketua Umum Projo) juga disebut-sebut memiliki posisi strategis dalam kemungkinan konfigurasi baru partai tersebut. Namun, ketika konsolidasi politik membutuhkan ketenangan, komunikasi yang terukur, dan narasi yang konsisten, justru sebuah video Budi Arie menjadi bola panas.

Dalam video yang viral, Budi Arie menyampaikan di hadapan Jokowi bahwa ia memiliki “insting” bahwa dinamika politik bisa bergerak lebih cepat dari Pemilu 2029. Ia kemudian bertanya kepada para relawan apakah mereka siap jika terjadi percepatan. Pernyataan itu langsung memunculkan spekulasi luas karena disampaikan ketika Jokowi berada di sampingnya. Persoalannya bukan semata-mata mengenai apa yang dimaksud Budi Arie. Persoalan yang jauh lebih besar adalah bagaimana publik menangkap pesan tersebut.

Dalam politik, momentum dan persepsi adalah segalanya. Jokowi memang belum secara resmi menyatakan akan menjadi Ketua Umum PSI. Budi Arie sendiri pada 24 Agustus 2026 masih menegaskan bahwa keputusan mengenai arah politik Jokowi harus ditanyakan langsung kepada Jokowi. Namun ia juga menyatakan bahwa jika Jokowi menjadi Ketua Umum PSI, Projo akan mendukung partai tersebut dari Sabang sampai Merauke.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kedekatan politik antara Projo, Jokowi, dan kemungkinan masa depan PSI memang sedang menjadi bagian dari percakapan politik nasional. Justru karena itulah, setiap pernyataan dari figur yang berada di lingkaran politik Jokowi memiliki konsekuensi lebih besar. Ketika Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan politik bergerak lebih cepat dari 2029, publik tidak lagi hanya mendengar pendapat seorang relawan. Pernyataan itu mudah ditafsirkan sebagai sinyal politik.

Di sinilah letak masalahnya. Strategi politik yang sedang dibangun dengan hati-hati dapat terganggu oleh satu pernyataan yang keluar terlalu jauh dari pesan utama. Disaat PSI sedang melakukan konsolidasi, muncul kebisingan. Dari pernyataan mengenai kemungkinan percepatan pemilu, fokus publik justru bergeser. Pembicaraan mengenai bagaimana membesarkan PSI menjadi perdebatan, apakah ada skenario politik tertentu di luar jadwal konstitusional? Yang jelas video itu telah menciptakan gangguan komunikasi politik.

Sabotase Jokowi, Menggulingkan Pemerintahan Prabowo

Ada satu pertanyaan politik yang kini layak diajukan secara terbuka: Mengapa ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang berjalan dan mandat rakyat masih harus dituntaskan sampai 2029, justru muncul wacana bahwa sejarah politik Indonesia bisa “lebih cepat dari 2029”?

Dalam video tersebut, Budi Arie mengaku telah berbisik kepada Jokowi bahwa menurut “insting”-nya situasi politik bisa bergerak lebih cepat dari 2029. Ia kemudian mengajak peserta memikirkan skenario apabila Pemilu 2029 mengalami percepatan. Bagi sebagian orang, pernyataan tersebut mungkin hanya analisis politik. Tetapi bagi publik yang mencermati hubungan kekuasaan, pernyataan itu tidak bisa dianggap sebagai angin lalu.

Sebab, yang sedang dibicarakan bukan sekadar jadwal pemilu, melainkan kemungkinan perubahan kekuasaan sebelum pemerintahan Prabowo menyelesaikan mandatnya. Ini bisa menjadi sinyal politik, karena penyampaiannya berada disamping Jokowi. Apalagi dengan mengkaitkan peristiwa demo yang telah terjadi dan sedang akan terjadi kemudian.

Gibran Mau Ambil Alih Pemerintahan Prabowo

Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya “patahan sejarah” dan perubahan politik yang lebih cepat dari Pemilu 2029 memunculkan tanda tanya besar. Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan dinamika politik yang dapat bergerak lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029. Ia bahkan membandingkan situasi sekarang dengan perubahan politik menjelang Pemilu 1999 setelah krisis 1997. Kemudian menyampaiakan kondisi masyarakat yang upnormal menganggap den mendorong sentimen negatif terhadap kinerja pemerintah. Pernyataan tersebut langsung memantik spekulasi publik.

Dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatan, Presiden digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatan.

Artinya, apabila terjadi kondisi konstitusional yang menyebabkan Prabowo tidak dapat menjalankan jabatan Presiden, Gibran memang merupakan pihak yang secara konstitusional berada di garis pertama untuk menggantikannya.

Dengan kata lain, apabila terjadi kekacauan atau kerusahan yang diakibatkan oleh aksi demonstrasi maka peristiwa 1998 akan terjadi kembali. Dampaknya justru mengarah langsung pada sosok Presiden Prabowo; keberlangsungan rezim Prabowo akan hilang, capaian keberhasilan dianggap buruk, bukan hanya pada era saat ini tapi memutuskan ritme dan keberlangsungan rezim Prabowo dimasa mendatang. Hingga pada akhirnya Gibran lah yang muncul menggantikan peran Prabowo dalam pemerintahan dan menjadi sosok baru yang berpotensi memiliki pengaruh kuat di masa mendatang.

Kesimpulannya, bahwa isi pernyataan dalam video yang disampaikan Budi Arie (Ketua Umum Projo) disamping Jokowi menimbulkan perdebatan dan spekulasi besar. Karena kita ketahui bersama bahwa Budi Arie merupakan orang terdekat Jokowi. Apalagi jika dikaitkan degan ambisi Jokowi menguasai politik dalam negeri.