Polemik Susanah Pengupas Bawang: Jangan Tutupi Substansi Besar Dibalik Kekeliruan Data

Nama Susanah, warga Cileungsi, Kabupaten Bogor, mendadak menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut dirinya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, 14 Agustus 2026. Susanah diperkenalkan sebagai masyarakat yang bekerja dan menjadi salah satu penerima manfaat program pemerintah.

Yang kemudian viral bukanlah kisah perjuangan hidup Susanah, melainkan penyebutan profesi dan nominal upah yang menimbulkan polemik. Dalam pidato, Presiden menyebut Susanah sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp. 700 ribu per kilogram. Namun, transkrip pidato yang kemudian beredar mencantumkan angka Rp. 700 per kilogram, sementara keluarga Susanah menjelaskan bahwa pekerjaan sehari-harinya berkaitan dengan menjahit kain majun dan membantu mencuci ompreng dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sinilah publik perlu membedakan antara kekeliruan penyebutan dengan substansi kebijakan pemerintah yang lebih besar. Tidak ada pemerintahan yang boleh menganggap kesalahan data sebagai persoalan sepele. Apalagi informasi tersebut disampaikan dalam forum kenegaraan dan menyangkut identitas serta kondisi ekonomi seorang warga.

Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk melakukan pengecekan ulang patut diapresiasi. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi telah menyatakan bahwa data terkait Susanah akan diperiksa kembali. Kemudian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari juga menjelaskan bahwa angka dalam naskah pidato adalah Rp. 700 per kilogram, bukan Rp. 700 ribu.

Sikap melakukan verifikasi seperti ini justru penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap koreksi. Kesalahan dapat terjadi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara merespons kesalahan tersebut. Dalam konteks ini, transparansi menjadi kunci.

Polemik angka Rp. 700 dan Rp. 700 ribu telah membuat ruang publik dipenuhi candaan. Media sosial memang memiliki karakter demikian, seringkali satu angka yang keliru dapat berubah menjadi bahan humor nasional hanya dalam hitungan jam. Sejumlah laporan lapangan menyebut Susanah bekerja menjahit kain majun dan membantu pekerjaan di dapur MBG. Ia juga merupakan penerima manfaat program perlindungan sosial. Presiden sendiri menghadirkan masyarakat seperti Susanah dalam pidatonya untuk memperlihatkan bagaimana program pemerintah bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, jangan sampai Susanah hanya dikenang sebagai “ibu pengupas bawang Rp. 700 ribu”. Justru yang lebih penting adalah melihat mengapa seorang warga dengan kehidupan ekonomi terbatas dapat menjadi bagian dari perhatian pemerintah di tingkat tertinggi negara. Itulah substansi yang sebenarnya jauh lebih besar.

Polemik Susanah pada akhirnya memberikan tiga pelajaran penting. Pertama, data pemerintah harus akurat. Nama dan kehidupan masyarakat bukan sekadar materi komunikasi. Kedua, koreksi terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang tidak pernah dikritik, melainkan pemerintah yang mampu menerima kritik dan memperbaiki kekurangan. Ketiga, program pemerintah harus dilihat dari dampak nyata di masyarakat. Kehadiran Susanah dalam forum kenegaraan menunjukkan upaya pemerintah membawa cerita masyarakat biasa ke pusat perhatian negara.

Kesimpulannya, upaya pemerintah dalam menjawab kritikan sudahlah tepat yaitu dengan memperbaiki mekanisme verifikasi, memastikan perlindungan terhadap warga yang menjadi sorotan publik, serta terus mengevaluasi program seperti MBG dan perlindungan sosial, maka polemik ini justru dapat menjadi momentum pembelajaran. Kesalahan dalam penyebutan dapat diperbaiki, data yang keliru dapat diverifikasi, dan yang terpenting komitmen untuk menghadirkan negara di tengah kehidupan rakyat harus terus dilanjutkan.