Polri Naikkan Penyidikan 98 Kasus Karhutla Korporasi Dan Pendalaman Unsur Asing

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan status penanganan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah tanah air. Bareskrim Polri resmi menaikkan status penyidikan terhadap 98 laporan polisi yang mengindikasikan keterlibatan pihak korporasi.

Langkah penegakan hukum tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto usai menghadiri rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin.

Kapolri menjelaskan bahwa jajaran Bareskrim Polri terus mengumpulkan alat bukti guna menelusuri penanggung jawab utama atas peristiwa kebakaran tersebut. Pengusutan difokuskan pada pemenuhan unsur kesengajaan maupun bentuk kelalaian dalam pengelolaan konsesi lahan.

"Jadi, per hari ini, Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan dari 98 LP naik sidik ada 98 kasus terkait korporasi," kata Suyudi.

Penetapan tersangka dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Proses hukum tidak hanya menyasar pimpinan operasional di lapangan, melainkan juga membuka peluang pertanggungjawaban pidana bagi pemilik perusahaan hingga jajaran pemegang saham yang terbukti melanggar ketentuan hukum.

"Dalam waktu yang dekat, pastinya kita akan menetapkan para tersangka, baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun para pemegang sahamnya," ujar Suyudi.

Di samping pembenahan tata kelola industri dalam negeri, penyidik Polri juga mendalami temuan mengenai indikasi keterlibatan entitas asing dari negara tetangga. Pihak kepolisian saat ini tengah memilah dan memverifikasi perusahaan berstatus penanaman modal asing yang terindikasi berkaitan dengan lokasi kebakaran lahan.

"Tapi yang jelas, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ada keterlibatan pihak asing. Iya, ada negara tetangga," lanjut Suyudi.

Langkah tegas ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menata ulang tata kelola lingkungan hidup, memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan, serta melindungi kedaulatan wilayah nasional dari praktik bisnis penyedia lahan yang merugikan masyarakat.