Prabowo dan NU: Meneguhkan Kolaborasi Kebangsaan

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan sekaligus penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang pada 27–31 Agustus 2026 bukan sekadar agenda kenegaraan. Momen ini menjadi simbol kuat bahwa hubungan antara negara dan kekuatan masyarakat sipil-keagamaan dapat dibangun melalui dialog, penghormatan, dan kolaborasi untuk kepentingan bangsa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang Presiden RI hadir membuka sekaligus menutup Muktamar NU.

Muktamar ke-35 NU sendiri memiliki skala yang sangat besar. Forum ini diikuti lebih dari 3.000 peserta dan peninjau, yang berasal dari 38 PWNU, 523 PCNU, dan 33 PCINU. Dengan basis organisasi yang luas tersebut, NU memiliki posisi strategis dalam membangun ketahanan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kebangsaan.

Prabowo tidak hanya hadir sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap NU sebagai salah satu kekuatan historis yang ikut membentuk perjalanan Indonesia.

Dalam pembukaan Muktamar, Prabowo menegaskan pentingnya keadilan dan kemakmuran sebagai fondasi bangsa yang bermartabat. Pesan tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara pada penutupan, Presiden mengapresiasi Muktamar yang berlangsung sukses, guyub, rukun, serta mampu menerima perbedaan dan kompetisi secara sehat. Bagi Prabowo, kemampuan NU menjaga kedamaian dalam forum sebesar itu merupakan contoh yang patut ditunjukkan kepada seluruh bangsa.

Di sinilah makna strategisnya, bahwa negara membutuhkan kekuatan sosial-keagamaan yang mampu menjadi jembatan persatuan, sementara organisasi masyarakat seperti NU membutuhkan negara yang membuka ruang kolaborasi untuk kemajuan umat dan bangsa.

Tantangan Indonesia ke depan membutuhkan kerja bersama dalam bidang pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan pesantren, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga pembangunan sumber daya manusia.

Momentum Muktamar bahkan telah memperlihatkan arah kolaborasi tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif, misalnya, mendorong penguatan ekonomi kreatif berbasis pesantren, sebuah ruang kerja sama yang dapat menghubungkan potensi ekonomi generasi muda pesantren dengan agenda pembangunan nasional.

Dengan demikian, hubungan Prabowo dan NU dapat ditempatkan bukan dalam perspektif politik praktis semata, melainkan dalam kerangka yang lebih besar, tentang bagaimana kekuatan negara dan kekuatan masyarakat dapat bersinergi untuk memperkuat Indonesia.

Dengan terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 membuka babak baru bagi NU. Di sisi lain, pemerintahan Prabowo juga membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa untuk memastikan berbagai agenda pembangunan dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Karena itu, momentum Prabowo membuka dan menutup Muktamar NU layak dibaca sebagai Simbol konsolidasi kebangsaan.

Bukan berarti NU kehilangan independensinya, dan bukan pula berarti pemerintah harus mencampuri urusan organisasi. Justru sebaliknya, negara dan NU dapat tetap berada pada posisi masing-masing, tetapi bertemu dalam agenda yang sama yaitu menjaga persatuan, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan memastikan Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, serta bermartabat.