Prabowo Tegaskan Indonesia Siap Keluar dari Board of Peace Jika Tak Sejalan dengan Palestina Merdeka

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) bersifat bersyarat dan berprinsip, khususnya terkait tujuan utama perjuangan kemerdekaan Palestina.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan perwakilan organisasi masyarakat Islam dan tokoh Muslim Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Dalam pertemuan itu, Presiden menegaskan Indonesia tidak akan ragu untuk abstain bahkan keluar dari BoP apabila kebijakan lembaga tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa Presiden membuka ruang bagi Indonesia untuk tidak mengikuti keputusan BoP apabila bertentangan dengan sikap nasional.

“Beliau menyampaikan bahwa Indonesia bisa tidak ikut dalam keputusan BoP ketika itu tidak sesuai dengan pendapat dan prinsip kita,” ujar Cholil menjelaskan pernyataan Presiden.

Cholil menambahkan, Presiden juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk keluar dari BoP jika keanggotaan tersebut tidak memungkinkan Indonesia mendorong perubahan yang nyata.

“Kalau memang tidak bisa melakukan perubahan dan langkahnya tidak sesuai, Presiden siap keluar dari BoP,” kata Cholil.

Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan alasan Indonesia bergabung dalam BoP, yakni untuk berkontribusi langsung dalam upaya perdamaian dan perlindungan kemanusiaan di Gaza. Presiden sekaligus menerima masukan dan kritik dari para ulama terkait potensi risiko keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia.

Perwakilan MUI menyampaikan harapan agar keterlibatan Indonesia tidak berujung pada terciptanya perdamaian semu yang justru mengabaikan hak rakyat Palestina untuk merdeka.

“Kami ingin perdamaian yang disertai kemerdekaan, bukan damai semu dalam kondisi penjajahan,” ujar Cholil.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan tetap konsisten pada sikap politik luar negeri yang mendukung perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam forum internasional harus sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan kemanusiaan yang adil.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungan atas keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza, dengan catatan bahwa langkah tersebut harus tetap berpihak pada kemerdekaan Palestina.