Presiden Prabowo dan Komitmen SDGs: Efisiensi Anggaran Menjadi Kunci Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan sebuah negara tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat.

Pesan inilah yang kembali mengemuka ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa program prioritas pemerintahannya memiliki keterkaitan erat dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, 11 November 2026, Prabowo menjelaskan bahwa arah pembangunan yang diperjuangkannya berangkat dari tujuan-tujuan mendasar SDGs, terutama menghapus kemiskinan (no poverty) dan mengakhiri kelaparan (zero hunger).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan nasional perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan itu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat hingga lapisan terbawah.

SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup penghapusan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan, pekerjaan layak, pengurangan kesenjangan, hingga perlindungan lingkungan.

Indonesia bukan negara yang baru mengenal agenda tersebut. Bahkan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pernah menjadi salah satu Ketua Bersama Panel Tingkat Tinggi PBB pada 2012 yang berperan dalam proses perumusan agenda pembangunan global pasca-MDGs, yang kemudian melahirkan SDGs.

Karena itu, komitmen Presiden Prabowo terhadap SDGs dapat dibaca sebagai kelanjutan dari tanggung jawab Indonesia dalam agenda pembangunan global, sekaligus upaya menerjemahkannya ke dalam kebijakan nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian, salah satu bagian penting dari pernyataan Presiden Prabowo adalah sorotannya terhadap persoalan kebocoran dan pemborosan anggaran negara.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa berdasarkan berbagai angka dan masukan yang diterimanya, terdapat potensi kebocoran kekayaan nasional yang diperkirakan mencapai 30 persen. Ia juga mengungkap laporan terkait belanja barang dan jasa pemerintah, yang menurut pemaparannya menunjukkan besarnya potensi pemborosan.

Presiden mencontohkan belanja barang dan jasa sekitar Rp1.200 triliun, dengan perkiraan 40 persen tidak memberikan hasil sebagaimana mestinya. Dari perhitungan tersebut, potensi anggaran yang tidak optimal mencapai sekitar Rp480 triliun.

Setiap rupiah dalam APBN seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Jangan sampai anggaran yang semestinya digunakan untuk memperbaiki sekolah, membangun fasilitas kesehatan, meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat infrastruktur, dan membantu masyarakat miskin justru tidak menghasilkan manfaat yang sebanding.

Pembenahan pengadaan barang dan jasa, penguatan pengawasan, digitalisasi proses administrasi, evaluasi program, serta penindakan terhadap penyimpangan merupakan bagian penting dari upaya tersebut.

Pemerintah juga memastikan bahwa penghematan anggaran tidak mengorbankan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan tata kelola yang lebih baik, ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program-program pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Komitmen terhadap SDGs mulai terlihat dalam perubahan kehidupan masyarakat. Pengurangan kemiskinan mulai tercermin dari meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga. Penghapusan kelaparan mulai diwujudkan melalui akses pangan yang terjangkau dan bergizi. Pendidikan mulai semakin mudah dijangkau, layanan kesehatan semakin berkualitas, dan kesempatan ekonomi semakin terbuka.

Dengan kata lain, Presiden Prabowo telah menempatkan persoalan kebocoran dan manajemen anggaran sebagai salah satu perhatian dalam arah pemerintahannya. Langkah berikutnya adalah memastikan perhatian tersebut diterjemahkan menjadi reformasi birokrasi, perbaikan pengadaan, pengawasan yang efektif, serta laporan hasil yang dapat diuji oleh publik.

Komitmen terhadap SDGs, sebagai acuan pembangunan mulai diterapkan. Setiap rupiah uang negara harus kembali kepada kepentingan rakyat. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa besar uang yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang berhasil diwujudkan. Itulah makna penting dari pernyataan Presiden Prabowo dalam HUT ke-15 Partai Nasdem.