Presiden Prabowo Evaluasi Dana Transfer Daerah: Soroti Anggaran Mangkrak dan Inefisiensi Pemda

BOGOR— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti lemahnya efektivitas penyerapan anggaran di tingkat daerah meskipun pemerintah pusat secara konsisten menyalurkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Desa. Banyak pemerintah daerah (Pemda) dinilai tidak memanfaatkan alokasi dana secara optimal untuk pembangunan masyarakat.

Dalam evaluasi terhadap pelaksanaan desentralisasi, Presiden mengungkapkan keprihatinannya atas mengendapnya dana publik di perbankan serta hambatan birokrasi lokal.

"Kadang-kadang aneh, uang oleh Pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti, ditaruh di bank, ada macam-macam," tegas Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama macetnya realisasi anggaran adalah dinamika politik lokal dan perselisihan antarlembaga di daerah.

"Ada konflik antara Bupati sama DPRD, antara Gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer, enggak dipakai," lanjutnya.

Selain masalah di tingkat pemerintah daerah, Presiden juga menyoroti efektivitas penyaluran Dana Desa yang telah berjalan selama satu dekade terakhir. Meskipun alokasi dana rutin dikucurkan sebesar Rp1 miliar per desa tiap tahunnya, dampak pembangunan infrastruktur dasar dinilai masih belum dirasakan secara merata.

"Ini desentralisasi sudah jalan berapa, 25 tahun ya? Dana sudah kita turunkan ke tiap desa Rp1 miliar selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa? Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta. Ke mana uang itu?" ujar Presiden.

Melalui penegasan ini, pemerintah mendorong transparansi dan penataan kembali tata kelola keuangan daerah agar setiap rupiah anggaran negara betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.