Presiden Prabowo Minta Layanan BPJS Dipercepat, Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun

Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan BPJS Kesehatan terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat dan optimal. Perhatian tersebut mencakup pemangkasan antrean serta memastikan peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang setara dengan pasien umum.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menurut Budi, Presiden Prabowo meminta agar waktu antrean peserta BPJS dapat dipersingkat dan setiap pasien memperoleh pelayanan dengan baik.

Selain peningkatan layanan, pemerintah juga memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dana tersebut telah tersedia dalam APBN 2026 dan akan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing Rp10 triliun pada Oktober dan November. Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung kondisi keuangan BPJS sehingga pembayaran klaim kepada rumah sakit dapat tetap berjalan.

Dalam rapat tersebut dilaporkan bahwa jumlah peserta JKN telah mencapai 285 juta jiwa, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen. Pemerintah juga mendorong peningkatan pengumpulan iuran serta ketepatan sasaran penerima bantuan iuran berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan bahwa hingga saat ini iuran yang terkumpul mencapai Rp118 triliun, sementara manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun.

Selain penguatan keuangan, BPJS Kesehatan juga akan melakukan perbaikan kualitas pelayanan, termasuk penguatan pengawasan dan perubahan pendekatan dari volume based menuju value based agar pelayanan lebih sesuai dengan kebutuhan peserta.

Dengan dukungan anggaran dan pembenahan pelayanan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan program JKN sekaligus memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih cepat, setara, dan optimal.