Presiden Prabowo Targetkan 1.000 Desa Nelayan Beroperasi pada 2026

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan ekonomi desa melalui pembangunan desa nelayan terintegrasi di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pemerintah menargetkan 1.000 desa nelayan dapat beroperasi pada 2026 sebagai bagian dari rencana besar pembangunan 5.000 desa nelayan hingga 2029. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat rantai distribusi hasil perikanan nasional.

Setiap desa nelayan akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, serta kendaraan operasional. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Presiden menegaskan bahwa program ini tidak bersifat bantuan langsung, melainkan dikelola melalui skema koperasi. Nelayan akan memperoleh fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian hingga 10–12 tahun, sehingga tidak memberatkan dan tetap mendorong kemandirian usaha.

Selain pembangunan desa nelayan, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Ditargetkan hampir 30.000 koperasi dan gudang berada dalam tahap pembentukan. Setiap koperasi akan dilengkapi fasilitas seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga ringan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi barang subsidi agar lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal dengan bunga tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama masa pemerintahan. Dana hasil penghematan tersebut dialihkan untuk mendukung program produktif dan pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Presiden juga menegaskan komitmen pemberantasan korupsi, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi pengelolaan aset negara. Target peningkatan tingkat pengembalian aset di atas 8 persen menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja ekonomi nasional.

Di sektor lingkungan, pemerintah mendorong pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan hingga tingkat desa dan kelurahan melalui gerakan “ASRI” (Aman, Sehat, Resik, Indah). Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan arah pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan desa, efisiensi fiskal, stabilitas nasional, serta transformasi tata kelola yang bersih dan produktif.