Presiden Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Palestina dalam Dialog dengan Ulama

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan amanat moral dan konsensus sosial bangsa, bukan semata kebijakan politik luar negeri. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan para ulama serta pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam dialog tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan secara langsung alasan dan konteks keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Ia memaparkan situasi geopolitik global, dinamika kawasan Timur Tengah, serta posisi Indonesia yang tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

Presiden menekankan bahwa langkah diplomasi Indonesia tetap berpijak pada prinsip konstitusi, solidaritas kemanusiaan, dan perdamaian dunia. Pendekatan ini, menurut Presiden, membutuhkan komunikasi yang terbuka dengan tokoh agama dan masyarakat sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa.

Menteri Luar Negeri Sugiono dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan kelanjutan dari komitmen jangka panjang Indonesia dalam menjaga perdamaian internasional, khususnya terkait Palestina dan Gaza. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak mengubah arah kebijakan luar negerinya, melainkan berupaya menempuh jalur diplomasi yang lebih konkret dan berdampak.

Sugiono juga menjelaskan bahwa setiap kemungkinan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian internasional akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mandat yang jelas, serta berorientasi pada perlindungan warga sipil dan kemanusiaan.

Dukungan terhadap langkah pemerintah disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai langkah Presiden Prabowo sebagai upaya progresif untuk memperkuat peran Indonesia dalam melindungi rakyat Palestina di tingkat global.

Menurut Yahya Cholil Staquf, dukungan PBNU diberikan dengan sikap kritis dan penuh kewaspadaan agar Indonesia tetap berada pada posisi yang berpihak pada kepentingan rakyat Palestina serta tidak terjebak dalam skema internasional yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Pertemuan tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah untuk melibatkan tokoh agama dan organisasi masyarakat Islam dalam dialog strategis terkait isu-isu internasional. Ulama dan ormas Islam diposisikan sebagai mitra negara dalam menjaga nilai kemanusiaan dan moral dalam perumusan kebijakan.

Menteri Sekretaris Negara juga menegaskan bahwa dialog antara Presiden dan tokoh masyarakat merupakan agenda rutin yang bertujuan memperkuat komunikasi publik dan partisipasi sosial dalam pengambilan kebijakan strategis nasional.

Melalui pertemuan ini, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia akan terus dijalankan secara rasional, inklusif, dan berlandaskan nilai kemanusiaan, dengan dukungan elemen masyarakat sebagai modal sosial penting dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan global, khususnya bagi Palestina.