Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Penguatan Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM Nasional

Jakarta, 4 November 2025 — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, bersama jajaran Kabinet Merah Putih untuk membahas langkah-langkah strategis penguatan program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Rapat tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai program yang produktif dan berbasis pemberdayaan, bukan sekadar berbentuk bantuan sosial. Ia juga meminta seluruh kementerian dan lembaga memanfaatkan fasilitas negara untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kecil.

“Pemberdayaan harus menjadi orientasi utama dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lapangan ekonomi produktif yang melibatkan rakyat secara langsung,” ujar Presiden Prabowo, sebagaimana disampaikan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai rapat.

Optimalisasi Fasilitas Publik untuk UMKM

Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas dukungan terhadap UMKM melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mewajibkan 30 persen fasilitas publik seperti bandara, terminal, stasiun, dan rest area digunakan untuk kegiatan UMKM.

Presiden juga menyetujui peluncuran program “Pasar 1001 Malam”, yang akan memanfaatkan aset negara yang tidak terpakai (idle) menjadi pusat promosi dan pemasaran produk UMKM di berbagai daerah.

“Fasilitas negara yang selama ini menganggur akan kita serahkan kepada pelaku UMKM agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif,” ujar Muhaimin.

Penertiban Barang Impor Bekas dan Solusi Produk Lokal

Presiden Prabowo turut menyoroti maraknya impor barang-barang bekas, khususnya pakaian, yang dinilai merugikan pelaku industri dan ekonomi lokal. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa kebijakan pembatasan impor harus dibarengi solusi nyata bagi para pedagang kecil agar tetap bisa berusaha.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa Presiden memerintahkan jajarannya menyiapkan program substitusi produk lokal sebagai alternatif dagangan bagi para pedagang thrifting.

“Arahan Presiden sangat jelas: kita tidak ingin mematikan usaha kecil, tetapi mengarahkan mereka agar menjual produk buatan dalam negeri. Ini bukti keberpihakan nyata pemerintah kepada rakyat kecil,” kata Maman.

Digitalisasi Layanan UMKM melalui Sapa UMKM

Presiden Prabowo juga menekankan percepatan digitalisasi UMKM sebagai bagian dari strategi modernisasi ekonomi nasional. Ia meminta agar sistem satu data terintegrasi “Sapa UMKM” segera direalisasikan untuk mempermudah perizinan, pembiayaan, pendampingan, dan pemasaran produk.

“Dengan lebih dari 57 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia, pelayanan tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional. Digitalisasi adalah kunci untuk efisiensi dan peningkatan daya saing,” tegas Presiden Prabowo.

Kemudahan Perizinan dan Penghapusan Piutang UMKM

Dalam arahannya, Presiden juga meminta agar proses sertifikasi halal, BPOM, PIRT, dan SNI bagi pelaku usaha kecil dipermudah. Kemudahan akses perizinan ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pelaksanaan program penghapusan piutang UMKM yang terdampak pandemi. Berdasarkan data sementara, sekitar 67 ribu UMKM telah terverifikasi, dengan potensi penerima manfaat mencapai lebih dari 1 juta pelaku usaha.

Dukungan Bagi Petani dan Tenaga Kerja Muda

Dalam bidang pertanian, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan kemandirian petani melalui kepemilikan alat dan lahan produksi. Pemerintah akan memprioritaskan penyediaan tanah bagi masyarakat di kelompok desil 1 dan 2, sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi nasional.

Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp12 triliun bagi program beasiswa dan pelatihan bahasa bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja ke luar negeri.

Mewujudkan Ekonomi Mandiri dan Berkeadilan

Rapat terbatas tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang berpihak pada pemberdayaan rakyat, transformasi ekonomi, dan kemajuan teknologi nasional. Melalui kebijakan terpadu ini, pemerintah berkomitmen menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat, mandiri, dan berkeadilan.

“Semua kebijakan ini berpihak pada rakyat kecil. Pemerintah tidak hanya memberi bantuan, tetapi membangun kemandirian dan kebanggaan untuk berdiri di atas kaki sendiri,” tutup Muhaimin Iskandar.