Rapat Terbatas Hambalang: Presiden Prabowo Memastikan Mesin Ekonomi Tetap Bergerak Optimis

Rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama tim ekonomi di Hambalang, Jumat, 25 September 2026, bukan sekedar pertemuan biasa.

Di tengah dinamika ekonomi global, Presiden mempertemukan sejumlah figur kunci diantaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

Hadir pula Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi. Rapat tersebut membahas perkembangan terkini perekonomian nasional dan sektor jasa keuangan, termasuk berbagai program yang terus diperkuat untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas rupiah membutuhkan kebijakan moneter yang kredibel. APBN harus tetap sehat, investasi harus terus masuk, hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah dan lapangan kerja, dan seluruh kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi politik serta pemerintahan yang kuat.

Data terbaru memberikan gambaran mengapa koordinasi tersebut penting. Realisasi investasi Indonesia pada Semester I 2026 mencapai Rp1.010 triliun dan menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja langsung. Bahkan, investasi di luar Jawa mencapai sekitar Rp507,8 triliun atau 50,2% dari total investasi.

Hal ini menarik, selama bertahun-tahun, pembangunan Indonesia sering dikaitkan dengan konsentrasi aktivitas ekonomi di Pulau Jawa. Kini, data investasi menunjukkan bahwa arus modal mulai semakin besar bergerak ke luar Jawa.

Disisi lain, investasi sektor hilirisasi telah mencapai Rp300,1 triliun pada periode yang sama. Artinya, agenda hilirisasi mulai diterjemahkan menjadi aktivitas investasi nyata.

Inilah yang harus dikawal. Indonesia tidak cukup hanya menjual bahan mentah. Indonesia harus mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri.

Pada saat yang sama, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas moneter. BI pada September 2026 mempertahankan BI-Rate di 5,75%, dengan sasaran inflasi 2026–2027 sebesar 2,5% ± 1%.

Sementara itu, pemerintah juga terus menjaga kredibilitas fiskal. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tercatat sekitar Rp2.055,6 triliun, atau sekitar 65% dari target.

Jadi, ketika Presiden Prabowo duduk bersama otoritas fiskal, moneter, investasi, dan representasi politik, yang sedang dibicarakan bukan hanya angka-angka di atas kertas.

Yang dipertaruhkan adalah arah ekonomi Indonesia. Apakah investasi hanya akan menjadi angka statistik? Ataukah investasi menjadi pabrik, industri, lapangan kerja, teknologi, dan peningkatan kesejahteraan? Apakah hilirisasi hanya berhenti pada jargon? Ataukah benar-benar membuat Indonesia memperoleh nilai tambah lebih besar dari sumber daya yang dimilikinya?

Disinilah kepemimpinan Presiden Prabowo diuji. Bagaimana memastikan seluruh instrumen negara bergerak dalam satu arah.

Target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 tentu bukan pekerjaan ringan. Tantangan global masih ada, tekanan terhadap nilai tukar harus diantisipasi, daya beli masyarakat harus dijaga, dan kualitas investasi harus terus diperbaiki.

Tetapi justru karena tantangannya besar, koordinasi tingkat tinggi menjadi penting. Hambalang bukan hanya tempat rapat. Dalam konteks ekonomi saat ini, Hambalang menjadi simbol konsolidasi fiskal, moneter, investasi, hilirisasi, dan politik harus bekerja dalam satu orkestrasi.

Presiden Prabowo membutuhkan ekonomi yang stabil untuk menjalankan pembangunan. Ekonomi membutuhkan investasi untuk menciptakan pekerjaan. Investasi membutuhkan kepastian. Hilirisasi membutuhkan keberanian mengambil keputusan. Dan semuanya membutuhkan koordinasi.

Oleh karena itu, tantangan pemerintah ke depan bagaimana menjaga ekonomi tetap tumbuh serta bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut semakin terasa manfaatnya bagi rakyat dan semakin memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Dengan kata lain, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar. Indonesia harus menjadi negara yang memproduksi, mengolah, menciptakan nilai tambah, dan menentukan arah ekonominya sendiri.