Rapat Terbatas Presiden Prabowo Berlanjut, Pemerintah Siapkan Bantuan Pangan dan Subsidi Upah

Setelah membahas penguatan BPJS Kesehatan, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026), berlanjut pada pembahasan sejumlah program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal IV 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah program bantuan, antara lain pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun yang diarahkan kepada kelompok desil 1 hingga 4, bantuan pangan, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Untuk bantuan pangan, pemerintah mengonfirmasi penyaluran beras sebanyak 10 kilogram untuk tiga bulan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4. Program tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.

Pemerintah juga kembali menyiapkan BSU bagi pekerja. Bantuan diberikan untuk periode tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan dan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja. Kebutuhan anggarannya diperkirakan hampir Rp12 triliun.

Selain program kuartal IV, dalam rapat yang sama Presiden Prabowo memberikan arahan mengenai keberlanjutan sejumlah program ketenagakerjaan dan insentif ekonomi pada 2027.

Program magang di Kementerian Ketenagakerjaan akan dilanjutkan dengan sasaran 150 ribu peserta, sementara program vokasi ditargetkan menjangkau 300 ribu orang.

Pemerintah juga merencanakan perluasan fasilitas pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta. Jika tahun ini fasilitas tersebut diberikan kepada pekerja sektor padat karya dan pariwisata, pada 2027 cakupannya direncanakan diperluas ke seluruh sektor, dengan sasaran sekitar 7,5 juta pekerja.

Di sektor perumahan, pemerintah menyiapkan kelanjutan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah pada 2027 serta skema KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta. Skema baru tersebut dirancang dengan bunga 6 persen untuk rumah dengan harga hingga Rp500 juta.

Pemerintah juga membahas sejumlah bentuk perlindungan pekerja, termasuk kebijakan terkait iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta penambahan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Besaran dan mekanismenya masih dalam tahap finalisasi bersama Kementerian Keuangan.

Airlangga mengatakan kebutuhan anggaran untuk keseluruhan program yang disiapkan menuju 2027 masih dalam proses penyisiran dan diperkirakan sekitar Rp31 triliun.

Rangkaian kebijakan tersebut disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2026 sekaligus memperkuat perlindungan pekerja, pengembangan keterampilan, dan akses masyarakat terhadap hunian pada 2027.