Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Capaian dan Hasil Nyata Kabinet Merah Putih

Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan Indonesia, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, prestasi olahraga, penguatan pertahanan, hingga dinamika kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Salah satu indikator yang patut mendapat perhatian adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada triwulan II 2026, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, survei Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada Mei 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran sebesar 72,2%. Kedua angka tersebut memberikan gambaran mengenai kinerja ekonomi dan persepsi publik pada periode yang berbeda, sehingga harus dibaca sesuai konteksnya.

Ekonomi Tumbuh, Fondasi Pembangunan Diperkuat 

Pertumbuhan ekonomi 5,29% secara tahunan menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global. BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi semester I 2026 sebesar 5,45% dibandingkan semester I 2025. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah menjadi bagian dari dinamika pertumbuhan tersebut.

Capaian ini layak diapresiasi sebagai modal untuk melanjutkan pembangunan. Namun, keberhasilan ekonomi pada akhirnya harus terasa dalam kehidupan sehari-hari seperti daya beli masyarakat terjaga, pekerjaan semakin tersedia, biaya hidup lebih terjangkau, dan peluang usaha berkembang secara merata.

Dalam kerangka tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan pendidikan, dan konsolidasi investasi negara perlu dinilai bukan hanya dari besarnya anggaran atau jumlah penerima, melainkan juga upaya yang terus dilakukan pemerintah agar kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, dampak ekonomi, serta manfaat jangka panjangnya memberi dampak maksimal.

Hasil Survei Poltracking Indonesia

Hasil survei perlu dibaca secara utuh, karena tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan merupakan dua indikator berbeda.

Survei Poltracking Indonesia pada Oktober 2026 menunjukan bahwa tingkat kepuasan publik sebesar 55,3 persen, tingkat kepercayaan publik sebesar 64,8 persen dan penilaian publik bahwa posisi Presiden Prabowo kuat dalam memimpin dan mengendalikan pemerintahan sebesar 64,7 persen.

Survei tatap muka pada 30 September–7 Oktober 2026, melibatkan 1.220 responden, dengan margin of error sekitar ±2,9 poin persentase dan tingkat kepercayaan 95%.

Temuan tersebut memberikan dua pesan. Pertama, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih menjadi modal politik yang penting. Kedua, jarak antara kepercayaan dan kepuasan menunjukkan bahwa pemerintah masih harus membuktikan hasil kebijakan secara lebih nyata.

Daftar Capaian Penting Dalam Dua Tahun

1. Program Makan Bergizi Gratis

Data hingga Oktober 2026, MBG menjangkau 54,7 juta penerima manfaat dan sekitar 1 juta tenaga kerja dengan target penerima manfaat pada tahun 2027 sebanyak 72.464.886 penerima manfaat.

2. Swasembada Pangan

Berdasarkan informasi pemerintah per Oktober 2026, delapan komoditas pangan strategis telah mencapai surplus produksi terhadap kebutuhan nasional, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Total produksi kedelapan komoditas tersebut diproyeksikan mencapai 72,91 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton.

3. Cek Kesehatan Gratis

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu langkah positif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pelayanan kesehatan dan membangun budaya hidup sehat. Keberhasilannya terlihat dari data Kementerian Kesehatan yang mencatat 105,07 juta penduduk telah mengikuti CKG hingga awal Oktober 2026, atau sekitar 80,6% dari target 130,34 juta peserta sepanjang tahun 2026.

4. Perbaikan Rumah Rakyat

Berdasarkan data terbaru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), alokasi program Bedah Rumah meningkat dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026, dengan anggaran sekitar Rp8,57 triliun. Pemerintah juga memperluas jangkauan program agar tersedia di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Hingga 24 September 2026, sebanyak 13.826 unit rumah telah selesai diperbaiki, sementara proses verifikasi dan percepatan pelaksanaan terus dilakukan. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan nyata, sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan dan percepatan tetap diperlukan agar target program tercapai.

5. Bantuan Beras

Program Bantuan Pangan Beras sebanyak 30 kilogram merupakan langkah nyata pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pokok. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada periode Juli–September 2026, program ini menyasar sekitar 33,24 juta penerima manfaat, dengan total penyaluran mencapai 967,5 ribu ton atau sekitar 97% dari target.

6. Subsidi Upah

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan langkah nyata pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli pekerja dan membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Keberhasilan BSU 2025 terlihat dari realisasi penyaluran sekitar 95% dari target, dengan dana tersalurkan mencapai Rp9,63 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah dapat menjangkau sebagian besar pekerja yang memenuhi kriteria, sekaligus menjadi stimulus bagi perputaran ekonomi nasional.

Komitmen tersebut berlanjut pada kuartal IV 2026. Pemerintah menyiapkan kembali BSU sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, atau total Rp900.000 per pekerja yang memenuhi ketentuan, dengan sasaran sekitar 13,3 juta pekerja dan anggaran hampir Rp12 triliun. Rencana ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga konsumsi rumah tangga sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kalangan pekerja.

7. Anggaran BPJS Meningkat

Keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan merupakan salah satu bukti nyata komitmen negara dalam memperluas akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkeadilan. Berdasarkan laporan BPJS Kesehatan, hingga Juli 2026 jumlah peserta JKN mencapai 284,3 juta jiwa atau 98,61% dari total penduduk Indonesia. Sepanjang 2025, program ini juga mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.

8. Harga Energi: BBM Subsidi, Listrik, Gas 3 Kg Tidak Naik

Stabilnya harga BBM bersubsidi, tarif listrik, dan LPG 3 kg merupakan langkah penting pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kebijakan ini membantu rumah tangga berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta sektor transportasi agar tidak terbebani kenaikan biaya energi yang dapat merembet ke harga kebutuhan pokok.

9. Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda

Berdasarkan data terbaru yang tersedia hingga Oktober 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau sekitar 45.000 siswa. Sementara itu, ekosistem Sekolah Unggul Garuda telah mencakup 51 sekolah, terdiri atas empat sekolah baru dan 47 sekolah transformasi.

10. Renovasi Sekolah

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sepanjang 2025 program revitalisasi telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran sekitar Rp16,9 triliun, melampaui target awal. Pada 2026, pemerintah juga menyiapkan perluasan program dengan memprioritaskan sekolah rusak berat, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah terdampak bencana.

11. Murid Sekolah Rakyat

Keberhasilan program Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pada 7 Oktober 2026, jumlah murid Sekolah Rakyat telah mencapai 44.000 anak yang tersebar di 182 sekolah di berbagai wilayah Indonesia, mulai jenjang SD, SMP hingga SMA.

12. Kesejahteraan Guru

Fakta terbaru menunjukkan bahwa pemerintah menyiapkan perubahan status 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027, dengan pengalihan status menjadi pegawai pemerintah pusat. Kementerian Keuangan juga menyampaikan rencana anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung kebijakan pembiayaan PPPK paruh waktu tersebut.

Selain itu, pada 2026 Kemendikdasmen menganggarkan lebih dari Rp14 triliun untuk berbagai tunjangan guru non-ASN. Pemerintah juga menaikkan insentif bagi guru non-ASN yang memenuhi ketentuan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan, dengan sasaran 377.143 penerima.

13. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, KIP Kuliah tahun 2025 menjangkau 1.053.851 mahasiswa di 516 kabupaten/kota pada 38 provinsi di Indonesia. Komitmen tersebut berlanjut pada 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp15,32 triliun untuk menyasar sekitar 1,047 juta mahasiswa. 

14. Pajak Pekerja, Insentif PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025, insentif ini berlaku sepanjang Januari–Desember 2026. Namun, fasilitas tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh pekerja bergaji di bawah Rp10 juta. Penerima harus memenuhi kriteria, termasuk bekerja pada sektor usaha tertentu, seperti tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, industri kulit, serta pariwisata.

15. Pengemudi Ojek Daring, Biaya Aplikator 8 Persen

Kebijakan pembatasan potongan biaya aplikasi ojek daring (ojol) maksimal 8 persen merupakan langkah positif pemerintah dalam memperjuangkan pembagian pendapatan yang lebih adil bagi para mitra pengemudi. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2026, dengan skema pembagian 92 persen untuk pengemudi dan maksimal 8 persen untuk perusahaan aplikator pada layanan transportasi penumpang roda dua. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

16. Ekspor Baterai Kendaraan Listrik 

Ekspor perdana baterai kendaraan listrik pada 8 Oktober 2026 dari kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, menjadi tonggak penting bagi kemajuan industri nasional. Pemerintah juga meresmikan dan memulai pengembangan 11 proyek industri hilirisasi dengan total nilai investasi sekitar US$10,2 miliar atau setara Rp180 triliun, yang diharapkan memperkuat fondasi industrialisasi nasional.

17. Stop Impor Solar

Pada 9 Juli 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa Indonesia tidak lagi mengimpor produk solar seiring penerapan mandatori biodiesel B50, yakni campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar. Sebelumnya, Indonesia masih mengimpor sekitar 3–4 juta kilo liter solar per tahun. Pemerintah memperkirakan program B50 berpotensi menghemat devisa hingga Rp170 triliun.

18. Utang Krisis 1997–1998 Lunas

Pelunasan surat utang pemerintah yang diterbitkan untuk menangani krisis ekonomi 1997–1998 merupakan tonggak penting dalam perjalanan keuangan Indonesia. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa kewajiban surat utang terkait program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp218,3 triliun telah dilunasi pada Agustus 2026, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

19. Perbaikan Rumah Dengan Genteng

Program Gentengisasi yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi rakyat. Pada 2 Oktober 2026, pemerintah melepas 125 truk yang mengangkut 500.000 keping genteng tanah liat dari Plered, Purwakarta, Jawa Barat, untuk mendukung program perbaikan rumah masyarakat.

20. Pembangunan Jembatan Desa

Peresmian 3.395 jembatan yang dibangun TNI dan Polri pada 13 Agustus 2026 menjadi bukti nyata pentingnya pembangunan yang menjangkau hingga pelosok negeri. Pembangunan jembatan tersebut membantu sekitar 4,5 juta masyarakat, menghubungkan 7.807 desa dan kelurahan, serta membuka akses menuju 9.008 sekolah, 4.502 fasilitas kesehatan, dan 4.618 fasilitas ekonomi.

21. Pembangunan 3.000 Sumber Air

Pembangunan 3.000 titik sumber air bersih oleh TNI Angkatan Darat menjadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 13 Agustus 2026, Presiden Prabowo meresmikan 3.000 sumber air bersih tersebut sebagai bagian dari pengabdian TNI kepada rakyat.

22. Penyelenggaraan Haji

Berdasarkan keterangan Kementerian Haji dan Umrah pada 28 September 2026, masa tunggu faktual jemaah yang berangkat pada tahun ini rata-rata sekitar 14 tahun, dibandingkan angka terlama yang sebelumnya mencapai 49 tahun. Capaian ini didukung perubahan formula penghitungan serta validasi terhadap 5,7 juta data jemaah, yang menemukan sekitar 400 ribu data tidak valid.

Dari sisi biaya, kabar baik juga hadir untuk penyelenggaraan haji 2027. Komisi VIII DPR RI dan pemerintah menyepakati subsidi Rp3 juta per jemaah haji reguler untuk membantu meringankan beban pelunasan biaya haji. Menurut keterangan DPR pada 7 Oktober 2026, rata-rata pelunasan setelah subsidi menjadi sekitar Rp23,25 juta.

23. Prestasi Sepak Bola 

Keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan prestasi bersejarah yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Pada final 5 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia menaklukkan Thailand dengan skor 4–2 melalui adu penalti setelah bermain imbang 2–2 hingga perpanjangan waktu. Hasil ini dikonfirmasi oleh FIFA dan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF).

24. Pembangunan dan Revitalisasi Stadion

Pada 17 Maret 2025, total 17 stadion telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasil renovasi 16 stadion dan pembangunan satu stadion baru dengan total anggaran sekitar Rp1,7 triliun. Kementerian PU menyatakan stadion-stadion tersebut telah memenuhi standar yang disertifikasi PSSI dan FIFA.

25. Pengungkapan Kasus Korupsi Besar dan Pengembalian Aset Negara

Hingga triwulan III 2026, KPK melaporkan pemulihan aset negara sebesar Rp603 miliar, yang berasal antara lain dari barang rampasan, PNBP, uang pengganti, dan denda. 

Kejaksaan Agung dan Satgas PKH pada 6 Oktober 2026, pemerintah mengumumkan penyerahan uang sebesar Rp13,2 triliun serta penguasaan kembali kawasan hutan seluas total sekitar 6,22 juta hektar.

Serta pada 15 Juni 2026, Kementerian Keuangan menerima PNBP sekitar Rp1,03 triliun dari pemulihan aset oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, termasuk hasil lelang dan penelusuran aset perkara korupsi.

26. Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri

Fakta terbaru terlihat pada kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi ke Indonesia pada 10–11 Oktober 2026. Pertemuan dengan Presiden Prabowo menghasilkan empat kesepakatan kerja sama, termasuk rencana aksi kemitraan strategis, statistik, kelautan dan perikanan, serta pembebasan visa bagi pemegang paspor tertentu. Kesepakatan tersebut membuka peluang penguatan hubungan ekonomi dan kerjasama antar kedua negara.

Diplomasi Indonesia juga tercermin dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres di Hambalang pada 18 Oktober 2026. Menurut keterangan Sekretariat Kabinet, Guterres mengapresiasi kepemimpinan politik luar negeri Indonesia serta langkah konkret Indonesia dalam membantu rakyat Palestina. Pertemuan ini menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dan penyelesaian persoalan global melalui kerja sama multilateral.

Dua tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan agenda pembangunan yang luas, mulai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, ketahanan pangan, pemenuhan gizi, kesehatan, pendidikan, diplomasi hingga prestasi olahraga internasional. Sejumlah indikator memberikan alasan untuk mengapresiasi upaya pemerintah, terutama pertumbuhan ekonomi 5,29% pada triwulan II 2026, realisasi investasi yang dilaporkan mencapai Rp3.923,2 triliun, hingga keberhasilan Fajar/Fikri menjuarai Denmark Open 2026.

Keberhasilan pemerintahan saat ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk itu, dukungan positif kepada Presiden Prabowo akan lebih bermakna apabila disertai dorongan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas anggaran, pemberantasan korupsi, dan pemerataan hasil pembangunan. 

Dua tahun pertama adalah fondasi, keberhasilan sesungguhnya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengubah pertumbuhan menjadi kesejahteraan, program menjadi manfaat nyata, dan kepercayaan publik menjadi hasil pembangunan yang adil serta berkelanjutan.