Respon Gerindra Sejalan Dengan Keinginan Komunitas Pasien Cuci Darah: Mendorong Pemerintah Menyempurnakan JKN

Perlindungan terhadap pasien penyakit kronis, khususnya pasien gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah secara rutin, merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar kesehatan.

Gerindra berdiri tegak bersama kelompok masyarakat rentan yang sedang berjuang melawan penyakit kronis dan membutuhkan kepastian pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan tidak boleh semata-mata berhitung untung-rugi ketika keselamatan dan keberlangsungan hidup rakyat menjadi taruhannya.

Sorotan publik menguat setelah Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mengajukan pengujian UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara Nomor 309/PUU-XXIV/2026, pemohon mempersoalkan ketentuan mengenai bantuan iuran karena pasien yang mengalami tunggakan berpotensi kehilangan akses layanan, sementara hemodialisis harus dilakukan secara rutin, umumnya 2–3 kali dalam sepekan.

Persoalan ini tidak dapat dilihat hanya sebagai urusan administrasi kepesertaan. Bagi pasien gagal ginjal, kesinambungan terapi adalah bagian penting dari mempertahankan kehidupan. Karena itu, negara perlu memastikan tidak ada pasien yang terputus dari terapi vital hanya karena mengalami kesulitan ekonomi.

Data pembiayaan juga menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi sistem JKN. Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk penyakit ginjal kronis meningkat dari sekitar Rp. 6,5 triliun pada 2019 menjadi Rp. 11 triliun pada 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa penyakit ginjal kronis bukan hanya persoalan kesehatan individu, tetapi telah menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan pembiayaan kesehatan nasional.

Karena itu, dorongan untuk meninjau kembali skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional patut ditempatkan sebagai agenda penyempurnaan kebijakan, bukan semata-mata sebagai penambahan beban anggaran.

Pemerintah dapat mempertimbangkan skema perlindungan khusus bagi pasien penyakit kronis berbiaya tinggi, terutama mereka yang secara medis membutuhkan terapi berkelanjutan dan secara ekonomi berada dalam kondisi rentan.

Beberapa langkah strategis yang dapat diperkuat antara lain:

1. Skema bantuan iuran berbasis kondisi medis dan kemampuan ekonomi, sehingga pasien penyakit kronis yang benar-benar rentan memperoleh perlindungan tambahan.

2. Mekanisme kepesertaan darurat, agar tunggakan administratif tidak serta-merta menyebabkan pasien terapi vital kehilangan akses pelayanan.

3. Integrasi data BPJS, DTSEN dan fasilitas kesehatan, untuk mengidentifikasi pasien rentan secara lebih cepat dan akurat.

4. Penguatan pencegahan dan deteksi dini penyakit ginjal, karena intervensi pada tahap awal berpotensi menekan progresivitas penyakit sekaligus mengurangi beban pembiayaan hemodialisis di masa depan. Kajian kesehatan masyarakat juga menunjukkan bahwa skrining dan intervensi dini berpotensi lebih efisien dibandingkan penanganan penyakit ginjal stadium lanjut.

5. Evaluasi berkala tarif dan mutu layanan hemodialisis, agar keberlanjutan pembiayaan JKN tetap berjalan seiring dengan kualitas pelayanan kepada pasien. Sistem pembayaran INA-CBGs saat ini menjadi salah satu dasar pembiayaan layanan rumah sakit, sehingga evaluasi kecukupan tarif dan biaya riil tetap penting.

Kebijakan kesehatan yang kuat bukan hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari kemampuan negara memastikan tidak ada rakyat yang kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup karena persoalan biaya.

Untuk itu, Gerindra mendorong pemerintah untuk terus menyempurnakan JKN agar semakin responsif terhadap kelompok masyarakat rentan. Jaminan kesehatan harus benar-benar menjadi jaring pengaman sosial, bukan birokrasi yang justru menyulitkan orang yang sedang sakit.

Pada akhirnya, negara hadir bukan hanya ketika rakyat sehat dan produktif, tetapi justru semakin nyata ketika rakyat berada pada kondisi paling lemah. Melindungi pasien cuci darah berarti melindungi kehidupan, menjaga martabat rakyat, dan memastikan prinsip keadilan sosial benar-benar hadir dalam pembangunan kesehatan Indonesia.