Pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas, buku pelajaran, atau ijazah. Pendidikan adalah hak setiap warga negara sekaligus jalan untuk memperbaiki masa depan. Karena itu, ketika gelombang demonstrasi pelajar dan mahasiswa terjadi di Prancis, persoalan tersebut layak menjadi bahan refleksi bagi masyarakat Indonesia.
Pada Oktober 2026, demonstrasi di Prancis meluas dengan tuntutan perbaikan kondisi sekolah, penambahan guru, peningkatan fasilitas pendidikan, serta pembenahan sistem penerimaan mahasiswa. Aksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya menyangkut biaya, tetapi juga kualitas layanan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Le Monde, 7 Oktober 2026.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia?
Di tengah berbagai kritik terhadap kondisi nasional, masyarakat juga perlu melihat upaya yang sedang dilakukan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pendidikan menjadi salah satu bidang yang terus didorong melalui bantuan bagi siswa, pembangunan akses pendidikan untuk keluarga kurang mampu, peningkatan kualitas sekolah, hingga rencana perluasan pendidikan gratis.
PIP, upaya agar anak tidak putus sekolah karena biaya
Salah satu instrumen penting dalam pemerataan pendidikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat bersekolah dan tidak kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga terus mendorong pemerataan akses pendidikan melalui PIP, program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), serta peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan dan mengurangi risiko anak putus sekolah.
Artinya, persoalan pendidikan tidak cukup dijawab dengan membangun sekolah baru. Anak-anak juga perlu dibantu agar mampu bertahan dalam sistem pendidikan, memiliki perlengkapan belajar, dan memperoleh kesempatan yang lebih setara.
Tentu saja, efektivitas program ini harus terus dievaluasi. Bantuan perlu tepat sasaran, proses penyalurannya harus transparan, dan anak-anak yang berhak menerimanya tidak boleh tertinggal dari pendataan. Namun, keberadaan program seperti PIP merupakan bagian penting dari upaya mengurangi hambatan ekonomi dalam pendidikan.
Presiden Prabowo dorong pendidikan negeri gratis
Komitmen Presiden Prabowo terhadap akses pendidikan juga terlihat dari arah kebijakan pendidikan gratis.
Pada 18 September 2026, Presiden menyampaikan dukungannya terhadap gagasan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui rapat terbatas di Istana Merdeka pada 23 September 2026.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah mulai menghitung kebutuhan pembiayaan dan menyiapkan sejumlah opsi pelaksanaan pendidikan tinggi gratis. Presiden juga menginstruksikan agar kajian dilakukan secara lebih mendalam, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan tahapan implementasi.
Ini merupakan langkah yang patut diperhatikan. Sebab, menggratiskan pendidikan tinggi bukan sekadar menghapus tagihan mahasiswa. Pemerintah juga harus memastikan kampus memiliki pembiayaan yang memadai, tenaga pengajar yang cukup, serta kualitas pembelajaran yang tidak menurun.
Karena itu, proses kajian dan persiapan menjadi bagian penting agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara realistis dan berkelanjutan. Pendidikan gratis masih dalam proses perumusan, tetapi arah kebijakannya telah disampaikan secara terbuka oleh Presiden Prabowo. Sekretariat Negara, 23 September 2026.
Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, memperluas kesempatan belajar
Upaya pemerataan pendidikan juga dilakukan melalui pengembangan Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini memiliki arti penting karena kemiskinan kerap membatasi kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dengan dukungan pendidikan yang lebih terarah, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pengembangan Sekolah Garuda sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.
Kedua program tersebut memiliki sasaran dan pendekatan berbeda, tetapi sama-sama menempatkan pendidikan sebagai sarana membangun masa depan bangsa. Pemerataan kesempatan bagi kelompok rentan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan mutu dan pengembangan talenta unggul.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan program-program tersebut tidak berhenti pada pembangunan fasilitas atau peresmian sekolah. Kualitas guru, ketersediaan sarana belajar, pendampingan siswa, dan hasil pembelajaran harus menjadi ukuran keberhasilannya.
Beasiswa dokter spesialis, memperkuat pendidikan sekaligus layanan kesehatan
Kebijakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan siswa sekolah dan mahasiswa sarjana. Indonesia juga membutuhkan tenaga profesional yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dokter spesialis.
Pemerintahan Presiden Prabowo mendorong penambahan dan pemerataan dokter spesialis serta subspesialis melalui pengembangan program pendidikan dokter spesialis. Pada Februari 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melaporkan peluncuran program studi baru dalam rangkaian pengembangan 160 program studi pendidikan dokter spesialis di berbagai wilayah Indonesia.
Upaya ini menjadi bagian dari agenda memperkuat ketersediaan tenaga medis dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dukungan pembiayaan pendidikan, termasuk skema beasiswa yang tersedia sesuai persyaratan program, juga penting agar calon dokter tidak semata-mata dibatasi oleh kemampuan ekonomi.
Dengan demikian, investasi pendidikan memiliki dampak yang lebih luas. Pendidikan tenaga medis bukan hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga berpotensi memperkuat layanan kesehatan, terutama di wilayah yang kekurangan dokter spesialis. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 18 Februari 2026.
Anggaran pendidikan harus berdampak nyata
Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Namun, besarnya anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran tersebut benar-benar membantu siswa miskin, memperbaiki ruang kelas, meningkatkan kesejahteraan guru, memperluas akses pendidikan tinggi, dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan memadai.
Pemerintah perlu menjaga kesinambungan pendanaan sekaligus memperbaiki pelaksanaan program. Dengan begitu, perluasan bantuan pendidikan dan rencana pendidikan gratis tidak sekadar menjadi janji, melainkan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Di sinilah pentingnya melihat kebijakan Presiden Prabowo secara utuh. PIP membantu siswa dari keluarga kurang mampu, Sekolah Rakyat membuka kesempatan bagi kelompok rentan, Sekolah Garuda diarahkan untuk mengembangkan talenta unggul, sedangkan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri berpotensi memperluas kesempatan melanjutkan studi.
Semua itu merupakan agenda yang perlu dikawal bersama, termasuk oleh masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan para pendidik.
Jangan hanya membandingkan negara, lihat juga arah kebijakannya
Ketika demonstrasi pendidikan berlangsung di Prancis, sebagian masyarakat Indonesia mungkin kembali menyuarakan keinginan untuk meninggalkan negeri sendiri dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri.
Keinginan tersebut merupakan hak setiap orang. Tidak ada salahnya belajar, bekerja, atau menempuh pendidikan di negara lain. Namun, menganggap bahwa semua persoalan akan selesai hanya dengan pindah ke luar negeri juga bukan kesimpulan yang tepat.
Setiap negara memiliki persoalan dan tantangannya masing-masing. Demonstrasi di Prancis tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh sistem pendidikannya buruk, sebagaimana berbagai program pendidikan di Indonesia juga tidak berarti seluruh persoalan pendidikan nasional telah selesai.
Justru, perbandingan tersebut seharusnya mendorong kita melihat persoalan secara lebih objektif. Apa yang sudah berjalan baik perlu diperkuat, sedangkan kekurangan harus dikritik dan diperbaiki.
Bagi Presiden Prabowo, tantangannya kini adalah memastikan komitmen pendidikan gratis benar-benar dapat diwujudkan, bantuan pendidikan menjangkau penerima yang tepat, dan peningkatan anggaran menghasilkan layanan yang lebih baik.
Pada akhirnya, pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang lahir dari keluarga berada. Anak dari keluarga sederhana juga berhak memiliki cita-cita besar, melanjutkan pendidikan tinggi, menjadi dokter spesialis, ilmuwan, guru, atau pemimpin masa depan.
Karena itu, langkah pemerintah memperluas akses pendidikan patut didukung sekaligus diawasi. Dukungan bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, dan kritik bukan berarti mengabaikan kemajuan yang sedang diupayakan.
Jika Presiden Prabowo mampu menerjemahkan komitmen tersebut menjadi kebijakan yang konsisten, terukur, dan dirasakan masyarakat, Indonesia tidak hanya sedang berusaha memperluas akses pendidikan hari ini, tetapi juga membangun kesempatan yang lebih adil bagi generasi mendatang.
Komentar (0)
Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.